Menlu Sugiono: Keanggotaan Indonesia di Board of Peace Tanpa Iuran

Uptodai.com - Keanggotaan Indonesia di Board of Peace dipastikan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui iuran wajib yang bernilai fantastis. Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan bahwa posisi Indonesia dalam dewan perdamaian tersebut tetap sah meski tanpa memberikan kontribusi finansial. Pernyataan ini sekaligus menepis kekhawatiran publik mengenai beban biaya keanggotaan yang sempat beredar di kancah internasional.

Sugiono mengklarifikasi kabar mengenai adanya tawaran biaya kontribusi sebesar US$1 miliar atau setara Rp15,7 triliun bagi para calon anggota. Menurutnya, angka tersebut hanyalah sebuah opsi kontribusi sukarela dan bukan merupakan syarat mutlak untuk bergabung dalam organisasi tersebut. Pemerintah Indonesia memilih untuk mengambil peran strategis tanpa harus menyetorkan dana dalam jumlah besar di awal keanggotaan.

Pihak kementerian menekankan bahwa Indonesia telah resmi menjadi bagian dari Board of Peace tanpa ada ikatan finansial yang mengikat. Sugiono menyebutkan bahwa status keanggotaan Indonesia sudah aktif sehingga pembayaran iuran tersebut tidak lagi menjadi hal yang mendesak. “Dari awal saya bilang ini namanya bukan iuran keanggotaan, bukan syarat keanggotaan,” ujar Sugiono dalam keterangan resminya.

Skema Kontribusi Sukarela Negara Anggota

Selain masalah iuran keanggotaan, Sugiono juga menyinggung perihal dana rekonstruksi untuk wilayah Gaza yang hancur akibat konflik. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sebelumnya telah mengumumkan nilai iuran tersebut dalam pertemuan perdana Board of Peace. Namun, Indonesia hingga saat ini belum menyumbangkan dana apa pun untuk program pembangunan kembali wilayah Palestina tersebut.

Menteri Luar Negeri menjelaskan bahwa iuran rekonstruksi tersebut merupakan skema yang berbeda dari biaya kontribusi keanggotaan. Sejumlah negara kaya di kawasan Asia Tengah dan Timur Tengah telah menyatakan komitmen mereka untuk mendanai proyek ini. Setidaknya ada sembilan negara yang sudah memberikan janji kontribusi dengan nilai total mencapai US$7 miliar.

Negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, hingga Kazakhstan menjadi motor penggerak pendanaan tersebut. Dana yang terkumpul ini akan digunakan khusus untuk memulihkan infrastruktur sipil di Gaza yang terdampak perang. Sugiono menegaskan bahwa komitmen negara-negara tersebut berada di luar tawaran iuran awal yang sebesar US$1 miliar per negara.

Fokus Indonesia pada Pengiriman Pasukan ISF

Pemerintah Indonesia memiliki cara pandang yang berbeda dalam menunjukkan kontribusinya bagi perdamaian dunia, khususnya di Gaza. Alih-alih menyumbangkan dana tunai dalam jumlah besar, Indonesia memilih jalur kontribusi melalui kekuatan personel. Langkah ini dinilai lebih sesuai dengan kapasitas dan pengalaman diplomasi pertahanan yang dimiliki oleh Indonesia selama ini.

Indonesia berencana mengerahkan pasukan sebagai bagian dari International Stabilization Force (ISF) di wilayah konflik tersebut. ISF merupakan operasi militer gabungan lintas negara yang memiliki misi utama untuk menstabilkan lingkungan sipil. Kehadiran pasukan ini sangat krusial untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat terdistribusi dengan aman kepada warga Gaza yang membutuhkan.

Misi Kemanusiaan Tanpa Kontak Senjata

Sugiono menggarisbawahi bahwa keterlibatan personel TNI dalam ISF tidak akan mencakup aksi militer ofensif maupun pelucutan senjata. Fokus utama prajurit Indonesia di lapangan adalah menjaga stabilitas keamanan bagi warga sipil dan mendukung penuh upaya kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan mengutamakan perdamaian.

Setiap negara anggota Board of Peace memang diberikan keleluasaan untuk memilih bentuk kontribusi yang paling memungkinkan bagi mereka. Ada negara yang memiliki kekuatan finansial lebih sehingga memilih mendonasikan uang, namun ada juga yang berkontribusi lewat personel. Indonesia memilih opsi kedua sebagai bentuk nyata dukungan terhadap kedaulatan dan keselamatan rakyat Palestina di masa transisi pascakonflik.