Rahasia di Balik Kesepakatan Militer AS di Greenland Tanpa Dokumen

Uptodai.com - Dunia diplomasi dikejutkan oleh hasil pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Perdana Menteri Mark Rutte yang berlangsung pada Rabu (21/1/2026) waktu setempat. Keduanya dilaporkan mencapai Kesepakatan Militer AS di Greenland yang bersifat komprehensif, meskipun tidak ada kerangka perjanjian tertulis yang mengikat.

Kesepahaman lisan ini menimbulkan kebingungan di kalangan sekutu NATO, terutama karena substansi perjanjian tersebut menyentuh isu-isu keamanan strategis yang sangat sensitif. Absennya dokumentasi resmi juga memicu spekulasi mengenai alasan di balik keputusan tidak biasa ini.

Memperbarui Perjanjian 1951 dan Peran NATO

Inti dari kesepahaman yang dicapai adalah rencana untuk melanjutkan pembahasan pembaruan perjanjian tahun 1951. Perjanjian tersebut mengatur kehadiran militer Amerika Serikat di Greenland, wilayah otonom yang berada di bawah Kerajaan Denmark.

Trump dan Rutte sepakat bahwa modernisasi perjanjian lama ini sangat diperlukan mengingat dinamika geopolitik global yang semakin memanas. Selain itu, kerangka awal kesepahaman tersebut turut mencakup rencana peningkatan peran NATO di wilayah Arktik yang sangat strategis.

Peningkatan peran NATO ini dipandang sebagai langkah krusial untuk menanggapi peningkatan aktivitas militer oleh kekuatan non-sekutu di kawasan kutub utara. Gedung Putih sendiri menyambut baik kemajuan ini, meskipun rincian teknisnya masih perlu dirampungkan.

Blokade Investasi Asing: Menjaga Sumber Daya Greenland

Salah satu elemen paling signifikan dari kesepakatan lisan tersebut adalah dimasukkannya larangan investasi Rusia dan China di Greenland. Langkah ini bertujuan untuk membatasi pengaruh dua kekuatan besar tersebut di pulau yang kaya sumber daya alam tersebut.

Greenland memiliki cadangan mineral yang melimpah dan belum tereksploitasi secara maksimal, termasuk elemen langka yang sangat dibutuhkan untuk teknologi modern. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap investasi asing menjadi prioritas utama bagi Washington dan sekutunya.

Dua sumber yang mengetahui detail pembicaraan menyebutkan bahwa potensi peningkatan akses Amerika Serikat terhadap sumber daya alam Greenland juga turut dibahas. Namun, Perdana Menteri Rutte segera membantah telah membicarakan isu sumber daya mineral tersebut secara langsung dengan Presiden Trump.

Misteri Dokumen Tertulis yang Sengaja Dihindari

Ketiadaan dokumen tertulis menjadi sorotan utama yang membedakan kesepakatan ini dari perjanjian diplomatik lainnya. Sumber internal menyebutkan bahwa Perdana Menteri Rutte secara spesifik tidak menginginkan adanya naskah resmi dalam pertemuan tersebut.

Kekhawatiran Rutte didasarkan pada potensi dokumen tersebut bocor atau dipublikasikan oleh Trump melalui media sosial, sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya. Kejadian di masa lalu, di mana Trump mengunggah pesan pribadi Rutte, menjadi alasan kuat bagi sang Perdana Menteri untuk berhati-hati.

Juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, menegaskan bahwa Amerika Serikat akan mencapai semua tujuan strategisnya terkait Greenland jika kesepakatan ini terwujud. Kelly menambahkan bahwa rincian kesepakatan akan dirilis setelah semua pihak yang terlibat menyelesaikan proses perundingan.

Sikap Denmark dan Langkah Selanjutnya

Meskipun kesepahaman telah tercapai, Kerajaan Denmark, sebagai pemegang kedaulatan atas Greenland, masih menjaga jarak terkait beberapa isu sensitif. Sejumlah pejabat NATO sebelumnya mengemukakan kemungkinan Denmark mengizinkan AS membangun lebih banyak pangkalan militer di Greenland.

Namun, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen dengan tegas membantah adanya pembicaraan langsung terkait pemberian wilayah kedaulatan kepada AS. Frederiksen menekankan bahwa Denmark terbuka untuk negosiasi keamanan, investasi, dan ekonomi, tetapi tidak terkait kedaulatan wilayah.

Frederiksen memastikan bahwa NATO sepenuhnya menyadari posisi Kerajaan Denmark dalam isu ini. Dokumen rinci terkait kesepakatan baru tersebut dijadwalkan akan dibahas dalam pertemuan kelompok kerja AS-Denmark-Greenland yang telah dibentuk pekan lalu. Pertemuan lanjutan itu diperkirakan akan digelar di Washington, DC, dalam waktu dekat.