Gus Ipul Tegaskan 3 Mandat Presiden DTSEN dan Sekolah Rakyat ke Pemda

Uptodai.com - Kementerian Sosial (Kemensos) tengah mengemban tugas berat yang merupakan arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia. Tugas ini menuntut kolaborasi masif dengan pemerintah daerah (Pemda) di seluruh wilayah Indonesia. Sekretaris Jenderal Kemensos, Syafi’i (Gus Ipul) menegaskan bahwa terdapat tiga Mandat Presiden DTSEN dan Sekolah Rakyat yang wajib diimplementasikan secara serius oleh seluruh kepala daerah.

Mandat strategis ini bertujuan menciptakan sistem jaring pengaman sosial yang lebih terpadu, akurat, dan berkelanjutan, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung sepenuhnya pada bantuan sosial. Gus Ipul menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak bisa hanya dipikul oleh pemerintah pusat. Justru, peran aktif dan kesungguhan Pemda menjadi faktor penentu utama di lapangan.

Tiga Pilar Utama Mandat Presiden untuk Kesejahteraan

Berdasarkan undang-undang yang berlaku, Gus Ipul menjelaskan bahwa Kemensos mengemban tiga mandat kunci. Mandat pertama adalah penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini berfungsi sebagai basis tunggal untuk menyasar program dan memberikan intervensi secara terpadu dan efisien.

Mandat kedua berfokus pada upaya memutus mata rantai kemiskinan secara struktural, yaitu melalui pendirian Sekolah Rakyat. Konsep Sekolah Rakyat ini dirancang untuk memberikan pendidikan keterampilan dan literasi yang relevan bagi kelompok rentan.

Sementara itu, mandat ketiga adalah pemberdayaan sosial bagi kelompok usia produktif. Tujuan dari pemberdayaan ini adalah agar masyarakat memiliki kemandirian ekonomi, sehingga mereka dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dan tidak lagi bergantung pada skema bantuan sosial (bansos) yang bersifat temporer.

Kunci Sukses Ada di Tangan Pemerintah Daerah

Dalam audiensi bersama perwakilan daerah, termasuk Bupati Kapuas, Bupati Kampar, serta DPRD Kabupaten Kotabaru dan Bangka Belitung, Gus Ipul menyampaikan lima penekanan utama. Hal pertama yang menjadi sorotan adalah pentingnya dukungan penuh dari daerah untuk memberikan pelatihan komprehensif bagi operator di tingkat lokal.

Operator daerah merupakan ujung tombak dalam proses pemutakhiran data. Data yang digunakan sebagai dasar intervensi program pemerintah harus bersifat dinamis, bukan statis, dan harus dimutakhirkan secara terus-menerus. Akurasi data ini krusial agar intervensi yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan efektif.

“Mari sekali lagi kita mulai dengan menyajikan data yang benar, melalui proses pemutakhiran yang terus-menerus,” ujar Gus Ipul. “Dan ini diawali dengan kita meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) operator di tingkat desa, karena mereka yang paling dekat dengan kondisi riil masyarakat.”

Partisipasi Publik dan Kanal Digital

Selain meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di tingkat operasional, Kemensos juga mengajak Pemda untuk mengimbau masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam perbaikan data. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui jalur formal, seperti melalui RT, RW, dan kelurahan setempat.

Selain itu, masyarakat juga didorong memanfaatkan kanal-kanal nonformal yang telah disediakan oleh Kemensos. Kanal-kanal tersebut mencakup aplikasi Cek Bansos dan Command Center Kemensos. Pemanfaatan teknologi ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan atau memverifikasi data secara mandiri, sehingga proses validasi menjadi lebih cepat dan transparan.

Sinergi Tiga Pihak: Pemerintah, Swasta, dan Filantropi

Upaya peningkatan kesejahteraan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Pihak swasta dan lembaga filantropi juga memiliki peranan penting yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, Gus Ipul mengimbau pemerintah daerah agar membangun sinergi yang kuat.

Sinergi ini tidak hanya terbatas pada koordinasi dengan pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan sektor swasta dan organisasi filantropi yang beroperasi di daerah. Kombinasi sumber daya dan keahlian dari ketiga pihak ini akan menciptakan dampak yang jauh lebih besar.

“Kita harus menyadari bahwa kalau program-program Kemensos dikombinasikan dengan program provinsi, kabupaten/kota, dan mengajak filantropi, mengajak swasta, itu akan sangat efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Gus Ipul. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat realisasi target pengentasan kemiskinan nasional.