Uptodai.com - Pemerintah Indonesia secara agresif melakukan penguatan kerja sama pertahanan RI dan ekonomi sepanjang tahun 2025, sebagai respons strategis terhadap dinamika global yang penuh ketidakpastian. Langkah ini bukan sekadar upaya diversifikasi, melainkan fondasi untuk memperkuat ketahanan nasional di berbagai lini, memastikan kedaulatan tetap terjaga.

Hasilnya cukup mencengangkan. Indonesia berhasil mengamankan tujuh perjanjian penting di sektor pertahanan, ditambah dengan 16 kesepakatan penegakan hukum bersama negara-negara mitra utama. Pencapaian ini menjadi bukti nyata bahwa Jakarta memanfaatkan diplomasi sebagai instrumen stabilisasi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik.

Fokus Strategi: Diplomasi Ketahanan Nasional

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menjelaskan bahwa sinergi lintas sektor ini diwujudkan melalui strategi yang disebut Diplomasi Ketahanan. Strategi ini secara tegas mengintegrasikan kebijakan luar negeri dengan pertahanan, menjadikannya instrumen stabilisasi yang tidak terpisahkan.

“Empat pertemuan 2+2 yang kami laksanakan dalam satu tahun terakhir menunjukkan kesadaran strategis bahwa di tengah dunia yang semakin tidak dapat diprediksi, diplomasi dan pertahanan harus berjalan beriringan,” ujar Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026. Forum dialog 2+2 ini melibatkan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dengan negara mitra, menjadikannya mekanisme krusial untuk mengelola risiko strategis global.

Forum tersebut dipandang penting untuk pencegahan salah hitung, terutama saat risiko konflik meningkat dan persepsi menjadi faktor kunci. Sugiono menegaskan bahwa sinergi kebijakan luar negeri dan pertahanan adalah instrumen stabilisasi yang paling efektif saat ini.

Deretan Kemitraan Penguatan Kerja Sama Pertahanan RI

Dalam kerangka kedaulatan dan keamanan negara, Indonesia menyepakati tujuh kerja sama pertahanan dengan mitra penting. Negara-negara tersebut antara lain Australia, Prancis, Turki, Yordania, dan Kanada. Kesepakatan ini bertujuan memperkuat kepastian kerja sama dan interoperabilitas antarmitra.

Selain itu, 16 perjanjian penegakan hukum juga diteken untuk memastikan kepastian kerja sama dan keamanan domestik. Sugiono menekankan bahwa filosofi pertahanan Indonesia tidak didasarkan pada unjuk kekuatan militer. Sebaliknya, pertahanan dibangun melalui kepastian hukum, upaya pencegahan konflik, dan pembukaan ruang-ruang dialog yang konstruktif.

Perluasan jangkauan pengaruh Jakarta juga terlihat dari pembentukan kemitraan strategis komprehensif dengan Vietnam. Indonesia juga menjalin kemitraan strategis baru dengan Rusia dan Thailand. Berbagai kesepakatan ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci yang mengedepankan dialog dalam menjaga stabilitas kawasan.

Ketahanan Ekonomi Melalui Diversifikasi Mitra

Tidak hanya fokus pada sektor keamanan, pemerintah juga gencar memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Strategi utamanya adalah diversifikasi mitra dagang dan penguatan arsitektur kerja sama ekonomi regional dan global. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan risiko ketergantungan pada satu atau dua mitra saja.

Sepanjang tahun 2025, Indonesia berhasil menyelesaikan tiga perjanjian kerja sama ekonomi penting. Perjanjian tersebut meliputi kesepakatan dengan Kanada, Peru, dan Eurasian Economic Union (EAEU). Langkah ini sekaligus mendorong penyelesaian berbagai perundingan perdagangan lainnya yang masih berjalan.

“Di dunia yang terus bergejolak, ketahanan ekonomi bukan hanya tentang daya tahan, tetapi juga menjadi daya tawar utama bagi negara,” pungkas Sugiono. Upaya ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk membangun fondasi kemitraan yang kokoh dan tahan banting, siap menghadapi tantangan geopolitik dan geoeconomi di masa depan.