Kemnaker Tunjuk Penyebab Utama 88.519 PHK, Manufaktur Paling Terpukul

Uptodai.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akhirnya menunjuk penyebab utama 88.519 PHK yang melanda Indonesia. Angka tersebut mencerminkan tantangan besar di pasar tenaga kerja, terutama saat dinamika global terus bergejolak.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa tekanan eksternal menjadi faktor pemicu terbesar. Situasi geopolitik yang tidak menentu di dunia pada awal tahun ini memberikan efek domino yang signifikan terhadap sektor industri dalam negeri.

Geopolitik Global Menjadi Pemicu Utama PHK

Indah Anggoro Putri memaparkan bahwa kondisi dunia yang penuh ketidakpastian sejak awal 2025 hingga paruh pertama tahun ini memberikan efek domino yang signifikan. Gejolak geopolitik, termasuk konflik dan perang di berbagai kawasan, secara langsung mengganggu rantai pasok global.

Ketidakstabilan tersebut menciptakan tekanan kuat pada aktivitas ekspor dan impor Indonesia. Akibatnya, banyak perusahaan, terutama yang berorientasi ekspor, terpaksa melakukan efisiensi besar-besaran, yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

“Kondisi dunia di 2025 awal terutama sampai semester pertama kan masih ada dinamika cukup tinggi, geopolitik, ada perang dan sebagainya, pasti itu pengaruh ke ekspor,” jelas Indah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Sektor Manufaktur Paling Terdampak PHK

Data yang dikumpulkan Kemnaker menunjukkan dengan jelas bahwa sektor manufaktur paling terdampak PHK secara nasional. Industri padat karya ini sangat sensitif terhadap fluktuasi permintaan global dan biaya produksi yang meningkat, menjadikannya rentan terhadap tekanan ekonomi global.

Secara geografis, Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai episentrum utama gelombang pemutusan hubungan kerja ini. Laman Satudata Kemnaker mencatat, sebanyak 18.815 orang di Jawa Barat menjadi korban PHK, yang setara dengan 21,26% dari total keseluruhan kasus.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar berada di kawasan industri yang mengandalkan pasar luar negeri. Perlambatan permintaan dari negara tujuan ekspor utama menjadi alasan fundamental mengapa industri padat karya terkena PHK dalam jumlah besar.

Respons Kemnaker: Magang Nasional dan Pelatihan Digenjot

Merespons kondisi darurat tenaga kerja ini, Kemnaker menegaskan komitmennya untuk tidak tinggal diam. Berbagai upaya strategis disiapkan untuk membantu para pekerja yang terdampak serta menekan angka pengangguran baru, khususnya bagi lulusan terdidik.

Salah satu program unggulan yang terus dimasifkan adalah Program Magang Nasional yang ditujukan bagi para pencari kerja baru. Indah Anggoro Putri menyebutkan bahwa program magang ini telah mencapai target awal 100 ribu peserta, menunjukkan antusiasme yang tinggi.

Melihat tingginya kebutuhan penyerapan tenaga kerja, Kemnaker berencana menggandakan target tersebut menjadi 150 ribu peserta pada tahun ini. Selain itu, pelatihan-pelatihan kerja juga akan ditingkatkan skalanya, termasuk melibatkan peran aktif dari serikat pekerja untuk memastikan relevansi program dengan kebutuhan industri saat ini.

Mengatasi PHK Butuh Kolaborasi Lintas Lembaga

Kemnaker juga menanggapi kritik publik yang menilai respons pemerintah lamban atau kurang terkoordinasi dalam menghadapi gelombang PHK. Indah menekankan bahwa persoalan PHK adalah isu multi-faktor yang tidak bisa dibebankan hanya pada satu kementerian saja.

Masalah ini melibatkan dimensi ekonomi makro, perdagangan internasional, hingga stabilitas politik global, yang memerlukan penanganan terpadu. Oleh karena itu, penanganan PHK memerlukan koordinasi dan kolaborasi yang erat antar kementerian dan lembaga terkait, bukan hanya fokus pada aspek ketenagakerjaan semata.

Indah menambahkan, perhatian Presiden terhadap isu ketenagakerjaan ini sudah sangat tinggi, menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan PHK menjadi prioritas nasional yang melibatkan seluruh elemen pemerintahan.