Hashim Ungkap Alasan Program Pembangunan Perumahan Prabowo Lambat

Uptodai.com - Program pembangunan perumahan Prabowo kini menjadi sorotan utama setelah Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan progres realisasinya yang dinilai masih berjalan lambat. Hal tersebut diungkapkan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, saat menghadiri sebuah agenda koordinasi infrastruktur.

Hashim menceritakan bahwa dalam pertemuan pribadinya dengan Presiden beberapa pekan lalu, Prabowo secara spesifik menanyakan kendala di lapangan. Presiden merasakan adanya kesan lamban dalam eksekusi program yang menjadi janji kampanye utamanya tersebut.

Tantangan Birokrasi dalam Program Pembangunan Perumahan Prabowo

Menanggapi keresahan Presiden, Hashim menjelaskan bahwa kendala utama saat ini bersumber dari proses transisi birokrasi yang cukup kompleks. Mengingat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan kementerian yang baru dibentuk, penyesuaian struktur organisasi memerlukan waktu yang tidak sebentar.

Meskipun menghadapi tantangan administratif, Hashim menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya mencari jalan keluar agar proyek tiga juta rumah tetap berjalan sesuai jadwal. Ia meyakini bahwa dengan koordinasi yang lebih solid antarlembaga, hambatan birokrasi tersebut dapat segera teratasi dalam waktu dekat.

Dalam pertemuan tersebut, hadir pula sejumlah pejabat tinggi negara seperti Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kehadiran mereka mempertegas komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan seluruh sumber daya demi mempercepat pembangunan hunian bagi rakyat.

Sinergi Strategis dengan PT KAI dan Pengembangan di Daerah

Salah satu strategi percepatan yang kini tengah digodok adalah kolaborasi intensif dengan berbagai Badan Usaha Milik Negara, termasuk PT KAI (Persero). Hashim melihat potensi besar dalam pemanfaatan lahan-lahan milik KAI untuk dijadikan lokasi pembangunan hunian vertikal maupun rumah tapak yang terintegrasi dengan transportasi publik.

Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, turut memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini guna memastikan ketersediaan lahan yang strategis bagi masyarakat. Hashim optimis bahwa keterlibatan aktif sektor BUMN akan menjadi katalisator penting dalam mewujudkan program pembangunan perumahan Prabowo secara masif.

Rencananya, pembangunan ini akan dilakukan secara serentak di beberapa kota besar seperti Bandung, Semarang, dan Surabaya. Fokus pembangunan di wilayah perkotaan ini bertujuan untuk menekan angka backlog perumahan yang masih sangat tinggi di kawasan padat penduduk.

Komitmen Keadilan Sosial dan Peran Satgas Perumahan

Lebih lanjut, Hashim menegaskan bahwa keberadaan Satgas Percepatan Pembangunan Perumahan bertujuan untuk menghapus stigma bahwa rumah layak hanya milik kelas menengah ke atas. Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, memiliki akses yang sama terhadap hunian berkualitas.

Langkah ini diambil sebagai bentuk implementasi nyata dari sila kelima Pancasila mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hashim mengingatkan bahwa ideologi negara tidak boleh hanya menjadi slogan tanpa aksi nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat di lapisan bawah.

Ia juga melontarkan kritik keras terhadap gaya kepemimpinan yang hanya mengandalkan retorika atau “omon-omon” tanpa hasil konkret. Hashim menggunakan istilah NATO (No Action Talk Only) sebagai peringatan bagi seluruh jajaran kementerian agar bekerja lebih keras dalam mengeksekusi visi besar Presiden.

Dengan adanya dukungan dari Wakil Menteri Perumahan, Fahri Hamzah, pemerintah berjanji akan terus memangkas regulasi yang dianggap menghambat investasi di sektor properti rakyat. Fokus utama saat ini adalah mengubah tantangan birokrasi menjadi peluang untuk menciptakan ekosistem perumahan yang lebih inklusif dan cepat.