Uptodai.com - Purbaya tolak kenaikan pajak karyawan yang baru-baru ini menjadi rekomendasi utama dari Dana Moneter Internasional (IMF) untuk memperkuat kas negara. Langkah tegas ini diambil untuk melindungi stabilitas ekonomi domestik yang saat ini sedang berupaya menjaga momentum pertumbuhan.

IMF dalam laporan terbarunya menyarankan agar pemerintah Indonesia segera menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi. Lembaga donor internasional tersebut menilai kebijakan ini mampu menambah penerimaan negara secara signifikan sekaligus menekan ketergantungan terhadap utang luar negeri.

Dampak Buruk Terhadap Daya Beli Masyarakat

Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons keras terhadap usulan tersebut saat ditemui di Gedung DPR/MPR, Jakarta, pada Rabu (18/2/2026). Ia menegaskan bahwa menaikkan beban pajak di tengah situasi ekonomi saat ini justru akan memicu dampak negatif yang luas.

Menurutnya, kebijakan menaikkan tarif pajak, baik itu PPh maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN), akan langsung memukul daya beli masyarakat. Penurunan konsumsi rumah tangga ini dikhawatirkan bakal membuat roda ekonomi melambat atau bahkan mengalami kontraksi yang merugikan semua pihak.

Ia mempertanyakan urgensi kenaikan pajak tersebut jika hanya akan menyulitkan warga yang sedang berjuang memulihkan kondisi finansial mereka. Purbaya menekankan bahwa pemerintah tidak akan mengubah tarif pajak selama struktur ekonomi nasional belum benar-benar kuat dan stabil.

Strategi Ekstensifikasi Sebagai Solusi Alternatif

Sebagai langkah konkret menambah penerimaan negara, Purbaya lebih memilih untuk menempuh jalur ekstensifikasi pajak. Strategi ini berfokus pada perluasan basis wajib pajak dari sektor-sektor yang selama ini belum terjamah secara optimal oleh otoritas fiskal.

Selain memperluas basis pajak, pemerintah juga berkomitmen untuk menutup segala bentuk kebocoran pajak yang masih terjadi di lapangan. Optimalisasi sistem administrasi perpajakan dianggap jauh lebih efektif dan adil daripada sekadar membebankan tarif tinggi kepada karyawan yang sudah patuh.

Purbaya meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi yang dipacu lebih cepat akan secara otomatis meningkatkan setoran pajak ke kas negara. Dengan pertumbuhan yang sehat, target defisit anggaran di bawah level 3% dapat tercapai tanpa harus memberikan tekanan tambahan kepada para pekerja.

Menjaga Stabilitas Fiskal Nasional

Kebijakan fiskal yang hati-hati menjadi prioritas utama pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang tidak menentu. Fokus utama saat ini tetap pada penciptaan lapangan kerja dan penguatan sektor riil agar ekonomi nasional semakin tangguh menghadapi guncangan eksternal.

Purbaya memastikan bahwa perlindungan terhadap daya beli masyarakat tetap menjadi garda terdepan dalam setiap pengambilan keputusan ekonomi. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan yang pro-rakyat demi tercapainya kesejahteraan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia.