Rocky Gerung Sindir Pertemuan Prabowo: Tanda Pemerintah Cemas?

Uptodai.com - Dinamika politik pasca-pemilu di Indonesia terus memanas, terutama setelah Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan serangkaian pertemuan rekonsiliatif dengan sejumlah figur yang dikenal kritis terhadap kekuasaan. Namun, pengamat politik dan akademisi, Rocky Gerung, melihat fenomena ini dari sudut pandang yang berbeda. Menurutnya, Rocky Gerung sindir pertemuan Prabowo dengan para tokoh oposisi bukan sekadar upaya merajut persatuan, melainkan indikasi kuat adanya kegelisahan yang mendalam di tubuh pemerintah.

Pertemuan yang melibatkan nama-nama seperti Abraham Samad, Siti Zuhro, hingga Said Didu tersebut memang tampak cair dan penuh senyum. Akan tetapi, Rocky Gerung menilai suasana tersebut tidak serta-merta menutupi kegelisahan pemerintah, terutama terkait potensi gejolak politik arus bawah yang belakangan kian terasa. Ia berpendapat bahwa tawaran rekonsiliasi seringkali berujung pada kompromi politik yang menguntungkan pihak oposisi.

Kecemasan di Balik Senyum Kertanegara

Dalam Konferensi Akademik Republik yang diselenggarakan di Fisipol UGM, Rocky Gerung secara tajam menganalisis motif di balik pertemuan-pertemuan tersebut. Ia menyebut bahwa setiap tokoh oposisi yang keluar dari Kertanegara (kediaman Prabowo) pasti menunjukkan wajah ceria, sebab mereka dinilai akan mendapatkan “posisi” tertentu. Hal ini mengisyaratkan bahwa stabilitas politik dibeli melalui akomodasi kepentingan.

Rocky juga menyoroti adanya kontradiksi narasi yang diusung oleh pemerintah. Beberapa hari setelah pertemuan rekonsiliatif itu, Presiden Prabowo justru menyampaikan pidato keras di Sentul. Dalam pidatonya, Kepala Negara sempat menuding adanya kekuatan asing yang bermain di balik berbagai aksi demonstrasi yang terjadi di Indonesia.

Tudingan tersebut bahkan menyentuh aksi unjuk rasa yang dinilai membahayakan, termasuk isu pembakaran dan pelemparan bom molotov. Bagi Rocky, kontradiksi antara rangkulan hangat dan peringatan keras ini merupakan sinyal yang jelas. Pemerintah seolah ingin mengatakan bahwa upaya mencapai kemakmuran harus dilakukan tanpa adanya gangguan stabilitas.

Kontradiksi Narasi Stabilitas dan Gejolak Publik

Narasi normatif tentang kemakmuran dan keadilan yang selalu diucapkan oleh pemerintah, menurut Rocky, hanyalah selubung. Di balik narasi tersebut, terdapat pesan tersirat yang melarang adanya gangguan stabilitas politik dan keamanan. Pesan ini, alih-alih menunjukkan kekuatan, justru menjadi indikator ketidakamanan penguasa dalam menghadapi potensi gejolak publik yang sewaktu-waktu bisa meledak.

“Prinsipnya, di belakang uraian Presiden Prabowo, ada kecemasan tentang kemungkinan demonstrasi. Coba kita lihat, seolah-olah stabil, tapi undercurrent politics-nya penuh dengan kegelisahan,” ungkap Rocky. Ia menambahkan bahwa pemerintah saat ini harus berhadapan dengan energi kemarahan publik yang sudah terakumulasi lama.

Warisan Investasi Buruk Pemerintahan Sebelumnya

Lebih lanjut, Rocky Gerung menganalisis bahwa kegelisahan politik yang dirasakan oleh pemerintahan baru ini memiliki akar yang sangat dalam. Pemerintahan Prabowo, mau tidak mau, harus menanggung beban berat akibat kebijakan yang telah dijalankan selama satu dekade terakhir. Kemarahan publik yang muncul saat ini adalah residu dari apa yang ia sebut sebagai “investasi buruk” dan ketidakjujuran yang terakumulasi selama 10 tahun masa kepemimpinan Joko Widodo.

“Ketika kita paham bahwa pada akhirnya seluruh investasi buruk selama 10 tahun Jokowi harus ditelan oleh Prabowo, maka Presiden akhirnya tenggelam, ditenggelamkan oleh past event,” tandasnya. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi kepemimpinan baru bukan berasal dari kebijakan mereka sendiri, melainkan warisan masalah yang belum terselesaikan.

Rocky Gerung memberikan contoh konkret dari gejolak ekonomi yang baru-baru ini terjadi, seperti jatuhnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Selain itu, kerusakan lingkungan yang masif di sejumlah daerah juga menjadi bukti nyata dari akumulasi masalah tersebut. Ia mempertanyakan apakah penurunan IHSG murni disebabkan oleh kebijakan Prabowo, ataukah merupakan dampak dari pemalsuan dokumen dan praktik ‘goreng-goreng saham’ yang terjadi selama bertahun-tahun.

Dengan demikian, Rocky menyimpulkan bahwa upaya rekonsiliasi yang dilakukan saat ini hanyalah upaya menenangkan permukaan. Sementara itu, di bawah permukaan, pemerintah harus bergulat dengan warisan ketidakjujuran politik dan ekonomi yang kini menuntut pertanggungjawaban dari kepemimpinan yang baru saja dilantik.