Luhut Lapor Prabowo: Digital Single ID Rampung Akhir 2026

Uptodai.com - Pemerintah Indonesia tengah mempercepat pengembangan Digital Single ID sebagai langkah revolusioner dalam integrasi data nasional. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, telah melaporkan rencana strategis ini langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Sistem identitas tunggal berbasis kecerdasan buatan (AI) ini ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir tahun 2026 mendatang.

Langkah ini dinilai sangat krusial untuk mengatasi masalah klasik tumpang tindih data penerima bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Selama bertahun-tahun, penyaluran bantuan sering kali tidak tepat sasaran akibat ego sektoral dan tidak sinkronnya data kependudukan. Dengan sistem baru ini, seluruh bantuan tunai langsung dipastikan akan mengalir secara presisi kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan tanpa ada duplikasi data.

Integrasi GovTech dan Efisiensi Anggaran Negara

Luhut menjelaskan bahwa kehadiran identitas digital ini akan menciptakan penghematan anggaran belanja negara dalam skala yang sangat besar. Saat ini, sekitar 80 persen dari sistem GovTech Indonesia dilaporkan telah saling terkoneksi satu sama lain. Sejak awal Juni 2026, data dari delapan kementerian dan lembaga utama berhasil diintegrasikan menggunakan teknologi AI.

Pemanfaatan teknologi AI ini juga mempermudah proses verifikasi data secara real-time, termasuk fitur pengenalan wajah (face recognition). Dalam uji coba di DPR, teknologi ini terbukti mampu menyelesaikan sanggahan data hanya dalam waktu satu menit saja. Transformasi digital ini menjadi pilar penting dalam jalannya roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Dorong Kenaikan Rasio Pajak dan Sektor UMKM

Selain untuk bansos, sistem terintegrasi ini dirancang untuk merangkul sekitar 64 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke dalam ekosistem digital formal. Data yang valid akan mempermudah pemerintah memberikan pembinaan terarah, bantuan modal, serta akses pembiayaan yang lebih luas dan aman. Melalui integrasi ke sistem National Single Window di Kementerian Keuangan, potensi ekonomi digital nasional akan terpetakan dengan lebih akurat.

Dengan masuknya UMKM ke dalam ekosistem formal, mereka diharapkan dapat berkontribusi pada sektor perpajakan sebesar 0,5 persen. Langkah strategis ini diyakini mampu mendongkrak rasio pajak (tax ratio) Indonesia dari kisaran 9 persen menjadi 12 hingga 13 persen secara bertahap. Hal ini tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga membuka jutaan lapangan kerja baru yang berkualitas.