Teddy Rapat dengan Basuki, Bahas Catatan Prabowo soal IKN

Uptodai.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono baru-baru ini menggelar pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Teddy untuk membahas tindak lanjut Catatan Prabowo soal IKN. Pertemuan yang dilakukan kemarin sore ini berfokus pada perkembangan terkini proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah kunjungan kerja Presiden beberapa hari sebelumnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Basuki menyampaikan progres detail pembangunan di lapangan. Selain itu, konsultasi juga dilakukan terkait sejumlah masukan krusial yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat meninjau langsung lokasi IKN pada Selasa (13/1/2026).

Tindak Lanjut Kunjungan Presiden

Kunjungan Presiden Prabowo ke IKN sebelumnya telah menghasilkan laporan komprehensif dari Otorita IKN (OIKN) mengenai perkembangan infrastruktur. Sejak awal, Presiden memang memberikan perhatian khusus agar pembangunan fasilitas vital negara dapat dieksekusi dengan cepat dan tepat sasaran.

Mensesneg Teddy, melalui keterangannya, menjelaskan bahwa penekanan utama dari Presiden adalah percepatan penyelesaian fasilitas yang diperuntukkan bagi lembaga legislatif dan yudikatif. Target yang ditetapkan adalah fasilitas tersebut harus siap digunakan pada tahun 2028.

“Bapak Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif, yang harapannya bisa selesai di tahun 2028,” tegas Teddy.

Dua Poin Utama Koreksi Prabowo

Dalam rapat bersama OIKN dan Kementerian PUPR, Presiden Prabowo memberikan sejumlah catatan penting atas paparan yang disampaikan. Catatan tersebut pada prinsipnya menekankan pada dua hal fundamental: perbaikan dan percepatan proses pembangunan.

Menurut Mensesneg, Presiden menemukan beberapa aspek yang memerlukan koreksi mendalam. Koreksi ini mencakup isu desain awal dan fungsi operasional dari beberapa bangunan yang sedang dikerjakan.

Oleh karena itu, OIKN dan Kementerian PUPR diminta untuk terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Koordinasi intensif ini penting untuk memastikan bahwa hasil akhir pembangunan benar-benar sesuai dengan visi dan kebutuhan fungsional pemerintahan di ibu kota baru.

“Jadi tadi masih ada beberapa hal yang Bapak Presiden memberikan koreksi terhadap pertama misalnya mengenai desain, kemudian mengenai fungsi, dan diminta terus-menerus OIKN dan Kementerian PU untuk memperbaiki,” jelas Teddy.

Percepatan Demi Tiga Fungsi Utama Pemerintahan

Percepatan pembangunan yang ditekankan oleh Presiden Prabowo memiliki tujuan strategis yang jelas. Hal ini ditujukan agar tiga fungsi utama pemerintahan di IKN dapat segera terwujud dan beroperasi.

Ketiga fungsi tersebut meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Penyelesaian fasilitas pendukung ketiga pilar pemerintahan ini menjadi kunci utama keberhasilan pemindahan ibu kota negara.

Menteri Basuki dan tim PUPR berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti setiap Catatan Prabowo soal IKN dengan segera. Semua pihak terkait kini fokus untuk merespons koreksi desain dan fungsi, sekaligus memastikan jadwal konstruksi tetap berada pada jalur yang telah ditentukan.

Penekanan pada perbaikan dan percepatan ini diharapkan dapat memastikan bahwa IKN tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga berfungsi optimal sebagai pusat pemerintahan baru Republik Indonesia.