Donald Trump Ancam Tarif 200% Prancis Demi ‘PBB Baru’ Gaza

Uptodai.com - Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali mengguncang panggung geopolitik dengan pernyataan kontroversial yang ditujukan langsung kepada sekutu lama Washington. Donald Trump ancam tarif 200% terhadap produk andalan Prancis, seperti anggur dan sampanye, jika Presiden Emmanuel Macron menolak untuk berpartisipasi dalam inisiatif global yang disebutnya sebagai ‘Dewan Perdamaian’.

Ancaman keras ini dilontarkan Trump saat diwawancarai wartawan di Miami, menunjukkan sikapnya yang tidak segan menggunakan sanksi dagang sebagai alat tawar-menawar diplomatik. Bagi Trump, kehadiran Prancis di dalam Dewan Perdamaian yang berfokus pada pengawasan gencatan senjata di Gaza adalah sebuah keharusan.

Ancaman Tarif 200% dan Sindiran Masa Jabatan Macron

Ketika ditanya mengenai sikap Macron yang tampak enggan bergabung, Trump secara terang-terangan meremehkan pengaruh dan posisi pemimpin Prancis tersebut di kancah global. Ia berargumen bahwa Macron tidak akan memiliki kekuatan tawar-menawar yang signifikan mengingat masa jabatannya yang akan segera berakhir.

“Tidak ada yang menginginkannya karena dia akan segera meninggalkan jabatannya,” kata Trump, merujuk pada batasan konstitusional yang melarang Macron mencalonkan diri untuk periode ketiga. Masa jabatan Macron sendiri dijadwalkan berakhir pada Mei 2027.

Trump kemudian menjelaskan bagaimana ia akan memaksa Prancis untuk tunduk pada keinginannya. Ia yakin bahwa ancaman sanksi dagang yang ekstrem akan segera mengubah pikiran Paris.

“Jika mereka ingin bersikap bermusuhan, saya akan mengenakan tarif 200% pada anggur dan sampanye Prancis, dan dia akan bergabung,” tegas Trump, meskipun ia menambahkan bahwa bergabung bukanlah suatu keharusan jika Prancis bersedia menanggung konsekuensi ekonomi tersebut.

Misi Dewan Perdamaian di Gaza

Dewan Perdamaian yang dimaksud oleh Trump merupakan badan global yang disetujui oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada November tahun lalu. Mandat utama dewan ini adalah mengawasi implementasi gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan Hamas di wilayah Gaza.

Inisiatif ini dirancang untuk memastikan stabilitas pascaperang dan mengawasi distribusi bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan. Sejumlah pemimpin dunia dilaporkan telah menerima undangan untuk bergabung dalam dewan strategis ini.

Di antara para pemimpin yang dikabarkan sudah setuju berpartisipasi adalah Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Keterlibatan tokoh-tokoh besar ini menunjukkan bahwa Dewan Perdamaian adalah fokus utama kebijakan luar negeri Trump jika ia kembali terpilih.

Ambisi Geopolitik Trump: Dari Gaza hingga Greenland

Selain menekan Prancis terkait isu Timur Tengah, Trump juga kembali menegaskan ambisi geopolitiknya yang lain, yaitu mengambil alih Greenland. Wilayah otonom Denmark tersebut telah lama menjadi target Trump karena nilai strategis dan sumber daya alamnya.

Trump menilai Eropa tidak akan memberikan perlawanan berarti terhadap upaya akuisisi tersebut. Ia berargumen bahwa Denmark tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk melindungi wilayah tersebut dari ancaman global.

“Saya rasa mereka tidak akan terlalu menentang. Kita harus memilikinya… Mereka tidak bisa melindunginya,” ujar Trump, menggarisbawahi pandangannya bahwa penguasaan Greenland adalah demi kepentingan keamanan Amerika Serikat.

Mantan Presiden AS ini juga secara blak-blakan meremehkan klaim historis Denmark atas Greenland. Menurutnya, sejarah kolonial yang panjang tidak secara otomatis memberikan hak kepemilikan abadi.

“Hanya karena sebuah kapal pergi ke sana 500 tahun lalu lalu pergi lagi, itu tidak memberi Anda hak kepemilikan atas properti tersebut,” katanya, tanpa memberikan rincian spesifik mengenai kapal atau peristiwa historis yang ia maksud.

Sebagai catatan, Denmark mulai menjajah Greenland pada tahun 1721 dan secara resmi memasukkannya sebagai bagian dari negara pada tahun 1953. Meskipun Greenland memperoleh status pemerintahan sendiri sejak 2009, Denmark masih memegang kendali atas kebijakan luar negeri dan pertahanan wilayah tersebut.

Dalam pernyataan yang lebih agresif pekan lalu, Trump bahkan menyatakan bahwa AS akan mengambil alih Greenland “suka atau tidak suka” oleh para anggota parlemen Eropa, dengan alasan utama “keamanan dunia.” Untuk mendukung ancaman ini, ia memperingatkan bahwa tarif hingga 25% akan dikenakan terhadap delapan negara Eropa, termasuk Inggris, jika Washington tidak mendapatkan kendali atas wilayah Arktik yang vital tersebut.