Dampak Impor Pickup India: 6.000 Tenaga Kerja RI Terancam

Uptodai.com - Rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara untuk melakukan pengadaan kendaraan operasional memicu kekhawatiran besar mengenai dampak impor pickup India bagi industri otomotif nasional. Langkah mengimpor sekitar 105.000 unit kendaraan niaga tersebut dinilai dapat mematikan potensi ekonomi lokal yang sangat besar.

Padahal, sektor manufaktur dalam negeri saat ini sedang berjuang untuk meningkatkan utilisasi produksi di tengah kondisi pasar yang belum sepenuhnya stabil. Jika rencana impor senilai Rp 24,66 triliun ini tetap berjalan, ribuan pekerja di sektor komponen otomotif terancam kehilangan mata pencahariannya.

Potensi Ekonomi Rp 27 Triliun yang Terancam Hilang

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan gambaran nyata mengenai besarnya kerugian ekonomi jika pengadaan ini tidak menggunakan produk lokal. Apabila kebutuhan 70.000 unit pickup saja dipenuhi oleh pabrikan dalam negeri, Indonesia bisa mendapatkan nilai tambah ekonomi hingga Rp 27 triliun.

Angka tersebut berasal dari efek domino atau backward linkage yang melibatkan berbagai subsektor industri pendukung secara luas. Mulai dari industri ban, kaca, baterai, hingga komponen logam dan elektronik akan merasakan dampak positifnya secara langsung jika produksi dilakukan di tanah air.

Kemenperin menegaskan bahwa penyerapan tenaga kerja akan jauh lebih maksimal jika rantai pasok lokal diberdayakan sepenuhnya dalam proyek KDKMP. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat struktur industri manufaktur di Indonesia agar lebih mandiri dan kompetitif di pasar global.

Nasib 6.000 Tenaga Kerja di Ujung Tanduk

Asosiasi Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (PIKKO) mengungkapkan bahwa saat ini utilisasi produksi mereka baru mencapai kisaran 60 hingga 70 persen. Kapasitas yang belum terpakai maksimal ini seharusnya bisa dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan kendaraan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Ketua PIKKO, Rosalina Faried, menjelaskan bahwa kebijakan impor ini akan berdampak langsung pada sekitar 6.000 tenaga kerja di sepanjang rantai pasok. Disrupsi ini dikhawatirkan merusak ekosistem industri yang telah dibangun selama bertahun-tahun dengan investasi yang tidak sedikit dari para pelaku usaha lokal.

Rosalina menambahkan bahwa para pelaku industri komponen lokal sebenarnya sangat mampu memproduksi kendaraan operasional yang dibutuhkan oleh pemerintah. Ia berharap pengambil kebijakan meninjau kembali keputusan tersebut demi menjaga keberlangsungan hidup ribuan buruh dan pengusaha kecil di sektor otomotif nasional.

Urgensi Keberpihakan pada Produk Dalam Negeri

Meskipun kebutuhan kendaraan operasional untuk KDKMP bersifat mendesak, pengadaan dari luar negeri dianggap bukan langkah yang bijak secara ekonomi. Industri otomotif nasional saat ini membutuhkan stimulus berupa pesanan dalam jumlah besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif bagi masyarakat.

Keberpihakan pada produk lokal bukan sekadar masalah nasionalisme, melainkan strategi nyata untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional jangka panjang. Dengan mengutamakan produksi dalam negeri, devisa negara tetap terjaga dan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia tetap terjamin keberlangsungannya.

Para pemangku kepentingan berharap adanya pembatasan impor yang lebih ketat, terutama untuk jenis kendaraan yang sudah bisa diproduksi secara mandiri di pabrik lokal. Langkah ini krusial untuk memastikan industri otomotif Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi produk asing, tetapi tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri.