Pakar: Insentif Kunci Transisi Kendaraan Listrik, Hindari Wait and See

Uptodai.com - Proses percepatan adopsi kendaraan listrik (EV) di Indonesia kini menghadapi tantangan serius. Meskipun pemerintah telah menggulirkan berbagai skema subsidi dan keringanan pajak, ketidakjelasan mengenai keberlanjutan program ini pada tahun mendatang menimbulkan keraguan di kalangan pelaku industri dan konsumen.

Pakar ekonomi menilai bahwa kepastian regulasi dan kesinambungan dukungan fiskal merupakan faktor vital. Hal ini menjadi alasan utama mengapa Insentif Kunci Transisi Kendaraan Listrik nasional dapat berjalan mulus sesuai target ambisius pemerintah untuk mencapai emisi nol bersih (Net Zero Emission).

Insentif Fiskal dan Sikap Wait and See Pelaku Industri

Sejak dua tahun terakhir, pemerintah telah memberikan berbagai insentif yang menarik bagi sektor otomotif. Program ini mencakup pembebasan bea masuk dan sejumlah instrumen pajak lainnya bagi mobil listrik yang diimpor utuh (CBU) dari luar negeri.

Selain itu, produsen yang sudah berinvestasi dan memproduksi mobil listrik di dalam negeri juga menerima dukungan berupa tanggungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen. Syaratnya, kendaraan tersebut harus memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen.

Namun, memasuki tahun 2026, sinyal mengenai kelanjutan insentif fiskal ini belum sepenuhnya jelas. Ketidakpastian tersebut mendorong munculnya sikap wait and see yang dominan di kalangan produsen EV.

Sikap menahan diri ini tidak hanya menghambat rencana pengembangan dan perluasan portofolio produk di Indonesia, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan investor. Jika ini terus berlanjut, optimisme terhadap pencapaian target adopsi kendaraan listrik akan terhambat secara signifikan.

Kepastian Regulasi Menjaga Kepercayaan Investor

Josua Pardede, seorang pakar ekonomi, menyoroti bahwa industri otomotif saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Pergeseran struktural masif dari kendaraan bermesin pembakaran internal (ICE) menuju EV menuntut investasi modal yang sangat besar.

Menurutnya, penyesuaian rantai pasok global dan kesiapan infrastruktur pendukung yang merata di seluruh wilayah juga menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Semua ini membutuhkan jaminan bahwa kebijakan yang berlaku akan bersifat jangka panjang.

“Tahun ini akan menjadi fase yang menantang bagi industri otomotif, terutama jika kepastian insentif dan kebijakan fiskal belum sepenuhnya jelas,” ujar Josua Pardede saat berdiskusi di arena pameran IIMS 2026.

Ia menekankan bahwa kesinambungan kebijakan adalah kunci utama untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus menopang daya beli konsumen. Tanpa kepastian ini, produsen akan ragu untuk mengucurkan dana investasi, dan konsumen akan menunda pembelian karena khawatir harga akan berubah drastis.

Fondasi Kuat Indonesia dan Komitmen Jangka Panjang

Meskipun ada tantangan regulasi, Josua Pardede menambahkan bahwa Indonesia secara struktural memiliki fondasi yang kuat. Pasar domestik yang besar, bonus demografi, serta peta jalan (roadmap) elektrifikasi nasional menjadi modal penting yang tidak dimiliki banyak negara lain.

Potensi pasar yang masif ini menjadi daya tarik utama bagi pemain global. Oleh karena itu, dukungan pemerintah harus bersifat berkelanjutan agar modal dasar ini dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Ke depan, kesinambungan kebijakan dan dukungan pemerintah, khususnya terkait insentif, menjadi kunci agar pelaku industri dan konsumen tetap percaya diri untuk berinvestasi dan bertransisi ke kendaraan listrik,” tegasnya.

Di tengah dinamika fiskal dan regulasi yang ada, beberapa produsen global telah menegaskan komitmen jangka panjang mereka di Indonesia. Salah satunya adalah VinFast, yang memilih pendekatan berbasis pengembangan ekosistem.

Komitmen ini mencakup pembangunan infrastruktur pengisian daya yang memadai hingga perluasan jaringan ritel. Visi mereka adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat (hub) EV regional. Hal ini menunjukkan bahwa investasi besar tetap mengalir asalkan ada sinyal positif mengenai kemudahan akses dan dukungan regulasi di masa depan.