Terungkap! Mobil Hybrid Lebih Banyak Nyumbang Duit ke Negara

Uptodai.com - Upaya pemerintah Indonesia mendorong transisi energi melalui elektrifikasi kendaraan memunculkan sebuah paradoks fiskal. Secara mengejutkan, data menunjukkan bahwa Mobil Hybrid Lebih Banyak Nyumbang Duit ke kas negara dibandingkan kendaraan listrik murni berbasis baterai (BEV), meskipun kedua jenis kendaraan ini sama-sama menikmati insentif.

Fenomena ini terjadi karena besaran insentif yang diberikan pemerintah kepada BEV jauh lebih masif dan komprehensif. Kebijakan ini, yang bertujuan mempercepat adopsi teknologi nol emisi, secara langsung mengorbankan potensi pendapatan negara dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Riyanto, Peneliti Senior dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa pengorbanan pendapatan negara ini terlihat jelas dari skema pembebasan pajak yang dinikmati oleh mobil listrik. Insentif yang diberikan mencakup pembebasan hampir total dari berbagai komponen pajak penting.

“Kita tahu bahwa BEV itu PPnBM-nya (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) dikenakan 0 persen. Selain itu, untuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) bagi kendaraan yang dirakit secara lokal (CKD) hanya dikenakan 2 persen, artinya mereka mendapatkan insentif PPN hingga 10 persen,” ujar Riyanto dalam sebuah diskusi di Bandung.

Tidak hanya itu, mobil listrik juga tidak dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kondisi ini sangat kontras dengan kendaraan konvensional yang dikenakan PPN 12 persen, PPnBM sekitar 15 persen, PKB 2 persen, dan BBNKB 12,5 persen, sehingga total beban pajak mencapai 41,5 persen.

Perbandingan Porsi Pajak: Hybrid vs Listrik Murni

Mobil hybrid, yang berada di tengah antara konvensional dan listrik murni, juga mendapatkan insentif, namun dengan porsi yang lebih kecil. Kendaraan hybrid dikenakan PPN 12 persen, PPnBM 5 persen, PKB 2 persen, dan BBNKB 12,5 persen. Dengan skema ini, total pajak yang dibayarkan oleh mobil hybrid adalah sekitar 29,5 persen.

Angka 29,5 persen yang dibayarkan oleh hybrid ini jauh lebih besar daripada pajak yang ditarik dari mobil listrik rakitan lokal, yang secara efektif hanya membayar PPN 2 persen. Bahkan mobil listrik impor utuh (CBU) pun hanya dikenakan PPN 12 persen, tanpa PPnBM dan pajak daerah lainnya.

Riyanto menekankan bahwa jika dilihat dari sisi penerimaan negara, pengorbanan pemerintah untuk BEV relatif jauh lebih besar dibandingkan dengan penerimaan yang diperoleh. Data menunjukkan selisih fiskal yang sangat signifikan akibat program insentif ini.

“Pada tahun 2024, tanpa adanya program LCEV (Low Carbon Emission Vehicle), potensi penerimaan negara dari BEV seharusnya mencapai lebih dari Rp 7 triliun. Namun, karena BEV mendapatkan insentif yang sangat besar, pemerintah hanya mendapatkan sekitar Rp 850 miliar dari PPN 2 persen itu,” jelasnya.

Ini berarti, pemerintah harus merelakan kehilangan pendapatan sekitar Rp 6,3 triliun dari sektor mobil listrik di tahun 2024 demi mendorong transisi energi. Angka kerugian ini menunjukkan betapa besarnya subsidi tidak langsung yang diberikan kepada konsumen mobil listrik.

Dampak Fiskal Jangka Pendek dari Insentif Hybrid

Situasi berbeda terjadi pada mobil hybrid. Potensi penerimaan negara dari hybrid, jika tanpa program LCEV, diperkirakan mencapai Rp 11,6 triliun. Namun, dengan adanya insentif yang mengurangi beban pajak, pemerintah tetap berhasil mengumpulkan Rp 7,6 triliun.

Meskipun pemerintah kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp 4 triliun dari sektor hybrid, penerimaan aktual sebesar Rp 7,6 triliun tersebut jauh melampaui penerimaan yang didapatkan dari BEV. Oleh karena itu, mobil hybrid saat ini menjadi kontributor fiskal yang lebih stabil di tengah masa transisi elektrifikasi.

Pemerintah menyadari adanya konsekuensi fiskal ini, namun kebijakan insentif merupakan bagian dari strategi jangka panjang. Tujuannya bukan semata-mata memaksimalkan pendapatan pajak dalam waktu singkat, melainkan mendorong investasi industri, menciptakan lapangan kerja, dan mencapai target netralitas karbon di masa depan.

Dengan kata lain, mobil hybrid, yang sering dianggap sebagai jembatan teknologi menuju elektrifikasi penuh, secara tidak langsung memikul beban yang lebih besar dalam menjaga stabilitas kas negara di tahap awal adopsi kendaraan rendah emisi ini.