Mahkamah Agung AS Batalkan Tarif Resiprokal Trump, IEEPA Ilegal

Uptodai.com - Keputusan mengenai pembatalan tarif resiprokal Trump oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat menjadi titik balik penting dalam peta perdagangan global saat ini. Dalam pemungutan suara dengan hasil akhir 6-3, lembaga hukum tertinggi di Negeri Paman Sam tersebut menilai kebijakan tarif yang dicanangkan Donald Trump telah melampaui batas wewenang kepresidenan. Putusan ini sekaligus meruntuhkan pilar utama strategi ekonomi sang presiden yang selama ini mengandalkan tekanan bea masuk.

Para hakim agung menegaskan bahwa International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) tidak memberikan mandat eksplisit bagi seorang presiden untuk mengenakan tarif secara sepihak. Menurut pengadilan, jika Kongres memang berniat memberikan “kewenangan luar biasa” tersebut, maka hal itu harus tertuang secara jelas dalam teks undang-undang. Tanpa adanya restu legislatif yang spesifik, penggunaan IEEPA untuk urusan tarif dianggap sebagai tindakan ilegal secara konstitusional.

Dampak Terhadap Mitra Dagang Utama Amerika Serikat

Langkah hukum ini secara otomatis menggugurkan berbagai tarif balasan yang sebelumnya menyasar negara-negara mitra strategis seperti Meksiko, Kanada, dan China. Donald Trump sebelumnya mengaitkan kebijakan tarif ini dengan isu-isu non-ekonomi, termasuk aliran narkotika dan masalah imigrasi di perbatasan. Namun, Mahkamah Agung berpendapat bahwa instrumen ekonomi darurat tidak bisa digunakan secara sembarangan untuk menekan negara lain dalam urusan domestik.

Pembatalan ini memberikan napas lega bagi para pelaku industri yang selama ini terbebani oleh tingginya biaya impor bahan baku dan barang jadi. Banyak pihak menilai bahwa kebijakan tarif resiprokal tersebut justru memicu inflasi di tingkat konsumen Amerika Serikat sendiri. Dengan gugurnya aturan ini, rantai pasok global diharapkan dapat kembali stabil tanpa bayang-bayang perang dagang yang berkepanjangan.

Pengecualian untuk Sektor Baja dan Aluminium

Meskipun mayoritas tarif dibatalkan, putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat ini tidak menyentuh seluruh kebijakan perdagangan yang ada. Tarif sektoral untuk komoditas baja dan aluminium tetap berlaku karena didasarkan pada landasan hukum yang berbeda dari IEEPA. Pemerintah masih memegang kendali atas bea masuk logam tersebut melalui investigasi keamanan nasional yang telah disetujui sebelumnya.

Selain itu, sejumlah investigasi perdagangan lainnya yang sedang berjalan di bawah Departemen Perdagangan AS tetap berpotensi melahirkan tarif baru. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kewenangan eksekutif dibatasi, Amerika Serikat tetap memiliki mekanisme lain untuk melindungi industri dalam negerinya. Para analis memprediksi pemerintah akan mencari celah hukum baru untuk tetap menjalankan agenda proteksionisme mereka.

Kemenangan Hukum Bagi Pengadilan Perdagangan

Putusan bersejarah ini sekaligus memperkuat posisi pengadilan perdagangan tingkat bawah yang sebelumnya sudah menyatakan tarif berbasis IEEPA tidak sah. Pada Mei lalu, pengadilan telah mengeluarkan vonis serupa yang sempat ditunda eksekusinya oleh pemerintah melalui proses banding. Kini, dengan adanya keputusan final dari Mahkamah Agung, pemerintah tidak lagi memiliki ruang untuk mempertahankan kebijakan tersebut secara hukum.

Para pengamat hukum menilai bahwa kebijakan perdagangan Donald Trump kini harus melewati proses birokrasi yang lebih ketat di Kongres. Hal ini memperkecil ruang gerak presiden untuk mengambil keputusan impulsif yang berdampak luas pada ekonomi internasional. Dinamika ini diprediksi akan mengubah cara Amerika Serikat bernegosiasi dengan mitra dagangnya di masa depan.