Harga BBM Pertalite Dipastikan Tidak Naik Hingga Maret 2026

Uptodai.com - Harga BBM Pertalite dipastikan tidak akan mengalami kenaikan setidaknya hingga berakhirnya kuartal pertama tahun 2026 mendatang. Keputusan strategis ini diambil pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga energi global yang kian tidak menentu. Kepastian tersebut memberikan jaminan bagi para pengguna kendaraan bermotor bahwa tarif bensin subsidi tetap stabil dalam jangka pendek.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menyampaikan informasi penting tersebut dalam konferensi pers resmi di Kantor BPH Migas, Jakarta. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan arahan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang sebelumnya telah memberikan sinyal serupa. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau pergerakan harga minyak mentah dunia secara intensif setiap harinya.

“Bapak Menteri itu juga sudah menyampaikan bahwa untuk Pertalite ini tidak akan ada kenaikan harga sampai dengan berakhirnya triwulan pertama 2026 ini,” ujar Yuliot di hadapan awak media. Pernyataan ini sekaligus menjawab kekhawatiran publik mengenai potensi lonjakan harga energi di awal tahun depan. Selain memantau harga, pemerintah juga tengah menyiapkan skema evaluasi menyeluruh terhadap alokasi subsidi dan kompensasi BBM di dalam negeri.

Langkah Pemerintah Menghadapi Lonjakan Harga Minyak Dunia

Pemerintah berencana melakukan koordinasi intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penyesuaian teknis bagi bensin jenis RON 90 ini. Evaluasi tersebut mencakup perhitungan matang mengenai beban fiskal yang harus ditanggung negara akibat dinamika pasar internasional. Langkah ini diambil agar penyaluran subsidi tetap tepat sasaran dan tidak membebani postur keuangan negara secara berlebihan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menegaskan bahwa negara siap menambah alokasi Subsidi BBM APBN 2026 demi menutupi selisih harga minyak yang melonjak. Saat ini, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar US$ 70 per barel. Namun, realita di pasar global menunjukkan angka yang jauh melampaui target awal pemerintah tersebut.

Bahlil menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak dunia yang kini menembus angka US$ 100 per barel akan tetap disubsidi oleh negara. Selisih harga yang cukup lebar tersebut tidak akan dibebankan kepada masyarakat melalui kenaikan harga di SPBU. Pemerintah memastikan bahwa APBN masih memiliki kapasitas yang cukup kuat untuk membiayai kompensasi energi nasional tersebut.

Penyediaan Dana Bantalan dan Dampak Geopolitik

Dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, Bahlil juga telah mengusulkan penyediaan ‘dana bantalan’ kepada Menteri Keuangan. Dana cadangan ini berfungsi sebagai pengaman fiskal apabila harga minyak mentah terus merangkak naik akibat ketegangan geopolitik. Bahlil menekankan pentingnya memahami kondisi ekonomi rakyat, terutama menjelang momentum besar seperti bulan puasa dan Idulfitri.

“Saya minta sekalipun ada kenaikan harga minyak dunia tetapi untuk subsidi tetap kita harus kasih subsidi dan jangan ada kenaikan harga BBM subsidi,” tandas Bahlil. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan angka inflasi dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau. Kehadiran negara dalam bentuk subsidi dianggap krusial untuk melindungi masyarakat dari guncangan ekonomi eksternal.

Kondisi pasar energi global saat ini memang sedang berada dalam tekanan hebat akibat eskalasi konflik di wilayah Timur Tengah. Berdasarkan data terbaru, harga minyak jenis Brent telah melesat hingga menyentuh level US$ 110,02 per barel. Sementara itu, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) juga mengalami lonjakan signifikan ke posisi US$ 94,21 per barel.

Situasi semakin memanas setelah pemerintah Iran memberikan peringatan keras mengenai potensi harga minyak dunia yang bisa menembus US$ 200 per barel. Gangguan serius pada jalur distribusi energi internasional menjadi ancaman nyata bagi stabilitas pasokan global. Meski demikian, pemerintah Indonesia tetap optimis dapat melewati tantangan ini dengan manajemen subsidi yang terukur hingga akhir Maret 2026.