Uptodai.com - Pengadaan motor listrik MBG menjadi langkah strategis Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjamin distribusi pangan sampai ke pelosok nusantara. Kendaraan ramah lingkungan ini diprioritaskan bagi wilayah yang memiliki akses jalan sempit dan sulit dijangkau oleh kendaraan roda empat.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa mobilitas petugas di lapangan sangat krusial untuk keberhasilan program ini. Tanpa armada yang lincah, penyaluran makanan bergizi berisiko terhambat oleh kendala geografis yang beragam di setiap desa. Pemerintah ingin memastikan setiap anak mendapatkan hak gizi yang sama tanpa terkecuali.

Distribusi Makan Bergizi Gratis di Wilayah Terpencil

Dadan menjelaskan bahwa saat ini pihaknya telah memesan sekitar 25.000 unit kendaraan operasional. Namun, hingga kini baru terealisasi sebanyak 21.801 unit motor listrik yang siap diterjunkan ke lapangan. Unit-unit tersebut akan diserahkan kepada Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Fokus utama penggunaan motor ini adalah daerah-daerah dengan infrastruktur transportasi yang masih terbatas. Petugas SPPG nantinya akan menggunakan motor tersebut untuk mengantar makanan langsung ke titik-titik pelayanan. Dengan demikian, distribusi Makan Bergizi Gratis tetap berjalan lancar meski harus melewati jalur setapak atau perbukitan.

Langkah ini diambil karena banyak desa di Indonesia yang memang hanya bisa diakses dengan kendaraan roda dua. Dadan menambahkan bahwa penggunaan motor listrik juga sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menekan emisi karbon. Program gizi nasional ini diharapkan tidak hanya menyehatkan masyarakat, tetapi juga ramah terhadap lingkungan desa.

Klarifikasi Isu Viral dan Anggaran Operasional

Sebelumnya, sempat beredar video viral di media sosial yang memperlihatkan ribuan motor listrik terparkir di sebuah gudang. Narasi dalam video tersebut mengklaim ada sekitar 70.000 unit motor yang hanya diperuntukkan bagi wilayah Jawa Barat. Namun, Dadan membantah kabar tersebut dan menyatakan jumlah yang dipesan jauh di bawah angka yang beredar.

Di sisi lain, kendaraan operasional Badan Gizi Nasional ini sempat mendapat sorotan dari Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengakui pernah mempertanyakan urgensi pengadaan aset tersebut pada tahun lalu. Ia menekankan bahwa fokus utama anggaran BGN seharusnya terserap maksimal untuk penyediaan makanan berkualitas bagi rakyat.

Purbaya sempat menolak usulan pembelian komputer dan motor dalam jumlah besar karena dianggap kurang relevan dengan tugas pokok BGN. Meski demikian, ia berjanji akan meninjau kembali detail program dan skema pembiayaan yang diajukan saat ini. Ia ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN benar-benar berdampak langsung pada perbaikan gizi masyarakat.

Pihak Kementerian Keuangan juga menyarankan agar para pelaku usaha yang terlibat dalam program ini bisa mandiri dalam hal pengadaan armada. Jika pebisnis sudah mendapatkan keuntungan yang cukup, mereka diharapkan mampu mengelola operasional secara swadaya. Evaluasi mendalam terus dilakukan agar motor listrik operasional SPPG ini benar-benar efektif dan efisien dalam penggunaannya.