Uptodai.com - Pemerintah Bolivia mengambil langkah drastis untuk menghadapi Bolivia krisis ekonomi yang terus membesar setelah Presiden Rodrigo Paz mengumumkan status keadaan darurat nasional pada Sabtu (20/6/2026). Keputusan krusial ini diambil setelah berminggu-minggu aksi protes antipemerintah yang dipicu lonjakan biaya hidup berkembang menjadi krisis politik yang mendalam. Blokade jalan yang meluas di berbagai wilayah negara Amerika Selatan tersebut kini telah melumpuhkan aktivitas publik secara total.

Penyebab Utama Krisis Keuangan Bolivia

Aksi penutupan jalur transportasi utama ini mengganggu distribusi barang-barang penting, memukul aktivitas ekonomi, dan memicu kekhawatiran akan memburuknya kondisi kemanusiaan. Gelombang demonstrasi yang didukung serikat pekerja, kelompok tani, serta pendukung mantan Presiden Evo Morales kini menuntut pengunduran diri Presiden Paz. Menurut data Kantor Ombudsman Bolivia, blokade yang berlangsung selama sekitar 50 hari terakhir telah menyebabkan kelangkaan makanan, bahan bakar, dan pasokan medis.

Kondisi ini diperparah oleh ketergantungan historis Bolivia pada ekspor gas alam yang kini mengalami penurunan produksi secara drastis akibat kurangnya investasi baru. Selama dekade terakhir, sektor hidrokarbon menjadi tulang punggung APBN negara, namun kegagalan eksplorasi sumur gas baru membuat cadangan devisa negara terkuras habis. Akibatnya, pemerintah kesulitan mengimpor bahan bakar minyak subsidi yang sangat dibutuhkan oleh sektor transportasi dan industri domestik.

Baca Juga:
AS Siap Intervensi Atasi Krisis Politik Bolivia Era Trump

Dampak Regional dan Ketegangan Politik

Ketidakstabilan di Bolivia juga dikhawatirkan akan merembet ke negara tetangga seperti Brasil dan Argentina yang selama ini mengandalkan pasokan gas dari La Paz. Para analis menilai bahwa tanpa adanya reformasi struktural dan bantuan keuangan internasional, negara ini terancam mengalami kebangkrutan total. Situasi politik yang memanas antara kubu Presiden Paz dan loyalis Evo Morales kian mempersulit tercapainya konsensus nasional untuk mengatasi inflasi yang menyentuh rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir.

Hingga saat ini, Kantor Ombudsman mencatat sedikitnya 14 orang meninggal dunia dalam periode gejolak sosial yang berlangsung sejak awal Mei lalu. Roda perekonomian yang nyaris terhenti memaksa masyarakat kelas bawah menghadapi ancaman kelaparan yang kian nyata di berbagai kota besar. Pemerintah kini berpacu dengan waktu untuk memulihkan ketertiban umum sebelum krisis kemanusiaan yang lebih besar tidak lagi dapat dihindari.