Insentif Pajak Mobil Listrik Berakhir 2026, Harga EV Dipastikan Melambung

Uptodai.com - Pemerintah Indonesia telah menetapkan batas waktu yang tegas terkait dukungan fiskal untuk kendaraan ramah lingkungan. Tepat pada 1 Januari 2026, kebijakan insentif pajak mobil listrik berakhir, yang secara otomatis akan memicu kenaikan harga jual kendaraan berbasis baterai (BEV) di pasar domestik.

Penghentian stimulus ini merupakan bagian dari peta jalan pemerintah untuk mencapai kemandirian fiskal sekaligus mendorong industri otomotif nasional agar lebih cepat berinvestasi dalam produksi lokal. Setelah tanggal tersebut, skema pajak normal yang sempat dikesampingkan akan kembali diberlakukan secara penuh.

Rincian Insentif yang Ditarik: Dari CBU hingga CKD

Selama periode insentif berlaku, kendaraan listrik yang diimpor secara utuh (CBU) menikmati fasilitas pajak yang sangat menggiurkan. Bea masuk yang seharusnya mencapai 50 persen, disubsidi menjadi nol persen. Selain itu, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang normalnya 15 persen juga dihilangkan.

Secara total, kendaraan CBU hanya membayar sekitar 12 persen dari total kewajiban pajak yang seharusnya mencapai 77 persen. Dukungan fiskal masif ini, yang tertuang dalam Permenperin Nomor 6 Tahun 2023, bertujuan untuk membanjiri pasar dengan EV dan mempercepat adopsi teknologi di Indonesia.

Sementara itu, bagi pabrikan yang sudah merakit kendaraan di dalam negeri melalui skema Completely Knocked Down (CKD), insentif yang diberikan berupa PPnBM Ditanggung Pemerintah (DTP). Insentif ini memangkas PPnBM dari 12 persen menjadi hanya 2 persen, dengan syarat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) minimal harus mencapai 40 persen.

Dampak Langsung Kenaikan Harga Mobil Listrik 2026

Dengan dicabutnya seluruh dukungan tersebut per 1 Januari 2026, konsumen harus bersiap menghadapi harga dasar yang lebih tinggi. Meskipun beberapa merek otomotif melaporkan bahwa kenaikan harga yang terjadi tidak terlalu drastis, perubahan skema pajak tetap menjadi faktor penentu utama.

Skema pajak yang kembali normal berarti komponen PPnBM 0 persen dan PPN-DTP 10 persen yang selama ini dinikmati, kini hilang. Konsumen kini harus menanggung beban penuh pajak, yang tentunya akan memengaruhi daya beli masyarakat terhadap kendaraan EV, terutama bagi model-model impor.

Sejauh ini, terdapat enam produsen yang berpartisipasi aktif dalam program insentif ini, termasuk BYD Auto Indonesia, Vinfast Automobile Indonesia, Geely Motor Indonesia, dan GWM Ora. Keikutsertaan mereka mewajibkan komitmen produksi lokal yang ketat sebagai imbalan atas fasilitas yang telah diterima.

Kewajiban Produksi dan Skema Audit Pemerintah

Pemerintah menetapkan bahwa enam pabrikan yang menikmati fasilitas impor CBU wajib memulai produksi lokal (CKD) mulai 1 Januari 2026 hingga akhir 2027. Ketentuan ini harus menyesuaikan dengan peta jalan TKDN yang sudah disepakati oleh Kementerian Perindustrian.

Pada tahun 2028, pemerintah akan melakukan audit menyeluruh. Audit ini bertujuan memastikan bahwa jumlah produksi lokal yang dilakukan oleh pabrikan sesuai dengan volume impor CBU yang telah mereka nikmati insentifnya.

Jika ditemukan ketidaksesuaian atau pabrikan gagal memenuhi komitmen produksi, pemerintah memiliki mekanisme tegas. Mereka berhak mengklaim Bank Garansi yang telah disetorkan oleh peserta program untuk melunasi “utang” produksi tersebut, memastikan tidak ada kerugian fiskal negara.

Insentif Baru Berbasis Jenis Baterai

Di tengah berakhirnya stimulus pajak yang lama, pemerintah dikabarkan sedang menyiapkan insentif terbaru dengan pendekatan yang berbeda, yakni berdasarkan jenis baterai yang digunakan. Kebijakan ini merupakan upaya strategis untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam Indonesia, khususnya nikel.

Stimulus yang diberikan akan lebih besar bagi produsen yang menggunakan baterai berbasis nikel, sejalan dengan cadangan nikel melimpah yang dimiliki Indonesia. Sebaliknya, kendaraan yang menggunakan baterai jenis Lithium Ferro Phosphate (LFP) akan mendapatkan stimulus yang lebih kecil.

Langkah ini menegaskan fokus pemerintah untuk mengintegrasikan kebijakan fiskal dengan pengembangan industri hulu. Hal ini memastikan bahwa program kendaraan listrik tidak hanya berorientasi pada penjualan, tetapi juga mendukung hilirisasi nikel di dalam negeri.