Uptodai.com - Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah mendesak pemerintah baru untuk segera merumuskan Strategi Komprehensif Penanggulangan Terorisme yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Desakan ini muncul dalam sebuah diskusi publik yang digelar LHKP sebagai respons terhadap dinamika keamanan global dan domestik, termasuk insiden ledakan di salah satu fasilitas pendidikan di Jakarta baru-baru ini.

Peningkatan ketidakpastian global dinilai berpotensi besar memicu tumbuhnya bibit-bibit ekstremisme. Oleh karena itu, LHKP Muhammadiyah menekankan pentingnya strategi yang terukur, terencana, dan mampu bertahan dalam jangka panjang, khususnya saat transisi kepemimpinan ke era Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Memetakan Ancaman Baru di Tengah Ketidakpastian Global

Pimpinan LHKP PW Muhammadiyah, Ristan Alfino, menyoroti bahwa situasi global dan domestik saat ini menuntut pendekatan yang benar-benar komprehensif. Menurutnya, terorisme yang berakar pada ideologi atau keyakinan keagamaan sangat rentan menemukan ruang tumbuh di tengah kondisi krisis multidimensi.

Krisis ekonomi, krisis lingkungan, hingga krisis kemanusiaan global dapat menjadi katalisator bagi kelompok-kelompok radikal untuk menyebarkan narasi kebencian. Ristan menegaskan bahwa negara harus bergerak cepat dengan memiliki kerangka kerja yang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan.

“Pemerintah mendatang harus memastikan bahwa pendekatan yang digunakan tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan ideologis dan penguatan ketahanan sosial masyarakat,” ujar Ristan dalam forum tersebut.

Keberhasilan Deradikalisasi dan Tantangan Residivisme

Dewan Pakar LHKP Muhammadiyah, Prof. Sri Yunanto, mengakui bahwa Indonesia telah mencatatkan kemajuan signifikan dalam upaya penanggulangan terorisme. Salah satu keberhasilan utama adalah melalui program pembinaan terhadap mantan pelaku teror.

Prof. Yunanto menyebutkan bahwa capaian zero attack selama periode tertentu serta deklarasi kembalinya sekitar 8.000 anggota dan pimpinan Jamaah Islamiyah (JI) ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan pijakan strategis yang sangat penting bagi pemerintahan ke depan.

Meski demikian, Prof. Yunanto mengingatkan agar kewaspadaan tidak boleh mengendur. Ancaman residivisme (pengulangan kejahatan) dan keberadaan kelompok kekerasan yang belum sepenuhnya tersadarkan masih menjadi pekerjaan rumah besar. Ia menekankan bahwa setiap upaya penanggulangan terorisme harus tegak lurus pada prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sesuai amanat UU Nomor 5 Tahun 2018.

Pendekatan Sosio-Antropologis dan Model DRIA

Senada dengan pandangan tersebut, Dosen Kajian Terorisme UI, Amanah Nurish, menekankan perlunya pergeseran paradigma. Ia mengusulkan agar strategi penanggulangan terorisme diperkaya dengan pendekatan sosio-antropologis.

Nurish menjelaskan bahwa krisis global seringkali menjadi pintu masuk bagi ekstremisme karena individu mencari makna hidup dan identitas baru di tengah kekacauan. Oleh karena itu, respons terhadap terorisme memerlukan perspektif dan praktik baru yang lebih mendalam, tidak hanya berfokus pada aspek keamanan semata.

Ia mengusulkan Model DRIA (Disintegration, Reconstruction, Integration, Alienation) sebagai kerangka strategi berbasis kebutuhan identitas, narasi emosional, dan makna hidup. Model ini menawarkan empat tahap kunci dalam penanganan ekstremisme.

Model DRIA menekankan pemetaan keretakan identitas yang dialami individu (Disintegration), pembangunan narasi kebangsaan baru yang inklusif (Reconstruction), penguatan integrasi sosial di tingkat komunitas (Integration), serta pengalienasian atau isolasi terhadap kelompok yang secara aktif merusak harmoni sosial (Alienation).

Dengan menerapkan strategi komprehensif penanggulangan terorisme yang berbasis humanisme dan sosiologi, diharapkan pemerintahan Prabowo-Gibran mampu menciptakan ekosistem keamanan yang lebih kuat dan tahan banting terhadap ancaman radikalisme di masa mendatang.