Rocky Gerung: Jokowi Kewalahan Hadapi Isu Ijazah Palsu

Uptodai.com - Analis politik dan akademisi, Rocky Gerung, kembali menyoroti polemik keaslian dokumen pendidikan Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky Gerung, ia melihat sinyal jelas bahwa Presiden Jokowi kewalahan menghadapi isu ijazah palsu yang terus bergulir di ruang publik.

Rocky Gerung menilai kegelisahan yang dialami pihak Istana saat ini bukan hanya disebabkan oleh isu dinasti politik, melainkan juga tekanan yang semakin membesar terkait keabsahan ijazah. Kehadiran Rocky dalam diskursus ini, klaimnya, adalah upaya untuk menjaga akal sehat masyarakat di tengah kontroversi yang belum tuntas.

Sinyal Kepanikan di Lingkaran Istana

Pakar filsafat tersebut menyoroti langkah hukum yang diambil oleh tim pengacara Presiden Jokowi sebagai bukti otentik adanya kepanikan di lingkaran dalam. Alih-alih meredam, upaya hukum tersebut justru dianggap memperkuat narasi bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dari publik.

“Kelihatannya pihak Jokowi makin panik sehingga mulai mengancam kembali, seolah-olah kalau ijazah itu dipertontonkan akan ada chaos,” ujar Rocky Gerung, sebagaimana dikutip dari kanal resminya, Selasa (27/1/2026). Ia menekankan bahwa argumen tersebut adalah pengakuan tidak langsung atas kerapuhan posisi Presiden saat ini.

Rocky secara khusus mengkritisi pernyataan dari salah satu pengacara Jokowi, Yakub Hasibuan, yang menyebutkan bahwa memperlihatkan ijazah secara terbuka dapat memicu kekacauan. Bagi Rocky, argumen tersebut merupakan taktik untuk menghindari transparansi, bukan upaya menjaga ketertiban umum.

Tuntutan Ijazah: Bukan Urusan Pribadi, Tapi Kewajiban Negara

Rocky Gerung menegaskan bahwa tuntutan publik untuk melihat ijazah Presiden bukanlah sekadar urusan hukum antar-individu. Ia menekankan bahwa permintaan ini adalah kewajiban administrasi seorang kepala negara kepada rakyatnya, yang memegang kedaulatan tertinggi.

“Jokowi itu tidak dituntut untuk memperlihatkan ijazahnya sebagai individu yang bernama Jokowi Widodo, bukan, tetapi sebagai kepala negara yang harus mengikuti prosedur administrasi negara,” jelasnya. Dalam sistem demokrasi, Presiden adalah “pesuruh” dari kedaulatan rakyat, sehingga warga negara memiliki hak konstitusional untuk bertanya dan menuntut kejujuran.

Menurutnya, jika muncul kecurigaan publik terhadap integritas seorang pemimpin, hal tersebut sah secara moral dalam ruang demokrasi. Kontroversi ini, lanjut Rocky, telah bergeser dari sekadar masalah administrasi menjadi ujian etika yang serius bagi kepemimpinan nasional.

Memperkuat Tuntutan Kejujuran Publik

Dalam analisisnya, Rocky Gerung turut menyinggung informasi yang disampaikan oleh kader PDIP, Bitor Suryadi, mengenai dugaan keterkaitan pembuatan ijazah di Pasar Pramuka, Jakarta. Informasi ini menambah bobot tuntutan publik yang menginginkan kejelasan dan kejujuran.

Rocky juga menanggapi isu hilangnya dua orang aktivis yang diduga mengetahui proses pembuatan dokumen tersebut. Ia menilai misteri ini harus segera diungkap karena semakin memperkuat desakan publik akan integritas seorang pemimpin. Hal ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang mendambakan kejujuran dari Presiden.

“Bahkan saudara Bitor Suryadi terang-terangan mengatakan ia tahu bahwa itu dibikin di Jalan Pramuka. Kan sebetulnya itu membuktikan bahwa banyak betul manusia Indonesia yang ingin ada kejujuran dari Jokowi,” tambahnya.

Rocky Gerung memperingatkan bahwa upaya terus-menerus untuk menyembunyikan fakta justru akan merugikan martabat Presiden Jokowi sendiri di mata rakyat. Kontroversi ini, pada akhirnya, menjadi pertarungan moral antara pemimpin dan publik yang menuntut kebenaran.

“Ini adalah persaingan moral, apakah moral Jokowi cukup surplus untuk menandingi moral publik yang menganggap bahwa dia itu pembohong?” pungkas Rocky, menekankan bahwa transparansi adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan yang terkikis.