Uptodai.com - Gelombang pelarangan penggunaan aplikasi yang berasal dari China semakin meluas, terutama di kalangan institusi pemerintahan negara-negara Barat dan sekutunya. Fenomena ini tidak hanya menyasar media sosial seperti TikTok, tetapi juga merambah ke ranah kecerdasan buatan (AI) yang sensitif. Salah satu yang paling disorot adalah DeepSeek, sebuah program AI yang kini menjadi target utama pemblokiran.

Keputusan tersebut diambil bukan tanpa dasar. Alasan negara blokir aplikasi China ini berakar pada kekhawatiran serius terkait keamanan data dan potensi spionase siber. Mayoritas pemerintah khawatir bahwa data sensitif pengguna, terutama yang berkaitan dengan kepentingan nasional, dapat diakses oleh otoritas Beijing.

Ancaman Keamanan Data dan Dugaan Bantuan Militer

Kekhawatiran utama muncul dari kebijakan privasi yang diterapkan oleh DeepSeek. Perusahaan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa data pribadi pengguna, termasuk permintaan yang dimasukkan ke dalam program AI atau berkas yang diunggah, disimpan pada server yang berlokasi di China. Posisi server ini menjadi titik kritis yang memicu reaksi keras dari berbagai regulator global.

Banyak negara berpendapat bahwa penyimpanan data di server China berpotensi melanggar kedaulatan data mereka. Hal ini didasari oleh hukum di China yang memungkinkan pemerintah mengakses data yang disimpan oleh perusahaan domestik jika dianggap perlu untuk kepentingan keamanan negara. Risiko kebocoran informasi rahasia atau bahkan penggunaan data untuk tujuan intelijen menjadi momok yang nyata.

Bahkan, Amerika Serikat mengambil langkah yang lebih ekstrem. DeepSeek dimasukkan ke dalam daftar entitas yang dicurigai memberikan bantuan signifikan kepada militer China. Tuduhan ini semakin memperkuat narasi bahwa aplikasi tersebut bukan sekadar alat teknologi biasa, melainkan potensi alat spionase yang didukung oleh negara.

Gelombang Pelarangan di Lingkungan Pemerintahan

Reaksi terhadap risiko keamanan ini bervariasi, mulai dari larangan total di sektor publik hingga penyelidikan mendalam oleh badan pengawas. Beberapa negara memilih untuk langsung melarang penggunaan DeepSeek pada perangkat yang dimiliki oleh pegawai negeri.

Australia, misalnya, pada awal Februari lalu secara tegas melarang penggunaan DeepSeek pada seluruh perangkat pemerintah. Keputusan ini didasarkan pada penilaian risiko keamanan yang tinggi. Senada dengan Australia, Republik Ceko juga memberlakukan larangan serupa pada administrasi publiknya sejak Juli, dengan alasan yang sama terkait keamanan data.

Di Asia, Kementerian Keuangan India mengambil langkah pencegahan dengan meminta seluruh pegawainya untuk tidak menggunakan alat AI, termasuk ChatGPT dan DeepSeek, untuk urusan resmi. Mereka beralasan bahwa penggunaan aplikasi tersebut berisiko terhadap kerahasiaan dokumen dan data pemerintah yang sangat sensitif.

Belanda juga termasuk negara yang paling vokal. Badan pengawas privasi Belanda secara resmi memulai investigasi terhadap praktik pengumpulan data DeepSeek. Selain itu, pemerintah Belanda melarang keras pegawai negeri menggunakan aplikasi tersebut karena kekhawatiran terkait kebijakan negara yang memiliki program siber ofensif.

Desakan Penghapusan dan Investigasi Regulator Eropa

Di Eropa, fokus pelarangan tidak hanya pada perangkat pemerintah, tetapi juga pada ketersediaan aplikasi di toko digital. Jerman menjadi salah satu negara yang meminta Apple dan Google untuk segera menghapus DeepSeek dari toko aplikasi mereka.

Permintaan penghapusan ini datang langsung dari komisioner otoritas perlindungan data Jerman yang sangat khawatir terhadap implikasi keamanan data. Sementara itu, Prancis melalui badan pengawas privasinya menyatakan akan memanggil DeepSeek. Pemanggilan ini bertujuan untuk memahami secara jelas bagaimana sistem AI perusahaan China ini beroperasi dan potensi risiko privasi bagi pengguna Prancis.

Kasus di Italia menunjukkan betapa seriusnya pengawasan Eropa. Badan pengawas persaingan Italia (AGCM) sempat menutup investigasi terhadap DeepSeek setelah perusahaan berkomitmen untuk memperbaiki sejumlah syarat, termasuk dugaan gagal memperingatkan pengguna bahwa AI mungkin menghasilkan informasi palsu. Sebelumnya, pada Januari 2025, aplikasi ini sempat diblokir total karena kurangnya informasi mengenai penggunaan data pribadi.

Kontras Geopolitik: Sikap Berbeda Rusia

Di tengah ramainya negara-negara Barat melakukan pemblokiran, sikap Rusia justru menunjukkan kontras yang signifikan. Moskow terlihat membuka pintu lebar-lebar untuk kerja sama teknologi dengan Beijing.

Presiden Rusia, Vladimir Putin, pada awal Februari memerintahkan Sberbank, bank terbesar di Rusia, untuk berkolaborasi dengan peneliti China dalam proyek AI bersama. Langkah ini mengindikasikan bahwa alih-alih melihat aplikasi China sebagai ancaman keamanan, Rusia justru memandangnya sebagai mitra strategis untuk pengembangan teknologi masa depan.