Starlink Resmi Dilarang di Namibia, Elon Musk Gagal Ekspansi Lagi

Uptodai.com - Larangan operasional Starlink di Namibia kini resmi diberlakukan setelah otoritas komunikasi setempat menolak permohonan lisensi perusahaan internet milik Elon Musk tersebut. Keputusan ini menambah daftar panjang hambatan yang dihadapi penyedia internet satelit orbit rendah bumi (LEO) itu dalam memperluas jangkauannya di kawasan Afrika. Otoritas Pengatur Komunikasi Namibia (CRAN) menegaskan bahwa unit lokal perusahaan, Starlink Internet Services Namibia (Pty) Limited, tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Pengumuman resmi mengenai penolakan ini tertuang dalam lembaran berita pemerintah (gazette) yang dirilis pada Senin (23/03/2026). Meskipun Starlink menjanjikan akses internet berkecepatan tinggi yang mampu menjangkau pelosok, regulator tetap pada pendiriannya untuk tidak memberikan izin. Hingga saat ini, pihak CRAN belum memberikan penjelasan mendalam kepada publik mengenai alasan spesifik di balik keputusan drastis tersebut.

Alasan di Balik Penolakan Izin Starlink

Regulator menyatakan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dapat meminta penjelasan lengkap secara langsung kepada otoritas terkait. Namun, dokumen tertulis dari CRAN memberikan sinyal kuat bahwa masalah kepemilikan lokal menjadi poin krusial dalam kegagalan ini. Anak perusahaan Starlink di Namibia tercatat sama sekali tidak memiliki komposisi kepemilikan dari warga negara setempat.

Kebijakan regulasi di Namibia memang menekankan pentingnya partisipasi warga lokal dalam setiap investasi asing yang masuk ke sektor strategis. Starlink sebenarnya telah mencoba melakukan pembelaan melalui laman resmi mereka untuk meyakinkan pemerintah dan masyarakat. Mereka mengklaim bahwa pendirian entitas di Namibia bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja serta membuka peluang ekonomi baru melalui kemitraan lokal.

Hambatan Serupa di Afrika Selatan

Kegagalan mendapatkan izin di Namibia seolah mengulang memori pahit yang dialami Elon Musk di negara tetangganya, Afrika Selatan. Di sana, ekspansi Starlink di Afrika juga terbentur oleh aturan kepemilikan yang sangat ketat bagi investor asing. Pemerintah Afrika Selatan mewajibkan perusahaan telekomunikasi untuk memberikan 30 persen ekuitas kepada kelompok masyarakat yang secara historis kurang beruntung.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi ketimpangan ekonomi warisan era apartheid. Elon Musk, yang ironisnya lahir di Pretoria, Afrika Selatan, menolak keras persyaratan pembagian kepemilikan tersebut. Ia bahkan sempat melontarkan kritik tajam dengan menyebut kebijakan pemberdayaan ekonomi tersebut sebagai langkah yang rasis secara terbuka.

Dampak Terhadap Konektivitas Digital di Afrika

Sikap keras kepala kedua belah pihak menyebabkan masyarakat di beberapa wilayah Afrika harus menunda impian menikmati internet satelit super cepat. Padahal, teknologi Starlink dianggap sebagai solusi paling efektif untuk mengatasi kesenjangan digital di area terpencil yang sulit dijangkau kabel fiber optik. Tanpa adanya titik temu mengenai regulasi kepemilikan, layanan internet Elon Musk di Afrika kemungkinan besar akan terus menghadapi jalan buntu.

Saat ini, Starlink harus memutar otak untuk menyesuaikan model bisnis mereka dengan hukum yang berlaku di benua hitam tersebut. Jika tidak ada fleksibilitas dalam struktur kepemilikan, maka ambisi untuk menghubungkan seluruh dunia melalui jaringan satelit akan terus terganjal tembok birokrasi. Para analis memprediksi bahwa kasus Namibia ini akan menjadi referensi bagi negara-negara Afrika lainnya dalam menyikapi masuknya teknologi asing.