Trenggono Ajukan Rp 1,7 T untuk Anggaran Pemulihan Bencana Sumatra

Uptodai.com - Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di bagian barat Indonesia menimbulkan dampak kerugian yang masif, terutama pada sektor kelautan dan perikanan. Kerusakan ini tidak hanya menghancurkan infrastruktur fisik, tetapi juga secara langsung melumpuhkan mata pencaharian ribuan masyarakat pesisir.

Untuk memulihkan kembali denyut ekonomi di wilayah terdampak, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengajukan kebutuhan Anggaran Pemulihan Bencana Sumatra yang cukup besar. KKP mengestimasi total kebutuhan dana mencapai Rp 1,71 triliun.

Skala Kerusakan dan 39 Kabupaten/Kota Terdampak

Trenggono menjelaskan bahwa bencana tersebut tersebar luas, melibatkan banyak pelaku usaha perikanan skala kecil hingga menengah. Identifikasi di lapangan menunjukkan kerusakan parah terjadi di tiga provinsi utama, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

“Dari hasil identifikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, bencana ini mencakup total 39 kabupaten/kota yang terdampak,” ujar Trenggono dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (14/1/2026).

Kelompok masyarakat yang mengalami kerugian berasal dari berbagai subsektor. Mulai dari perikanan tangkap, yang bergantung pada laut lepas, hingga sektor pengolahan hasil perikanan yang menjadi rantai nilai terakhir.

Ribuan Nelayan Kehilangan Mata Pencaharian

Skala dampak yang terjadi menuntut intervensi pemulihan yang komprehensif dan tidak bisa dilakukan secara parsial. Data KKP mencatat ribuan individu dan unit usaha kini terancam kehilangan sumber penghasilan utama.

Nelayan yang terdampak mencapai angka 8.368 orang. Sementara itu, sektor budidaya juga terpukul keras dengan 27.879 pembudidaya ikan yang mengalami kerugian signifikan. Unit pengolah ikan yang rusak tercatat sebanyak 1.431 unit usaha.

Aset produksi yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi pesisir juga tidak luput dari kerusakan parah. Trenggono memaparkan, kerusakan ini membuat aktivitas melaut dan budidaya di banyak lokasi terhenti total.

“Kapal yang rusak maupun hilang, termasuk alat tangkap, tercatat sebanyak 3.612 unit. Untuk tambak dan kolam ikan yang terdampak, luasnya mencapai sekitar 30.723 hektare, sementara unit pengolahan ikan yang rusak ada 396 UPI,” ungkapnya.

Strategi KKP: Rehabilitasi dan Bantuan Sarana Usaha

Seiring terbitnya Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam, KKP kini mengalihkan fokus ke fase pemulihan ekonomi masyarakat. Strategi yang disusun dirancang agar para pelaku usaha perikanan dapat kembali berproduksi secepat mungkin.

Trenggono menjelaskan bahwa program pemulihan ini membutuhkan sinergi kuat dari berbagai pihak, termasuk dukungan anggaran yang memadai dari Komisi IV DPR RI dan kementerian/lembaga mitra kerja.

Intervensi Dua Pilar Utama Pemulihan Ekonomi

Program pemulihan KKP terbagi dalam dua intervensi utama yang saling mendukung. Pilar pertama adalah rehabilitasi infrastruktur perikanan, sementara pilar kedua berfokus pada bantuan sarana usaha bagi nelayan dan pembudidaya.

Rehabilitasi infrastruktur mencakup perbaikan fasilitas vital seperti dermaga, fasilitas perikanan tangkap yang rusak berat, tambak budidaya, hingga bangunan pengolahan ikan. Perbaikan ini penting untuk memastikan rantai pasok dan logistik perikanan dapat berjalan kembali.

Sementara itu, bantuan sarana usaha disiapkan untuk menyediakan kembali berbagai sarana produksi yang hilang atau rusak. Ini termasuk penggantian kapal, alat tangkap, dan benih ikan agar aktivitas ekonomi di tingkat akar rumput bisa segera berjalan kembali.

“Berdasarkan perhitungan teknis yang telah kami lakukan, total estimasi kebutuhan Anggaran Pemulihan Bencana Sumatra untuk sektor kelautan dan perikanan adalah sebesar 1,71 triliun. Kami berharap dukungan penuh dari Komisi IV DPR agar program pemulihan ini dapat segera direalisasikan,” tutup Trenggono.