Awas Macet! Ribuan Buruh Demo Istana Negara, Ini Tuntutannya

Uptodai.com - Kawasan pusat Jakarta diprediksi akan mengalami kepadatan lalu lintas signifikan menyusul rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang digagas oleh serikat pekerja. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh memastikan akan membawa ribuan buruh demo Istana Negara, Jakarta, dalam waktu dekat.

Aksi ini merupakan bentuk penekanan terhadap pemerintah terkait isu kesejahteraan buruh yang dinilai belum optimal. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan bahwa massa aksi akan datang dari berbagai wilayah, terutama Jakarta dan Jawa Barat.

Agenda Utama Aksi Ribuan Buruh Demo Istana Negara

Menurut Said Iqbal, aksi massa direncanakan berlangsung mulai pukul 10.30 WIB hingga sore hari, dengan fokus utama di depan Istana Negara. Sebelum menuju Istana, ribuan buruh tersebut akan berkumpul di titik temu strategis, yakni di Patung Kuda Monas atau di depan Menara BSI.

Pengerahan massa ini akan dilakukan melalui konvoi sepeda motor dalam jumlah besar, yang tentu saja berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas di jalan-jalan protokol ibu kota. Oleh karena itu, masyarakat yang memiliki agenda di sekitar kawasan Monas dan Istana Negara diimbau mencari jalur alternatif.

Dalam demonstrasi kali ini, setidaknya terdapat dua tuntutan utama yang diusung oleh massa buruh, yang keduanya berfokus pada revisi kebijakan pengupahan daerah.

Tuntutan Revisi UMP DKI Jakarta dan UMSK Jawa Barat

Tuntutan pertama secara spesifik menyasar kebijakan upah di Ibu Kota. Massa buruh mendesak agar revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 ditetapkan 100 persen berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Mereka mengklaim bahwa nilai KHL yang seharusnya diterapkan adalah sebesar Rp 5,89 juta per bulan. Selain itu, serikat pekerja juga menuntut pemberlakuan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI 2026 sebesar 5 persen di atas nilai 100 persen KHL tersebut.

Tuntutan kedua diarahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Buruh menuntut revisi Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat mengenai penetapan nilai UMSK di 19 kabupaten/kota.

Mereka menilai SK Gubernur tersebut telah mengabaikan rekomendasi yang sebelumnya diajukan oleh Bupati atau Wali Kota di masing-masing daerah. Oleh karena itu, massa mendesak agar penetapan UMSK dikembalikan sesuai dengan surat rekomendasi awal dari kepala daerah setempat, yang dianggap lebih mencerminkan kondisi riil biaya hidup di wilayah tersebut.

Antisipasi Kemacetan dan Informasi Lalu Lintas

Mengingat skala aksi yang melibatkan ribuan peserta dan konvoi kendaraan bermotor, potensi kemacetan tidak terhindarkan, terutama di Jalan Medan Merdeka Barat dan sekitarnya. Pengguna jalan diminta untuk mewaspadai titik-titik kumpul dan jalur yang dilalui massa aksi.

Hingga laporan ini ditulis, akun media sosial resmi milik Polda Metro Jaya (@TMCPoldaMetro) belum merilis pengumuman resmi terkait penutupan jalan atau skema pengalihan arus lalu lintas. Biasanya, pengalihan akan bersifat situasional, tergantung kepadatan massa yang bergerak menuju Istana Negara.

Pihak kepolisian diperkirakan akan segera menyiapkan rekayasa lalu lintas, terutama jika massa sudah memenuhi kawasan Patung Kuda dan Jalan Medan Merdeka Barat. Masyarakat diharapkan terus memantau informasi terkini dari pihak berwenang untuk menghindari terjebak dalam kemacetan parah.