Negara Arab Ancam Buang Dolar AS demi Yuan China

Uptodai.com - Dedolarisasi negara Arab kini menjadi ancaman nyata bagi dominasi mata uang Amerika Serikat di kancah global. Uni Emirat Arab (UEA) secara mengejutkan memberikan sinyal kuat untuk meninggalkan ketergantungan pada greenback dan melirik mata uang China sebagai alternatif strategis. Langkah berani ini mencuat di tengah meningkatnya tekanan ekonomi akibat konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah.

Gubernur Bank Sentral UEA, Khaled Mohamed Balama, menyampaikan pesan tersebut secara langsung dalam pertemuan tertutup dengan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, di Washington. Balama mengisyaratkan bahwa Abu Dhabi mungkin memerlukan bantuan darurat untuk menjaga likuiditas dolar jika dampak perang melawan Iran terus memburuk. Kondisi keuangan negara Teluk tersebut mulai goyah seiring dengan melonjaknya biaya perlindungan ekonomi nasional.

Pemerintah UEA merasa terbebani oleh strategi tekanan asimetris yang dijalankan oleh Teheran untuk menguras sumber daya Washington dan sekutunya. Sebagai salah satu mitra utama AS, UEA menanggung dampak paling besar dari serangan balasan Iran yang menargetkan berbagai lokasi bernilai tinggi. Laporan intelijen menyebutkan lebih dari 2.800 drone dan rudal telah ditembakkan ke wilayah negara tersebut selama periode konflik berlangsung.

Beban Ekonomi Perang dan Krisis Likuiditas Dolar

Krisis ini semakin rumit karena Departemen Keuangan AS memiliki keterbatasan dalam menawarkan kesepakatan pertukaran mata uang secara instan. Meskipun pengaturan semacam ini biasanya menjadi wewenang Federal Reserve, persetujuan untuk UEA diprediksi akan berjalan sangat alot. Ketidakpastian bantuan dari bank sentral AS inilah yang mendorong Abu Dhabi untuk mempercepat wacana buang dolar AS dari cadangan devisa mereka.

Estimasi biaya perang yang sangat fantastis turut memperkeruh suasana diplomatik antara kedua negara tersebut. Profesor Linda Bilmes dari Harvard Kennedy School mencatat bahwa AS menghabiskan dana langsung sebesar US$ 2 miliar atau sekitar Rp 34 triliun per hari. Angka tersebut tercatat selama 40 hari pertama konflik, yang menciptakan tekanan inflasi luar biasa bagi negara-negara di sekitarnya.

Pemerintahan Donald Trump sebelumnya sempat mengusulkan agar negara-negara Teluk ikut menanggung sebagian dari biaya militer tersebut. Namun, usulan ini justru memicu sentimen negatif dan kekecewaan mendalam dari para petinggi di kawasan Arab. Mereka menganggap bahwa beban keamanan seharusnya tidak sepenuhnya dibebankan kepada negara mitra yang juga menjadi sasaran serangan.

Sentimen Anti-Pangkalan Militer AS Mulai Menguat

Kekecewaan terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat kini mulai disuarakan secara terbuka oleh tokoh-tokoh berpengaruh di Teluk. Abdulkhaleq Abdulla, mantan penasihat Presiden UEA, secara tegas menyerukan penutupan pangkalan militer AS di negaranya. Ia berpendapat bahwa keberadaan pangkalan asing tersebut kini lebih banyak menjadi beban daripada aset strategis yang melindungi kedaulatan.

Abdulla menekankan bahwa Abu Dhabi harus memprioritaskan kemandirian pertahanan dengan mengakuisisi senjata canggih tanpa harus bergantung pada kehadiran fisik militer asing. Pergeseran paradigma ini sejalan dengan upaya mempererat hubungan ekonomi China dan Arab yang menawarkan kerja sama tanpa intervensi militer yang agresif. China dianggap sebagai mitra yang lebih stabil dalam menjaga arus perdagangan energi di masa depan.

Di sisi lain, Iran terus memperkuat posisinya dengan memungut biaya dari kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Teheran menuntut pembayaran dalam mata uang non-dolar bagi kapal yang dianggap netral dalam konflik tersebut untuk menghindari sanksi keuangan. Fenomena ini semakin mempercepat proses de-dollarisasi di jalur perdagangan maritim paling vital di dunia tersebut.

Potensi Peralihan Transaksi ke Yuan China

Rencana UEA untuk mengadopsi kerja sama yuan China dalam transaksi perdagangan minyak menjadi pukulan telak bagi petrodolar. Jika langkah ini diikuti oleh negara-negara OPEC lainnya, maka posisi dolar sebagai mata uang cadangan dunia akan terancam runtuh secara perlahan. China sendiri terus menyambut baik keinginan negara-negara Arab untuk menggunakan yuan dalam penyelesaian perdagangan lintas batas.

Transformasi ekonomi ini tidak hanya sekadar masalah mata uang, tetapi juga mencerminkan perubahan peta kekuatan geopolitik dunia. Negara-negara Arab kini lebih pragmatis dalam menentukan mitra strategis yang mampu menjamin stabilitas ekonomi jangka panjang. Ketergantungan pada sistem keuangan Barat yang seringkali dipolitisasi mulai dianggap sebagai risiko keamanan nasional yang serius.

Dengan meningkatnya volume perdagangan antara Beijing dan Abu Dhabi, penggunaan yuan dipandang sebagai solusi yang lebih efisien dan aman. Langkah ini diharapkan dapat melindungi ekonomi UEA dari volatilitas kebijakan moneter AS yang seringkali tidak sejalan dengan kepentingan negara-negara produsen minyak. Masa depan sistem keuangan global kini berada di persimpangan jalan antara dominasi dolar atau kebangkitan mata uang Asia.