Ancaman Defisit 70%: Pabrik Baru Vale Terkendala Suplai Bijih Nikel Vale

Uptodai.com - Proyek hilirisasi ambisius PT Vale Indonesia (INCO) kini berada di ujung tanduk setelah perusahaan hanya mendapatkan persetujuan 30% dari total permintaan kuota produksi bijih nikel. Kondisi defisit ini secara langsung mengancam kelangsungan suplai bijih nikel Vale untuk mengoperasikan tiga fasilitas pemurnian baru yang vital.

Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026 yang diajukan oleh Vale ternyata jauh dari harapan. Direktur Utama PT Vale Indonesia, Bernardus Irmanto, mengungkapkan bahwa kuota yang sangat minim ini akan membuat perusahaan sulit memenuhi janji komitmen terhadap pabrik-pabrik baru mereka.

Ancaman Gagal Suplai Tiga Proyek Raksasa

Irmanto menjelaskan kekhawatiran ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin (19/01/2026). Ia menyebutkan bahwa jika perusahaan hanya diberikan kuota sebesar 30% dari yang diminta, mustahil bagi Vale untuk menyuplai bahan baku bagi tiga proyek smelter raksasa yang tengah dibangun.

Ketiga proyek hilirisasi tersebut, yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2026 hingga 2027, mencakup Indonesia Growth Project (IGP) Sorowako Limonite, IGP Morowali, dan IGP Pomalaa. Total kebutuhan investasi untuk ketiga fasilitas pemrosesan ini diperkirakan mencapai angka fantastis, yakni US$8,7 miliar, atau setara dengan Rp147 triliun.

Bernardus menegaskan bahwa persetujuan yang minim tersebut berpotensi besar menggagalkan komitmen Vale terhadap para mitra dan pemegang saham. Oleh karena itu, perusahaan sangat berharap bisa mendapatkan revisi atas kuota RKAB Vale 2026 yang telah disahkan oleh pemerintah.

Kebutuhan Bijih yang Sangat Masif

Kebutuhan bahan baku untuk memasok ketiga proyek High Pressure Acid Leaching (HPAL) ini memang tergolong sangat besar dan spesifik. Proyek HPAL di Pomalaa, Sulawesi Tenggara, yang dirancang untuk memproduksi 120 ribu ton Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) per tahun, memerlukan pasokan bijih nikel dalam jumlah jumbo.

Secara rinci, proyek Pomalaa membutuhkan suplai bijih nikel kadar rendah (limonite) hingga 21 juta ton per tahun. Selain itu, kegiatan penambangan limonite secara bersamaan akan menghasilkan bijih nikel kadar tinggi (saprolite) sebanyak 7 juta wet metric ton setiap tahunnya.

Angka ini baru dari satu lokasi proyek saja. Kebutuhan pasokan bijih nikel juga diperlukan untuk proyek IGP Morowali di Sulawesi Tengah. Fasilitas ini diperkirakan membutuhkan sekitar 10,4 juta ton limonite dan 5,5 juta ton saprolite per tahun untuk beroperasi optimal.

Sementara itu, proyek HPAL di Sorowako, Sulawesi Selatan, yang akan dibangun di Malili, diproyeksikan memerlukan suplai limonite sekitar 11,5 juta ton setiap tahunnya. Jika dijumlahkan, total kebutuhan bijih nikel yang harus disediakan oleh Vale mencapai puluhan juta ton, jauh melebihi kemampuan perusahaan jika hanya mengandalkan kuota 30%.

Harapan Revisi Kuota RKAB Vale 2026

Bernardus Irmanto menyampaikan bahwa perusahaan kini sedang berupaya keras untuk mengajukan revisi RKAB kepada pihak berwenang. Revisi ini sangat krusial untuk memastikan volume produksi yang cukup demi menopang operasional pabrik-pabrik baru.

Defisit pasokan bahan baku yang mencapai 70% ini tidak hanya mengancam investasi triliunan rupiah, tetapi juga berpotensi menghambat program hilirisasi nikel nasional yang menjadi prioritas pemerintah. Kelancaran suplai bijih nikel Vale adalah kunci utama keberhasilan proyek-proyek ini.

Vale berharap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat memberikan kesempatan untuk meninjau ulang volume yang telah disetujui. Dengan volume yang memadai, perusahaan dapat memenuhi kewajiban kontrak jangka panjang kepada para mitra strategis dan menjalankan komitmen hilirisasi sesuai jadwal yang ditetapkan.