Purbaya Sidak Bos BGN Soal Viral Pengadaan Motor Listrik SPPG

Uptodai.com - Pengadaan motor listrik BGN menjadi sorotan publik setelah Purbaya Yudhi Sadewa mendatangi langsung Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Pertemuan ini bertujuan untuk mengklarifikasi isu viral mengenai fasilitas kendaraan operasional bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Purbaya ingin memastikan bahwa penggunaan anggaran negara tetap sasaran dan transparan.

Purbaya menjelaskan bahwa anggaran yang digunakan untuk pengadaan kendaraan tersebut berasal dari tahun anggaran 2025 yang sudah terlanjur terserap. Ia telah mengonfirmasi hal ini secara langsung kepada Kepala BGN di Istana Negara, Jakarta. Langkah klarifikasi ini diambil guna meredam spekulasi negatif di tengah masyarakat terkait pemborosan anggaran.

Berdasarkan keterangan Purbaya, pihak BGN memastikan tidak ada rencana pembelian unit kendaraan baru untuk program tahun ini. Dana yang keluar merupakan bagian dari perencanaan lama yang sudah disetujui sebelumnya. Namun, Purbaya menekankan bahwa seluruh proses pengadaan tetap melalui penyaringan ketat oleh otoritas terkait.

Penyaringan Anggaran dan Penolakan Sebagian Pengajuan

Pemerintah tidak memberikan restu sepenuhnya terhadap seluruh usulan anggaran yang diajukan oleh BGN. Purbaya menegaskan bahwa anggaran pengadaan motor listrik BGN tersebut telah melewati proses seleksi yang sangat selektif. Sebagian anggaran memang sudah terbelanjakan, namun sisanya resmi ditolak oleh pihak keuangan.

Pembatasan ini dilakukan agar alokasi dana tetap fokus pada program utama, yakni pemberian makanan bergizi bagi masyarakat. Purbaya sendiri belum mengungkapkan secara rinci berapa total nilai anggaran yang akhirnya terserap untuk motor listrik tersebut. Ia hanya memberikan sinyal bahwa pemerintah membatasi pengeluaran agar tidak melampaui batas kewajaran.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, turut memberikan penjelasan mengenai fungsi utama kendaraan operasional ini di lapangan. Menurutnya, motor tersebut sangat krusial untuk menunjang mobilitas Kepala SPPG dalam mengawasi distribusi gizi. Tanpa kendaraan yang memadai, pemantauan program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah dikhawatirkan akan terhambat.

Klarifikasi Jumlah Unit dan Merek Kendaraan

Dadan Hindayana juga meluruskan kabar simpang siur mengenai jumlah unit motor yang mencapai angka fantastis. Ia membantah keras informasi yang menyebutkan bahwa pemerintah memesan hingga 70.000 unit kendaraan. Dadan menegaskan bahwa data tersebut sama sekali tidak akurat dan cenderung menyesatkan publik.

Realisasi total motor listrik Makan Bergizi Gratis ini tercatat sebanyak 21.801 unit dari total pesanan 25.000 unit pada tahun 2025. Penurunan jumlah ini menunjukkan adanya efisiensi dalam proses pengadaan di lapangan. Semua unit yang dipesan akan didistribusikan ke berbagai titik layanan SPPG di seluruh Indonesia.

Menariknya, kendaraan yang dipilih merupakan produk dari merek Emmo, pemain baru di industri otomotif elektrik tanah air. Desain industri motor ini bahkan baru terdaftar secara resmi pada tahun 2025. Hal ini sempat memicu rasa penasaran publik mengenai kualitas dan performa motor yang digunakan untuk tugas negara tersebut.

Spesifikasi dan Harga Motor Listrik SPPG

Pemerintah menyediakan dua model utama untuk operasional SPPG, yakni tipe trail dan skuter matik. Model trail sengaja dipilih untuk menjangkau wilayah dengan medan yang sulit dan terpencil. Sementara itu, tipe skuter lebih difokuskan untuk penggunaan harian di area perkotaan yang padat penduduk.

Dari sisi harga, kendaraan operasional pengadaan motor listrik BGN ini dibanderol mulai dari Rp 48 juta hingga Rp 56 juta per unit. Harga tersebut dinilai sebanding dengan spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh merek Emmo. Motor trail mereka diklaim mampu melaju hingga kecepatan 80 km per jam dengan performa yang tangguh.

Jarak tempuh kendaraan ini mencapai sekitar 70 km dalam satu kali pengisian daya penuh. Selain itu, kapasitas angkut dan jarak terendah ke tanah (ground clearance) yang tinggi menjadi nilai tambah. Spesifikasi ini dianggap sangat mendukung mobilitas petugas SPPG dalam menembus berbagai kondisi jalan di pelosok nusantara.