Prabowo Perintahkan Percepatan Infrastruktur Pascapanen Bulog

Uptodai.com - Percepatan infrastruktur pascapanen Bulog kini menjadi prioritas utama Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2026, pemerintah menunjuk Perum Bulog sebagai garda terdepan dalam proyek strategis ini. Langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat kesiapan infrastruktur menjelang musim panen raya yang akan datang.

Pemerintah menyadari bahwa penanganan hasil panen yang kurang optimal seringkali merugikan petani dan memicu fluktuasi harga di pasar. Oleh karena itu, penyediaan Infrastruktur Pascapanen (IPP) akan dilakukan secara bertahap namun masif di berbagai wilayah Indonesia. Fokus utamanya adalah mengejar target operasional sebelum musim panen tahun 2026 tiba agar penyerapan gabah lebih maksimal.

Sinergi Menteri di Bawah Komando Zulkifli Hasan

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memegang kendali penuh dalam mengoordinasikan proyek besar percepatan infrastruktur pascapanen Bulog ini. Pria yang akrab disapa Zulhas tersebut bertugas memberikan pengesahan terhadap titik-titik lokasi pembangunan infrastruktur yang dianggap paling krusial. Koordinasi lintas kementerian menjadi kunci utama agar pembangunan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.

Sementara itu, Kementerian Pertanian berperan memberikan pertimbangan teknis terkait studi kelayakan proyek yang diajukan oleh Bulog. Standar teknis yang ketat sangat diperlukan agar fasilitas pascapanen yang dibangun memiliki daya tahan tinggi dan teknologi mumpuni. Hal ini mencakup pemilihan mesin pengering (dryer) hingga sistem penyimpanan gabah atau beras yang modern.

Masalah klasik terkait lahan dan tata ruang juga mendapat perhatian khusus dalam aturan baru yang diteken Presiden Prabowo ini. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN wajib memfasilitasi penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dengan proses yang lebih cepat. Kejelasan status lahan menjadi syarat mutlak sebelum konstruksi fisik dimulai agar tidak ada kendala hukum di kemudian hari.

Dukungan Perizinan Investasi dan Pengawasan Ketat

Di sisi lain, Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM bertugas memangkas birokrasi perizinan usaha bagi proyek strategis ini. Melalui skema perizinan berbasis risiko, Bulog diharapkan dapat segera mengeksekusi proyek tanpa harus terjebak dalam hambatan administratif yang berbelit. Pemerintah ingin memastikan setiap investasi di sektor pangan berjalan efisien dan transparan demi kepentingan rakyat.

Pengawasan Akuntabilitas oleh BPKP dan Kejaksaan

Untuk menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diterjunkan langsung mengawal proyek ini. BPKP akan memantau tata kelola keuangan serta manajemen risiko guna mencegah potensi penyimpangan sejak dini. Pengawasan internal ini mencakup seluruh tahapan pembangunan percepatan infrastruktur pascapanen Bulog dari hulu hingga hilir.

Kejaksaan Agung juga dilibatkan untuk memberikan pendampingan hukum yang komprehensif bagi jajaran direksi Perum Bulog. Kehadiran korps baju cokelat ini diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi para pelaksana proyek dalam mengambil keputusan strategis. Sinergi ini memastikan bahwa seluruh proses pengadaan barang dan jasa tetap berada di koridor hukum yang berlaku di Indonesia.

Peran Strategis Kemendagri dan Pembiayaan Negara

Kementerian Dalam Negeri memegang tanggung jawab besar dalam menyelaraskan dukungan dari pemerintah daerah di seluruh pelosok negeri. Selain itu, Kemendagri bertugas mengoordinasikan skema Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk memperkuat struktur permodalan Perum Bulog. Dukungan finansial yang kuat dari APBN menjadi modal utama dalam mewujudkan kedaulatan pangan yang mandiri.

Dengan kolaborasi lintas sektoral yang solid, pemerintah optimis tingkat kehilangan hasil panen (loss) dapat ditekan secara signifikan. Infrastruktur yang memadai akan membantu Bulog menyerap hasil keringat petani dengan harga yang lebih kompetitif dan stabil. Pada akhirnya, masyarakat luas akan menikmati ketersediaan stok pangan yang lebih terjamin dengan harga yang tetap terjangkau.