Uptodai.com - Perombakan besar BUMN Danantara kini menjadi agenda utama pemerintah dalam upaya memperkuat struktur ekonomi nasional melalui efisiensi perusahaan pelat merah. Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memastikan bahwa tidak ada satu pun sektor usaha milik negara yang luput dari proses transformasi radikal ini. Langkah berani tersebut bertujuan untuk menghapus tumpang tindih fungsi dan memangkas biaya operasional yang selama ini membebani keuangan negara.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan rencana strategis ini secara terbuka dalam forum CNBC Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta. Ia menegaskan bahwa seluruh entitas di bawah naungan BUMN akan menghadapi fase restrukturisasi yang mendalam. Fokus utama pemerintah saat ini adalah memetakan sektor-sektor dengan tingkat urgensi paling tinggi untuk segera mendapatkan penanganan.

Integrasi Logistik dan Penguatan PT Pos Indonesia

Sektor logistik menjadi salah satu prioritas dalam skema perombakan besar BUMN Danantara yang tengah berjalan. Pemerintah berencana melakukan merger besar-besaran dengan menetapkan PT Pos Indonesia (Persero) sebagai perusahaan induk atau anchor company. Keputusan ini berdasar pada kekuatan infrastruktur PT Pos yang memiliki jangkauan distribusi sangat luas di seluruh pelosok negeri.

Dony mengungkapkan bahwa PT Pos Indonesia memiliki lebih dari 4.000 gerai distribusi yang tersebar secara nasional. Aset fisik yang masif ini akan menjadi tulang punggung bagi penggabungan 21 perusahaan logistik milik negara lainnya. Dengan penyatuan ini, pemerintah berharap rantai pasok nasional menjadi lebih terintegrasi dan mampu bersaing dengan pemain swasta maupun global.

Transformasi Sektor Konstruksi dan Asuransi

Selain logistik, sektor karya atau konstruksi juga masuk dalam daftar tunggu konsolidasi setelah melewati fase pemulihan kesehatan finansial. Danantara menargetkan proses perbaikan laporan keuangan perusahaan-perusahaan konstruksi tersebut rampung sepenuhnya pada tahun ini. Langkah ini krusial agar proses penggabungan nantinya tidak membawa beban utang yang justru merusak struktur perusahaan baru.

Memasuki tahun 2026, perusahaan konstruksi akan mulai memasuki tahap merger secara bertahap. Dony memproyeksikan bahwa seluruh proses konsolidasi sektor karya ini dapat selesai pada pertengahan tahun depan. Transformasi serupa juga menyasar sektor asuransi yang selama ini dianggap terlalu gemuk dengan jumlah entitas yang berlebihan.

Pemerintah akan memangkas jumlah perusahaan asuransi BUMN secara drastis dari 15 entitas menjadi hanya tiga entitas utama saja. Ketiga entitas tersebut nantinya akan terbagi secara spesifik ke dalam fokus asuransi jiwa (life insurance), asuransi umum (general insurance), dan asuransi kredit. Selain itu, pengelolaan aset negara juga akan disentralisasi di bawah satu manajemen aset tunggal.

Rampingkan Telkom dan Efisiensi Sektor Industri

Sektor telekomunikasi tidak luput dari pengawasan ketat, di mana PT Telkom Indonesia Tbk menjadi objek restrukturisasi yang signifikan. Saat ini, Telkom memiliki sekitar 66 anak perusahaan yang beroperasi di berbagai lini bisnis digital dan infrastruktur. Danantara berencana memangkas jumlah tersebut hingga hanya menyisakan belasan entitas strategis saja.

Penyederhanaan ini bertujuan untuk memotong birokrasi internal dan menghilangkan inefisiensi yang selama ini terjadi di level anak usaha. Dony menjelaskan bahwa seluruh unit bisnis yang berada di level bawah akan ditarik dan digabungkan ke entitas induk yang lebih relevan. Pola ini diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan dan inovasi di tengah persaingan teknologi yang kian ketat.

Sektor manufaktur seperti pupuk dan semen juga akan mengalami penyusutan jumlah anak perusahaan secara masif. PT Pupuk Indonesia (Persero) yang saat ini mengelola 47 anak usaha akan segera menjalani konsolidasi besar-besaran. Sementara itu, pada sektor semen, pemerintah berencana menutup sekitar 17 anak perusahaan yang dinilai tidak lagi produktif atau tumpang tindih.

Melalui perombakan besar BUMN Danantara, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh problematika pengelolaan perusahaan negara dari akar masalahnya. Transformasi ini bukan sekadar mengejar keuntungan bisnis semata, melainkan memastikan BUMN menjadi pilar ekonomi yang tangguh. Dengan struktur yang lebih ramping, BUMN diharapkan mampu memberikan kontribusi dividen yang lebih optimal bagi pembangunan nasional.