Eks Penyidik: SP3 KPK Kasus Tambang Rp 2,7 T Benar-benar Aneh

Uptodai.com - Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam kasus dugaan korupsi izin tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, menuai reaksi keras dari internal. Mantan penyidik lembaga antirasuah, Yudi Purnomo Harahap, secara terbuka menyatakan keheranannya atas langkah tak terduga ini.

Menurut Yudi, penerbitan SP3 KPK kasus tambang senilai Rp 2,7 triliun tersebut benar-benar janggal dan tidak berdasar. Langkah penghentian penyidikan ini dinilai datang secara tiba-tiba tanpa adanya indikasi atau perkembangan signifikan yang diketahui publik sebelumnya.

Kejanggalan SP3 di Kasus Kerugian Rp 2,7 T

Yudi Purnomo menyoroti bahwa pengumuman SP3 ini terasa mendadak, seolah-olah tanpa ada kejelasan proses yang transparan. Ia menegaskan bahwa seharusnya KPK memiliki kewajiban moral dan hukum untuk membongkar tuntas kasus korupsi yang melibatkan kerugian negara sangat besar ini, bukannya malah menghentikannya.

Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK tersebut mendesak pimpinan KPK agar segera memberikan penjelasan yang rinci dan akuntabel mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan tersebut. Apalagi, kerugian keuangan negara yang ditaksir dalam perkara ini mencapai angka fantastis, yaitu Rp 2,7 triliun.

Tanpa adanya keterbukaan penuh, Yudi khawatir kecurigaan publik terhadap integritas KPK akan semakin meningkat tajam. Masyarakat berhak tahu mengenai siapa saja pihak, baik individu maupun perusahaan, yang telah diperiksa dalam penyidikan dugaan korupsi izin tambang ini.

Yudi menambahkan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga anti-korupsi. Ia menilai, KPK harus menghindari bermain di ruang gelap, di mana lembaga tersebut menyidik, lalu tiba-tiba menghentikan penyidikan tanpa penjelasan yang memadai.

Kecukupan Bukti dan Tantangan Adu di Pengadilan

Mengenai alasan penghentian kasus, Yudi Purnomo juga meragukan klaim bahwa kasus ini dihentikan karena kurangnya alat bukti yang memadai. Ia meyakini bahwa saat status perkara dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan, minimal dua alat bukti yang cukup pasti sudah ditemukan oleh penyidik.

Oleh sebab itu, alasan kekurangan bukti terasa sangat tidak masuk akal mengingat tahapan proses hukum yang sudah dilalui. Yudi menyarankan agar KPK seharusnya memilih jalur pembuktian di pengadilan daripada mengeluarkan SP3 yang penuh misteri.

Apabila kasus dibawa ke persidangan, semua alat bukti dan argumen jaksa penuntut umum akan diuji secara terbuka di hadapan publik. Hal ini dinilai jauh lebih transparan dibandingkan proses internal yang berakhir dengan penghentian sepihak, yang menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat.

Alasan KPK Menerbitkan Penghentian Penyidikan KPK

Menanggapi kritik tajam tersebut, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan penerbitan SP3 dalam kasus dugaan korupsi terkait izin tambang di Konawe Utara. Budi menjelaskan bahwa kasus ini memiliki tempus perkara pada tahun 2009 dan telah diusut sejak lama.

Meskipun telah mengumumkan tersangka sejak tahun 2017, tim penyidik tidak berhasil menemukan kecukupan alat bukti setelah pendalaman lebih lanjut. Oleh karena itu, penerbitan SP3 ini, menurut Budi, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut.

KPK menegaskan bahwa mereka tetap terbuka untuk menerima informasi baru atau kebaruan bukti dari masyarakat yang terkait dengan perkara ini. Jika ada bukti kuat yang muncul, kasus ini dapat dibuka kembali sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Perlu dicatat, kewenangan KPK untuk menerbitkan SP3 baru muncul setelah adanya revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019. Sebelum revisi tersebut, KPK tidak memiliki opsi untuk menghentikan penyidikan, sehingga semua kasus yang naik ke tahap penyidikan harus dilanjutkan hingga persidangan. Inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa keputusan SP3 selalu menjadi sorotan tajam dan memicu perdebatan publik.