Purbaya: Penunjukan Thomas Djiwandono BI Tak Ganggu Independensi

Uptodai.com - Isu mengenai potensi intervensi terhadap Bank Indonesia (BI) kembali mencuat seiring dengan pengumuman pejabat baru di bank sentral. Namun, kekhawatiran tersebut segera ditepis oleh otoritas fiskal.

Purbaya Yudhi Sadewa, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara, memberikan kepastian terkait isu sensitif di sektor moneter. Ia secara tegas menyatakan bahwa Penunjukan Thomas Djiwandono BI sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia sama sekali tidak akan mengganggu independensi lembaga tersebut.

Menepis Kekhawatiran Intervensi Moneter

Latar belakang Thomas Djiwandono, yang dikenal memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan dan latar belakang politik, sempat memicu spekulasi di kalangan analis pasar. Kekhawatiran utama yang muncul adalah potensi kebijakan moneter akan dipengaruhi oleh kepentingan kebijakan fiskal, yang dapat mengancam stabilitas ekonomi jangka panjang.

Menanggapi keraguan yang beredar di masyarakat dan pasar, Purbaya menekankan bahwa mekanisme internal dan payung hukum yang menaungi BI sudah sangat kuat. Menurutnya, sistem kelembagaan di Bank Indonesia didesain untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil murni berdasarkan pertimbangan ekonomi dan stabilitas moneter, bukan tekanan politik.

Independensi Bank Indonesia Purbaya tegaskan merupakan fondasi utama kepercayaan publik. Struktur Dewan Gubernur BI yang bersifat kolektif dan kolegial juga menjadi benteng pertahanan terhadap potensi intervensi personal.

Penguatan Regulasi dan Etika Dewan Gubernur

Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, meskipun Thomas Djiwandono berasal dari lingkungan yang berbeda, profesionalisme yang dimiliki oleh para anggota Dewan Gubernur BI akan menjadi filter utama. Ia menjamin bahwa setiap anggota dewan, termasuk deputi yang baru, terikat pada sumpah dan etika untuk menjaga kemandirian institusi.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa proses Pengangkatan Thomas Djiwandono Bank Indonesia telah melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan yang ketat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Prosedur ini merupakan salah satu langkah untuk memastikan calon pejabat memiliki integritas dan kompetensi yang dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya.

Dengan demikian, latar belakang personal seseorang tidak serta merta dapat meruntuhkan fondasi independensi yang telah dibangun puluhan tahun. Fokus utama BI, menurut Purbaya, tetap pada pencapaian target inflasi dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Sinyal Positif Bagi Pasar

Pernyataan tegas dari pejabat Kementerian Keuangan ini diharapkan dapat meredam spekulasi yang berkembang di pasar keuangan. Kepastian ini menjadi sinyal positif bagi pelaku usaha dan investor bahwa sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter akan tetap berjalan harmonis tanpa adanya dominasi satu pihak.

Purbaya menegaskan, koordinasi antara pemerintah dan BI akan terus dilakukan secara transparan dan profesional. Hal ini penting demi menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional dan menghadapi tantangan global yang terus berubah.