Uptodai.com - Pengadaan motor listrik Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tengah menjadi sorotan tajam dari pihak legislatif di Senayan. Komisi IX DPR RI secara resmi menjadwalkan pemanggilan terhadap jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberikan klarifikasi mendalam terkait kebijakan tersebut.

Langkah tegas ini diambil menyusul munculnya polemik di tengah masyarakat mengenai urgensi penyediaan ribuan unit kendaraan operasional tersebut. Para wakil rakyat ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar terserap untuk perbaikan gizi anak-anak Indonesia secara optimal.

DPR Pertanyakan Urgensi dan Efisiensi Anggaran

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyatakan bahwa pihaknya mengundang BGN bersama beberapa instansi terkait pada Senin, 13 April 2026. Pertemuan ini bertujuan untuk membedah dasar kebijakan di balik pembelian kendaraan listrik dalam jumlah masif tersebut.

Charles mengungkapkan rasa terkejutnya setelah melihat berbagai unggahan di media sosial yang memperlihatkan kedatangan unit motor listrik dalam jumlah besar. Menurutnya, publik berhak mendapatkan penjelasan transparan mengenai prioritas penggunaan dana dalam program strategis nasional ini.

Ia menekankan bahwa fokus utama program MBG seharusnya terletak pada peningkatan kualitas nutrisi bagi generasi muda. Oleh karena itu, penggunaan anggaran untuk fasilitas pendukung seperti kendaraan operasional perlu dikaji kembali aspek efisiensinya agar tidak terjadi pemborosan dana negara.

Kurangnya Konsultasi dengan Pihak Legislatif

Selain masalah urgensi, DPR juga menyoroti minimnya koordinasi antara lembaga pemerintah dengan pihak legislatif sebelum kebijakan ini dieksekusi. Charles menyebutkan bahwa Komisi IX belum pernah menerima sesi konsultasi formal terkait rencana pengadaan motor listrik Makan Bergizi Gratis tersebut.

Kondisi ini menjadi catatan serius bagi DPR karena setiap program yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) wajib melalui mekanisme pembahasan bersama. Transparansi sejak tahap perencanaan dianggap krusial untuk menghindari kecurigaan publik serta potensi penyalahgunaan wewenang.

Pihak DPR akan menanyakan secara detail mengenai tujuan penggunaan, spesifikasi teknis, hingga prosedur pengadaan yang telah berjalan. Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh proses administrasi telah mematuhi ketentuan hukum dan regulasi pengadaan barang yang berlaku di tanah air.

Penjelasan Badan Gizi Nasional Mengenai Jumlah Unit

Menanggapi isu yang berkembang, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi resmi untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat. Ia membantah kabar yang menyebutkan bahwa pengadaan motor listrik tersebut mencapai angka fantastis hingga 70.000 unit.

Dadan menjelaskan bahwa realisasi pengadaan saat ini tercatat sebanyak 21.801 unit dari target awal yang direncanakan sebesar 25.644 unit. Kendaraan ini nantinya akan digunakan oleh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menunjang mobilitas operasional di lapangan.

Menurut keterangannya, pengadaan ini sudah masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2025 dengan menggunakan skema rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA). Skema tersebut diklaim telah sesuai dengan prosedur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025.

Komitmen Transparansi Program Makan Bergizi Gratis

Pihak BGN menegaskan bahwa penyediaan sarana transportasi ini merupakan bagian penting dari dukungan operasional agar program MBG berjalan efektif. Mobilitas tim di lapangan dianggap menjadi faktor penentu dalam mendistribusikan bantuan gizi secara merata ke berbagai pelosok daerah.

Meski demikian, BGN menyatakan kesiapannya untuk memaparkan seluruh data dan fakta di hadapan anggota dewan dalam rapat kerja mendatang. Keterbukaan informasi ini diharapkan dapat meredam spekulasi negatif yang berpotensi mengganggu jalannya program prioritas pemerintah tersebut.

Diskusi antara DPR dan BGN ini diprediksi akan menjadi babak baru dalam pengawasan program Makan Bergizi Gratis di masa depan. Semua pihak berharap agar hasil dari pertemuan ini mampu memberikan solusi terbaik demi tercapainya target Indonesia Emas melalui pemenuhan gizi yang merata.