BGN Warning Keras SPPG: Jangan Mark Up Bahan Makan Bergizi Gratis

Uptodai.com - Kasus penyelewengan anggaran Makan Bergizi Gratis kini menjadi perhatian serius Badan Gizi Nasional (BGN) demi menjaga integritas program unggulan pemerintah tersebut. Instansi ini memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran Satuan Pelayanan Pemakanan Gratis (SPPG) agar tidak berkompromi dengan mitra penyedia bahan baku yang nakal. Praktik curang seperti penggelembungan harga atau mark up dinilai dapat merusak kualitas gizi yang seharusnya diterima oleh masyarakat.

Pihak BGN meminta para kepala SPPG, pengawas keuangan, hingga pengawas gizi untuk tetap teguh pada integritas mereka. Kerja sama dalam bentuk apa pun yang merugikan negara dan menurunkan kualitas pangan sangat dilarang keras. Jika ditemukan adanya bahan pangan berkualitas buruk dengan harga yang tidak wajar, maka hal tersebut akan menjadi catatan merah bagi pengelola di lapangan.

Peringatan ini bukan tanpa alasan, mengingat laporan keuangan akan dipantau ketat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apabila ditemukan adanya harga bahan baku yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET), maka pengelola SPPG akan berhadapan langsung dengan hukum. BGN menegaskan bahwa mitra penyedia mungkin bisa menghindar, namun kepala satuan pelayananlah yang harus bertanggung jawab secara legal.

Risiko Hukum dan Transparansi Anggaran MBG

Transparansi dalam penyelewengan anggaran Makan Bergizi Gratis menjadi titik tekan utama agar program ini berjalan tepat sasaran. BGN mengingatkan bahwa anggaran untuk bahan makanan MBG telah ditetapkan pada kisaran Rp 8.000 hingga Rp 10.000, bukan Rp 15.000 seperti isu yang beredar. Ketepatan angka ini harus dijaga agar tidak ada celah bagi oknum untuk mengambil keuntungan pribadi dari dana publik.

Selain masalah harga, BGN juga menyoroti pentingnya diversifikasi pemasok bahan baku pangan di setiap dapur SPPG. Pengelola dilarang keras hanya bergantung pada satu atau dua supplier besar yang diarahkan oleh mitra tertentu. Dominasi pemasok tunggal dikhawatirkan akan menciptakan praktik monopoli yang menutup peluang bagi ekonomi kerakyatan di sekitar lokasi program.

Setiap SPPG diwajibkan untuk menggandeng minimal 15 supplier bahan baku guna memenuhi kebutuhan harian mereka. Langkah ini diambil untuk memastikan ketersediaan stok pangan tetap stabil dan berkualitas tinggi. Dengan banyaknya vendor, persaingan sehat akan tercipta sehingga harga tetap kompetitif dan kualitas bahan makanan tetap terjaga bagi para siswa dan penerima manfaat.

Pemberdayaan Ekonomi Lokal dan UMKM

Program MBG dirancang tidak hanya untuk memberikan nutrisi, tetapi juga untuk menggerakkan roda ekonomi di tingkat desa. SPPG harus memprioritaskan kerja sama dengan kelompok tani, peternak, nelayan lokal, hingga koperasi dan UMKM di sekitar dapur produksi. Pelibatan masyarakat lokal ini merupakan amanat langsung dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025.

BGN juga mewanti-wanti agar tidak ada koperasi “bentukan” yang hanya digunakan untuk mengakali aturan administratif. Koperasi yang dilibatkan harus benar-benar aktif dan memberikan manfaat nyata bagi anggotanya di lapangan. Penolakan semena-mena terhadap pasokan dari petani atau peternak kecil lokal akan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap misi sosial program ini.

Pemanfaatan produk dalam negeri menjadi prioritas utama guna memperkuat ketahanan pangan nasional secara menyeluruh. Dengan melibatkan usaha mikro dan kecil, diharapkan terjadi perputaran uang yang signifikan di daerah-daerah. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan kemandirian ekonomi yang dimulai dari sektor pangan dan gizi masyarakat.

Larangan Penyalahgunaan Mobil Operasional SPPG

Masalah lain yang mencuat adalah terkait penggunaan fasilitas negara, khususnya mobil operasional yang disediakan untuk SPPG. BGN menerima laporan adanya penggunaan kendaraan tersebut untuk keperluan di luar distribusi makanan, seperti berbelanja bahan baku ke pasar. Praktik ini dinilai tidak tepat dan berisiko mengganggu standar higienitas makanan yang akan dikirimkan.

Mobil operasional SPPG memiliki fungsi spesifik, yaitu mendistribusikan Makan Bergizi Gratis ke sekolah-sekolah dan Posyandu. Kendaraan tersebut harus tetap dalam kondisi bersih dan steril agar makanan yang diangkut tidak terkontaminasi kotoran dari pasar. Penyalahgunaan kendaraan untuk urusan logistik mentah atau kepentingan pribadi dapat menurunkan standar keamanan pangan yang telah ditetapkan.

BGN menekankan bahwa setiap fasilitas harus digunakan sesuai peruntukannya demi efisiensi dan efektivitas kerja. Pengawasan terhadap penggunaan aset negara ini akan diperketat di seluruh wilayah operasional SPPG di Indonesia. Kedisiplinan dalam mengelola aset menjadi cerminan profesionalisme dalam menjalankan amanah besar untuk memperbaiki gizi generasi mendatang.