Uptodai.com - Aksi protes anti-pemerintah di Albania berakhir ricuh setelah ribuan demonstran mengepung kantor Perdana Menteri Edi Rama di ibu kota Tirana. Massa yang marah mulai melemparkan bom molotov dan kembang api ke arah gedung utama pemerintahan pada Minggu (22/3/2026).

Aparat kepolisian yang berjaga di lini depan terpaksa bergerak mundur untuk menghindari ledakan dan kobaran api. Situasi di lapangan menjadi sangat mencekam ketika asap hitam mulai membubung dari area depan kantor perdana menteri.

Untuk meredam eskalasi massa, pihak keamanan merespons dengan menembakkan meriam air (water cannon) ke arah kerumunan. Langkah tegas ini diambil guna mencegah kerusakan lebih lanjut pada fasilitas negara dan membubarkan demonstran yang semakin agresif.

Skandal Korupsi Pejabat Tinggi Picu Amarah Publik

Ketegangan politik di negara Balkan ini sebenarnya telah meningkat sejak Desember tahun lalu. Pemicu utamanya adalah penyelidikan unit penuntut khusus terhadap Wakil Perdana Menteri Albania, Belinda Balluku, atas dugaan korupsi besar-besaran.

Balluku dituduh melakukan intervensi ilegal dalam berbagai tender publik untuk proyek infrastruktur strategis nasional. Ia diduga kuat memihak perusahaan-perusahaan tertentu demi keuntungan pribadi, meskipun Balluku secara konsisten membantah semua tuduhan tersebut.

Pengadilan anti-korupsi setempat telah mengambil langkah berani dengan menangguhkan Balluku dari jabatan resminya. Namun, upaya penegakan hukum ini terhambat oleh keputusan politik di tingkat legislatif yang memicu kemarahan rakyat.

Penolakan Parlemen Terhadap Pencabutan Kekebalan Hukum

Kantor Penuntut Khusus sebelumnya telah mengajukan permohonan resmi kepada parlemen untuk mencabut kekebalan hukum Belinda Balluku. Langkah ini sangat krusial agar pihak berwenang dapat melakukan penangkapan dan pemeriksaan lebih mendalam terhadap sang pejabat.

Sayangnya, pada sidang pleno tanggal 12 Maret lalu, mayoritas anggota parlemen justru menolak permintaan pencabutan kekebalan tersebut. Keputusan ini dianggap oleh publik sebagai bentuk perlindungan politik terhadap pejabat yang bermasalah.

Hal inilah yang kemudian memicu gelombang unjuk rasa besar-besaran di Tirana selama beberapa hari terakhir. Demonstran menuntut agar seluruh jajaran pemerintahan Edi Rama segera mengundurkan diri karena dianggap gagal memberantas praktik lancung di internal kabinet.

Ambisi Menuju Uni Eropa 2030 Terancam Terhambat

Kondisi politik yang tidak stabil ini menjadi perhatian serius dunia internasional, terutama bagi blok Uni Eropa. Albania saat ini sedang berjuang keras untuk memenuhi syarat menjadi anggota penuh Uni Eropa pada tahun 2030 mendatang.

Uni Eropa telah berkali-kali menekankan bahwa penguatan supremasi hukum adalah syarat mutlak bagi Albania. Mereka menuntut adanya tindakan nyata dalam memberantas korupsi dan kejahatan terorganisir di tingkat pemerintahan tertinggi.

Jika kerusuhan dan skandal korupsi ini terus berlanjut tanpa penyelesaian transparan, ambisi Albania untuk bergabung dengan komunitas Eropa terancam pupus. Publik kini menunggu langkah nyata dari Perdana Menteri Edi Rama untuk menenangkan situasi dan memulihkan kepercayaan masyarakat.