Uptodai.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan penekanan serius kepada seluruh kepala daerah untuk segera memperkuat human capital daerah. Kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci utama yang akan menentukan daya saing dan kemajuan suatu bangsa di tengah persaingan global yang ketat. Pernyataan tegas ini disampaikan Mendagri saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

Acara penting yang mengusung tema “Wujudkan Asta Cita untuk Daerah yang Sejahtera” tersebut diselenggarakan di Hotel Aston Batam, Kepulauan Riau, pada Selasa (20/1/2026). Tito Karnavian mencontohkan bagaimana beberapa negara dengan keterbatasan sumber daya alam (SDA) justru mampu melompat jauh. Negara seperti Singapura berhasil menjadi maju karena optimalisasi dan investasi besar-besaran pada potensi SDM-nya.

Fokus Kebijakan Pro-Rakyat untuk Kesejahteraan

Mendagri menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah sejak lama mengamati fenomena paradoks di tingkat global. Fenomena tersebut adalah kondisi di mana negara yang kaya akan SDA justru masih berkutat pada persoalan kemiskinan dan ketidakmerataan ekonomi.

Oleh karena itu, kebijakan yang disusun dalam kepemimpinan saat ini berorientasi pada keberpihakan kepada rakyat. Tito menegaskan bahwa Presiden Prabowo membalik konsep ekonomi kapitalisme liberal yang cenderung menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar.

Perubahan mendasar ini menggeser fokus dari intervensi pemerintah yang minimalis menjadi konsep ekonomi sosialis kerakyatan. Tujuannya adalah meminimalkan disparitas antara kelompok kaya dan miskin, serta memastikan kesejahteraan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Manfaatkan Program Prioritas Nasional

Dalam konteks penguatan basis ekonomi kerakyatan ini, Presiden Prabowo menggagas sejumlah program prioritas nasional yang dirancang untuk mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program-program tersebut mencakup inisiatif krusial seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar peningkatan gizi anak-anak. Selain itu, ada juga pembentukan Sekolah Rakyat untuk pemerataan akses pendidikan.

Program lain yang digulirkan adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang bertujuan memperkuat ekonomi di tingkat akar rumput. Tito Karnavian berharap pemerintah daerah (Pemda) dapat memanfaatkan secara maksimal seluruh kebijakan pro-rakyat ini.

Pemanfaatan yang efektif dan tepat sasaran akan menjadi katalisator bagi Pemda dalam memajukan daerahnya masing-masing. Daerah diminta untuk aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar implementasi program berjalan optimal.

Kunci Melompat Menjadi Kekuatan Ekonomi Global

Mendagri sangat optimistis bahwa Indonesia memiliki peluang emas untuk melompat menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Keyakinan ini didukung oleh berbagai prediksi positif dari lembaga ekonomi internasional terkemuka.

Data dari World Bank, International Monetary Fund (IMF), hingga lembaga konsultan McKinsey menunjukkan potensi besar Indonesia untuk masuk dalam jajaran lima besar kekuatan ekonomi global. Namun, peluang besar tersebut harus didukung oleh upaya keras dari daerah.

Upaya daerah tersebut terutama difokuskan pada penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penguatan PAD, menurut Tito, harus difokuskan melalui sektor swasta yang dinamis dan berdaya saing.

Jangan Hanya Andalkan Transfer Ke Daerah

Tito Karnavian memberikan peringatan keras kepada para kepala daerah agar tidak hanya bergantung pada dana Transfer ke Daerah (TKD) atau APBD semata. Ketergantungan fiskal yang tinggi akan menghambat potensi daerah untuk tumbuh mandiri.

“Jangan pernah bermimpi untuk melompat jika daerah hanya mengandalkan APBD, apalagi melompat mengandalkan TKD, no way,” tegasnya. Ia menjelaskan bahwa lompatan ekonomi yang signifikan hanya akan terlihat jika sektor swasta di daerah tersebut benar-benar hidup dan berkembang.

Untuk mencapai kemandirian ini, Mendagri menjabarkan beberapa strategi yang perlu diterapkan oleh Pemda. Strategi tersebut meliputi efisiensi dan optimalisasi belanja daerah melalui percepatan proses perizinan investasi dan birokrasi yang ramping. Langkah-langkah ini sangat penting agar daerah mampu menciptakan ekosistem yang kondusif untuk investasi swasta, sehingga mampu memperkuat human capital daerah dan ekonomi secara keseluruhan.