Larangan Jilbab dan Perayaan Idulfitri di Tajikistan serta Spanyol

Uptodai.com - Larangan jilbab dan perayaan Idulfitri kini menjadi sorotan tajam setelah dua negara, yakni Tajikistan dan Spanyol, menerapkan kebijakan yang membatasi ekspresi keagamaan umat Islam. Kebijakan ini memicu perdebatan luas mengenai kebebasan beragama dan upaya pemerintah dalam menjaga identitas nasional masing-masing wilayah. Langkah tersebut diambil dengan alasan yang beragam, mulai dari modernisasi hingga pelestarian nilai-nilai lokal yang dianggap terancam.

Di Tajikistan, otoritas setempat secara resmi memperketat aturan mengenai penggunaan simbol-simbol keagamaan di ruang publik. Majelis tinggi parlemen atau Majlisi Milli baru saja mengesahkan undang-undang yang melarang penggunaan “pakaian asing” yang merujuk pada jilbab dan busana Islami lainnya. Sidang yang dipimpin oleh Rustam Emomali pada Juni 2024 tersebut menandai babak baru dalam pengetatan aturan berpakaian di negara Asia Tengah itu.

Tajikistan Sahkan Undang-Undang Anti-Pakaian Asing

Pemerintah Tajikistan berdalih bahwa langkah ini bertujuan untuk melindungi nilai-nilai budaya nasional dan mencegah pengaruh budaya luar yang dianggap radikal. Undang-undang baru ini secara spesifik menargetkan jilbab dan pakaian tradisional Islam yang belakangan ini semakin populer di kalangan masyarakat. Meski mayoritas penduduknya Muslim, pemerintah Tajikistan tetap konsisten menjalankan agenda sekularisme yang ketat sejak beberapa dekade terakhir.

Selain masalah pakaian, aturan ini juga melarang tradisi idgardak yang sudah lama melekat pada perayaan hari besar Islam. Tradisi ini biasanya melibatkan anak-anak yang berkeliling dari rumah ke rumah untuk meminta hadiah atau uang saat Idulfitri dan Iduladha. Pemerintah menganggap kebiasaan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan dan perkembangan anak-anak di masa depan.

Perlu diketahui bahwa pembatasan ini bukanlah hal baru bagi masyarakat Tajikistan yang sekitar 95 persen hingga 98 persen penduduknya beragama Islam. Sejak tahun 2007, Kementerian Pendidikan Tajikistan telah melarang siswi mengenakan pakaian Islami di lingkungan sekolah. Kebijakan tersebut kemudian meluas ke institusi pemerintah dan kini merambah ke seluruh lapisan masyarakat melalui undang-undang terbaru.

Pembatasan Fasilitas Publik untuk Kegiatan Islam di Spanyol

Fenomena serupa juga terjadi di daratan Eropa, tepatnya di wilayah Jumilla, Murcia, Spanyol. Ombudsman Spanyol saat ini tengah menyelidiki keputusan pemerintah kota setempat yang membatasi penggunaan fasilitas publik untuk kegiatan keagamaan tertentu. Kebijakan ini mencakup larangan penggunaan pusat komunitas dan arena olahraga untuk perayaan hari besar seperti Idulfitri dan Iduladha.

Aturan ini lahir dari usulan partai sayap kanan Vox yang kemudian disahkan oleh pemerintah kota di bawah kendali Partai Rakyat yang konservatif. Mereka berargumen bahwa fasilitas publik seharusnya digunakan untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan identitas budaya lokal. Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk memperkuat akar Kristiani yang dianggap sebagai pondasi utama identitas wilayah tersebut.

Pemerintah kota menyatakan bahwa keputusan ini bukan bertujuan untuk memusuhi kelompok tertentu, melainkan untuk melestarikan nilai-nilai tradisional. Namun, kebijakan ini langsung mendapat reaksi keras dari berbagai organisasi Muslim di Spanyol. Mereka menilai bahwa aturan tersebut bersifat diskriminatif dan menutup ruang bagi inklusivitas sosial di tengah masyarakat yang majemuk.

Kritik Tajam Terkait Isu Islamofobia

Mounir Benjelloun Andaloussi Azhari, Presiden Federasi Organisasi Islam Spanyol, mengkritik keras kebijakan tersebut sebagai bentuk Islamofobia yang nyata. Ia menyatakan bahwa membatasi hak warga negara untuk merayakan hari besar di ruang publik adalah langkah mundur bagi demokrasi. Menurutnya, tindakan ini hanya akan memperlebar jarak antara komunitas Muslim dan pemerintah setempat.

Senada dengan hal itu, Mohamed El Ghaidouni selaku Sekretaris Persatuan Komunitas Islam Spanyol menyebut larangan tersebut sebagai Islamofobia yang terinstitusionalisasi. Ia menekankan bahwa lebih dari 900 komunitas Muslim di Spanyol merasa terintimidasi oleh kebijakan yang bersifat sepihak ini. Kritik ini menyoroti bagaimana ruang publik seharusnya menjadi tempat yang setara bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang agama.

Di sisi lain, Partai Vox justru menyambut baik keberhasilan mereka dalam mendorong aturan ini melalui media sosial. Mereka menegaskan bahwa Spanyol harus tetap mempertahankan identitasnya dan tidak boleh memberikan ruang bagi festival yang dianggap asing. Perdebatan ini diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan meningkatnya ketegangan politik mengenai isu imigrasi dan integrasi budaya di Eropa.