AS Tegaskan Pemilu Honduras Adil, Ancam Konsekuensi Jika Ditolak

Uptodai.com - Amerika Serikat (AS) mengeluarkan pernyataan keras terkait dinamika politik di Amerika Tengah. Washington secara resmi menyatakan bahwa AS sebut Pemilu Honduras adil dan telah berjalan bebas sesuai prinsip demokrasi. Pernyataan ini sekaligus menjadi peringatan serius bagi pihak-pihak yang berupaya menolak hasil pemungutan suara tersebut.

Sikap tegas ini datang dari Kementerian Luar Negeri AS, yang secara eksplisit menyoroti proses pemilihan presiden (pilpres) yang telah selesai. Situasi politik di Honduras memang memanas akibat tudingan kecurangan dan upaya untuk membatalkan hasil yang telah ditetapkan oleh lembaga resmi.

Sikap Tegas Washington dan Peringatan Konsekuensi

Pada Sabtu (10/1/2026), Kementerian Luar Negeri AS menekankan bahwa suara dari 3,8 juta rakyat Honduras telah terekam secara sah. Dewan Pemilu Nasional (CNE) juga sudah menetapkan pemenang pilpres secara resmi, menuntaskan tahapan krusial dalam proses demokrasi tersebut.

Washington menegaskan bahwa segala upaya untuk mengubah hasil pilpres Honduras secara ilegal akan mendapat konsekuensi besar dan signifikan. Peringatan ini disampaikan untuk memastikan proses transisi kekuasaan berjalan damai dan sesuai konstitusi.

Tudingan Intervensi Politik dan Dukungan Trump

Sebelumnya, AS sempat dituding melakukan intervensi terhadap proses pilpres di negara Amerika Tengah tersebut. Tudingan ini muncul karena Presiden AS saat itu, Donald Trump, secara terbuka menyatakan dukungan kepada calon dari Partai Nasional, Nasry Asfura.

Nasry Asfura sendiri kini telah ditetapkan sebagai presiden terpilih, memicu spekulasi mengenai peran diplomasi AS dalam memengaruhi hasil akhir. Deklarasi dukungan dari seorang kepala negara adidaya seperti AS tentu berdampak besar terhadap persepsi publik dan legitimasi pemilu di Honduras.

Menanggapi Kekerasan Politik di Tegucigalpa

Di tengah ketegangan politik, AS juga menolak segala bentuk kekerasan yang terjadi di Honduras pasca-pemilu. Pernyataan ini merespons insiden serius yang menimpa seorang anggota parlemen Honduras, Gladis Aurora Lopez.

Lopez menjadi korban serangan pelemparan bom ketika sedang diwawancarai oleh jurnalis di Gedung Parlemen Honduras. Peristiwa kekerasan politik ini memaksa Lopez dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka di bagian punggung dan kepala.

AS menekankan bahwa kekerasan politik sama sekali tidak memiliki tempat dalam proses demokrasi yang beradab. Honduras dinilai layak menerima proses transisi kekuasaan yang damai dan bebas dari intimidasi fisik.

Permintaan Dialog dan Isu Pengampunan Narkoba

Presiden Honduras yang baru, Xiomara Castro, lantas meminta Donald Trump untuk berdialog mengenai proses pemilu di negaranya. Permintaan dialog ini bertujuan meredakan tensi politik yang tinggi dan menanggapi tudingan kecurangan dalam proses pemungutan suara.

Castro mempertanyakan dampak dukungan Trump terhadap Asfura dalam pilpres Honduras, menilai deklarasi tersebut merugikan partai petahana dan proses pemilu secara keseluruhan. Ia juga mengkritisi keputusan Trump yang memberikan ampunan kepada mantan Presiden Honduras, Juan Orlando Hernandez.

Hernandez diketahui divonis hukuman penjara atas kasus penyelundupan narkoba, dan pengampunan tersebut menimbulkan kontroversi besar. Menanggapi isu ini, Castro menyatakan persetujuannya untuk mengembalikan perjanjian ekstradisi dengan AS demi memerangi penyelundupan narkoba yang merajalela.

Dekrit Penghitungan Ulang Suara dan Tensi Politik

Di sisi lain, Presiden Castro memublikasikan sebuah dekrit yang disetujui oleh mayoritas Parlemen Honduras untuk menghitung ulang suara pilpres. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap desakan publik dan tudingan kecurangan yang belum terselesaikan.

Penghitungan ulang suara ini direncanakan dilakukan di tiga tingkatan berbeda, meliputi pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah. Langkah ini menunjukkan komitmen Castro untuk memastikan transparansi total dalam hasil pemilu.

Keputusan untuk menghitung ulang suara ini diambil hanya 17 hari setelah Presiden terpilih Honduras, Nasry Asfura, dilantik sebagai pemimpin negara Amerika Tengah tersebut. Waktu yang sangat singkat ini membuat situasi politik domestik di Honduras kembali memanas dan berada dalam ketidakpastian tinggi.