Harga BBM Subsidi Naik Akibat Konflik Iran-AS? Ini Kata Airlangga

Uptodai.com - Isu mengenai harga BBM subsidi naik kini tengah menjadi sorotan tajam seiring memanasnya tensi geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat. Lonjakan harga minyak mentah dunia yang menembus angka psikologis baru memicu kekhawatiran masyarakat terhadap stabilitas harga energi di dalam negeri.

Berdasarkan data pasar terbaru, harga minyak jenis Brent telah bertengger di level US$103,8 per barel. Sementara itu, minyak West Texas Intermediate (WTI) menyusul pada angka US$98,45 per barel akibat ketidakpastian distribusi energi global. Kondisi ini menempatkan posisi fiskal Indonesia dalam posisi yang cukup menantang.

Pemerintah Pantau Potensi Harga BBM Subsidi Naik

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah belum memiliki rencana untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Airlangga menilai saat ini masih terlalu dini untuk mengambil keputusan drastis terkait subsidi energi nasional. Pemerintah memilih untuk bersikap waspada sambil terus memantau pergerakan pasar harian.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah masih menunggu data konkret mengenai durasi konflik yang terjadi di Timur Tengah tersebut. Menurutnya, fluktuasi harga minyak sangat bergantung pada seberapa lama ketegangan bersenjata ini akan berlangsung di lapangan. Tanpa angka yang pasti, pemerintah tidak ingin gegabah dalam mengubah kebijakan harga.

“Kita belum melihat angkanya secara pasti, jadi kebijakan belum bisa diputuskan sekarang,” ujar Airlangga kepada awak media. Ia bahkan memberikan catatan optimis bahwa ada kemungkinan konflik tersebut bisa mereda dalam waktu singkat. Jika ketegangan mereda lebih cepat, maka tekanan terhadap harga minyak global diprediksi akan ikut melandai.

Tiga Skenario Dampak Konflik Iran AS terhadap APBN

Meskipun belum ada keputusan tetap, Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario untuk menjaga ketahanan APBN. Skenario ini disusun berdasarkan asumsi pergerakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan nilai tukar rupiah yang fluktuatif. Langkah mitigasi ini penting untuk mengantisipasi pembengkakan defisit anggaran.

Pada skenario pertama, jika ICP berada di level US$86 per barel dengan kurs Rp17.000, defisit anggaran diperkirakan menyentuh 3,18 persen. Pemerintah tetap berusaha mempertahankan target pertumbuhan ekonomi di angka 5,3 persen dalam kondisi ini. Skenario ini dianggap sebagai batas aman bagi kesehatan fiskal negara.

Skenario moderat memproyeksikan ICP pada angka US$97 per barel dengan nilai tukar rupiah melemah ke Rp17.300 per dolar AS. Jika kondisi ini terjadi, defisit APBN berpotensi membengkak hingga mencapai angka 3,53 persen dari produk domestik bruto. Angka ini sudah melampaui batas normal defisit yang biasanya dipatok di bawah 3 persen.

Sementara itu, skenario terburuk atau pesimis memprediksi ICP bisa melonjak hingga US$115 per barel. Dalam kondisi ekstrem ini, kurs rupiah diasumsikan mencapai Rp17.500 yang akan mengakibatkan defisit anggaran melambung ke angka 4,06 persen. Pemerintah harus bekerja ekstra keras jika situasi global memburuk hingga ke level ini.

Belajar dari Krisis Energi Tahun 2022

Publik tentu masih mengingat kejadian serupa pada tahun 2022 saat invasi Rusia ke Ukraina meletus secara mendadak. Kala itu, lonjakan harga minyak dunia memaksa pemerintah melakukan penyesuaian harga Pertalite dan Solar pada bulan September. Pengalaman masa lalu tersebut menjadi bahan pertimbangan penting dalam pengambilan kebijakan saat ini.

Namun, Airlangga kembali menegaskan bahwa situasi saat ini memiliki dinamika yang berbeda dan tidak bisa disamaratakan begitu saja. Pemerintah tidak ingin terburu-buru menetapkan aturan baku tanpa melihat perkembangan realitas ekonomi di pasar global. Fokus utamanya adalah menjaga keseimbangan antara daya beli warga dan beban subsidi negara.

Ancaman krisis energi ini semakin nyata karena ketegangan di Selat Hormuz yang merupakan jalur vital pengiriman minyak dunia. Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran di wilayah tersebut secara langsung mengganggu rantai pasok energi internasional. Gangguan pada jalur distribusi ini seringkali menjadi pemicu utama meroketnya harga minyak mentah.

Saat ini, pemerintah terus berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memitigasi dampak rambatan ekonomi global. Fokus utama tetap pada perlindungan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian harga komoditas energi dunia yang terus bergejolak. Airlangga memastikan bahwa setiap langkah yang diambil akan mempertimbangkan aspek kesejahteraan rakyat luas.