Marah Besar! Kim Jong Un Pecat Wakil PM Korut di Depan Umum

Uptodai.com - Ketegangan politik di Pyongyang memuncak setelah pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un, mengambil tindakan drastis. Dalam sebuah acara publik, Kim Jong Un pecat Wakil PM Yang Sung Ho di hadapan banyak pejabat lainnya. Tindakan ini merupakan demonstrasi kemarahan atas kegagalan proyek modernisasi yang dinilai merugikan kas negara.

Insiden pemecatan yang mengejutkan ini terjadi saat peresmian tahap pertama proyek modernisasi di Kompleks Mesin Ryongsong. Kim Jong Un, yang dikenal tidak mentolerir kegagalan, secara terbuka menuding Yang Sung Ho telah menciptakan “kekacauan buatan manusia yang tidak perlu” dalam pelaksanaan proyek vital tersebut.

Kim Jong Un Murka Atas Kerugian Ekonomi

Melansir laporan dari kantor berita pemerintah, Korean Central News Agency (KCNA), Kim Jong Un mengungkapkan kekecewaan mendalamnya terhadap kinerja para pejabat. Ia menyebut proyek ambisius tersebut menderita “kerugian ekonomi yang tidak sedikit” akibat sikap tidak bertanggung jawab dan ketidakmampuan para petinggi yang ditunjuk.

“Otoritas telah menyia-nyiakan dana dan tenaga kerja dalam jumlah besar,” ujar Kim dengan nada tegas, sebagaimana dikutip dari KCNA. Kerugian yang ditimbulkan oleh inefisiensi ini, menurutnya, pada akhirnya memberikan beban berat yang tidak semestinya bagi sektor industri amunisi negara.

Kegagalan proyek modernisasi ini dianggap sebagai pukulan telak bagi upaya Korea Utara untuk meningkatkan kapasitas produksinya di tengah sanksi internasional yang ketat. Kim Jong Un menegaskan bahwa sumber daya yang sangat terbatas tidak boleh dihamburkan hanya karena kelalaian birokrasi.

Pemecatan Publik Sebagai Alat Disiplin

Kim Jong Un mengaku telah memantau kinerja Yang Sung Ho sejak rapat partai pada Desember lalu. Namun, sang wakil perdana menteri dinilai tidak menunjukkan adanya perubahan sikap atau perbaikan signifikan yang diharapkan oleh kepemimpinan tertinggi.

“Mulai hari ini, saya nyatakan Anda diberhentikan, kawan Wakil Perdana Menteri,” tegas Kim di depan umum, mengakhiri karier politik Yang Sung Ho secara instan. Pemecatan yang dilakukan secara publik dan tanpa tedeng aling-aling ini mengirimkan pesan keras ke seluruh jajaran birokrasi Korut.

Langkah ini merupakan bagian dari kampanye berkelanjutan Kim Jong Un untuk memberantas sikap “kekalahan”, ketidakbertanggungjawaban, dan kepasifan yang merajalela di sektor ekonomi. Pemimpin Korut sering kali menggunakan pemecatan publik sebagai alat untuk memulihkan disiplin birokrasi sekaligus menempatkan beban kesalahan atas kegagalan kebijakan pada bahu pejabat senior.

Tekanan Ekonomi dan Kongres Partai Mendekat

Kondisi ekonomi Korea Utara sendiri masih menghadapi tantangan berat, terutama setelah sempat terpuruk parah akibat penutupan perbatasan selama pandemi Covid-19. Meskipun Bank Sentral Korea Selatan mencatat adanya pertumbuhan sebesar 3,7% pada tahun 2024, prospek ekonomi jangka panjang Korut tetap suram.

Banyak pengamat menilai negara tersebut akan sulit mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor struktural, termasuk inefisiensi ekonomi yang sangat terpusat, serta tekanan sanksi internasional yang terus berlanjut terhadap program persenjataan Pyongyang.

Selain itu, alokasi sumber daya negara yang sangat besar dialihkan untuk program militer dan pengembangan rudal, sehingga meninggalkan sektor sipil dengan investasi yang minim. Situasi inilah yang membuat kegagalan proyek modernisasi menjadi isu yang sangat sensitif bagi Kim Jong Un.

Pemecatan jabatan strategis ini dilakukan tepat sebelum Kongres Partai Buruh, yang biasanya diadakan setiap lima tahun sekali, dimulai. Layanan intelijen Korea Selatan memperkirakan kongres tersebut akan dibuka pada akhir Januari atau Februari mendatang untuk menetapkan arah kebijakan strategis dan tujuan ekonomi negara yang baru. Pemecatan Yang Sung Ho menjadi sinyal kuat bahwa Kim Jong Un menuntut hasil nyata menjelang perumusan kebijakan lima tahunan tersebut.