KPK Geledah Kantor Pajak, Begini Respons Purbaya Yudhi Sadewa

Uptodai.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi sorotan publik setelah melakukan penggeledahan di salah satu unit kerja Direktorat Jenderal Pajak. Menanggapi kabar ini, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan Respons Purbaya Kantor Pajak yang terkesan tenang namun tegas.

Langkah penegak hukum tersebut merupakan tindak lanjut dari dugaan kasus suap pemeriksaan pajak yang melibatkan oknum di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Dalam operasi senyap tersebut, tim penyidik KPK berhasil menyita sejumlah dokumen penting dan barang bukti elektronik yang relevan dengan kasus yang sedang diselidiki.

Purbaya: Penggeledahan Terjadi karena Ada Pelanggaran

Purbaya Yudhi Sadewa tidak mengambil pusing perihal penggeledahan yang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut. Menurutnya, tindakan penggeledahan dan pemeriksaan yang dilakukan KPK terjadi karena memang ada indikasi pelanggaran serius yang ditemukan.

Purbaya menegaskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghormati penuh proses hukum yang sedang berjalan. Ia meminta semua pihak untuk melihat perkembangan proses hukum ini secara objektif dan mengikuti setiap tahapannya.

Pendampingan Hukum untuk Pegawai Kemenkeu

Meskipun proses hukum berjalan, Purbaya memastikan bahwa Kemenkeu akan tetap memberikan pendampingan hukum kepada pegawai yang bersangkutan. Alasan utamanya adalah karena tersangka masih berstatus sebagai pegawai aktif Kemenkeu.

“Kami akan mendampingi secara hukum, karena dia masih pegawai keuangan,” papar Purbaya. “Sebelum dia diputuskan bersalah di pengadilan, dia masih pegawai keuangan, jadi kan kita dampingin terus,” tambahnya.

Purbaya menekankan bahwa pendampingan hukum ini tidak berarti Kemenkeu melakukan intervensi terhadap kerja KPK. Ia memastikan tidak ada upaya dari Kemenkeu untuk menghentikan atau memperlambat proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK.

“Tapi gak ada intervensi dalam pengertian saya datang ke mereka, (lalu minta ke KPK) stop ini, stop itu,” tegasnya, memastikan transparansi dan akuntabilitas Kemenkeu dalam menghadapi kasus korupsi internal.

Rotasi Jabatan Dinilai Percuma Jika Mental Sudah Rusak

Selain menanggapi penggeledahan, Purbaya juga menyoroti wacana mengenai kemungkinan rotasi pejabat pajak sebagai upaya pencegahan korupsi. Rotasi seringkali dianggap sebagai solusi cepat untuk memutus rantai praktik kotor di lingkungan birokrasi.

Namun, Purbaya menyampaikan pandangan skeptisnya terhadap efektivitas kebijakan rotasi jika tidak diiringi perubahan mentalitas. Ia menilai, rotasi tidak akan berguna apabila karakter dasar pegawai pajak yang dipindahkan sudah terlanjur korup atau memiliki niat jahat.

“Dirotasi gak ada gunanya,” kata Purbaya secara lugas. Pernyataan ini menyiratkan bahwa masalah integritas di lingkungan perpajakan harus diselesaikan dari akar, bukan hanya melalui perubahan posisi semata.

Purbaya mengindikasikan bahwa Kemenkeu tengah mempertimbangkan langkah-langkah lain yang lebih mendalam untuk meningkatkan integritas dan pengawasan internal. Hal ini penting untuk memastikan kepercayaan publik terhadap institusi pajak tetap terjaga di tengah badai kasus suap yang terus menerus terjadi.