Misbakhun: PR Pemerintah Pastikan APBN 2026 Sehat Demi Rakyat

Uptodai.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Misbakhun, menegaskan bahwa tugas utama pemerintah saat ini adalah memastikan APBN 2026 sehat demi rakyat. Ia menekankan bahwa kesehatan fiskal negara bukan sekadar urusan angka, melainkan instrumen vital untuk mencapai kemakmuran masyarakat luas dan menjaga keberlanjutan pembangunan.

Pernyataan strategis ini disampaikan Misbakhun saat memberikan sambutan dalam acara Outlook Perpajakan & Partnership Gathering IKPI 2026 di Jakarta. Misbakhun menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berfungsi sebagai tulang punggung intervensi negara dalam berbagai sektor krusial.

Oleh karena itu, integritas dan keberlanjutan APBN harus dijaga secara ketat agar program-program strategis yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat dapat berjalan optimal. Kesehatan fiskal adalah kunci untuk menjamin bahwa janji-janji kesejahteraan dapat dipenuhi tanpa membebani generasi mendatang.

APBN sebagai Penopang Program Kesejahteraan Utama

Salah satu contoh nyata peran APBN yang krusial adalah dalam menopang Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini merupakan wujud nyata intervensi pemerintah untuk mengatasi masalah kegagalan gizi yang berpotensi menghambat pertumbuhan generasi emas di masa depan.

Misbakhun menyebutkan bahwa anggaran negara hadir untuk memastikan generasi mendatang tumbuh sehat dan cerdas, bebas dari masalah stunting dan kekurangan gizi kronis. Ini adalah investasi jangka panjang yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Implementasi MBG saat ini sudah mendekati target rencana yang ambisius, di mana negara menargetkan penyaluran hingga 83 juta porsi makan per hari. Untuk mendukung target tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) mendapatkan alokasi anggaran yang signifikan, mencapai Rp 335 juta pada tahun 2026.

Dengan alokasi dana tersebut, target penyaluran program MBG diproyeksikan akan menyasar 82,9 juta penerima sepanjang tahun 2026. Angka ini menunjukkan skala komitmen fiskal pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan gizi nasional.

Peran Vital APBN dalam Pendidikan dan Kesehatan

Selain program gizi, APBN juga menjadi sumber pendanaan utama bagi sektor pendidikan dan kesehatan. Biaya Operasional Sekolah (BOS) ditopang penuh oleh anggaran negara, memastikan akses pendidikan dasar yang merata di seluruh pelosok negeri.

Demikian pula dengan pelayanan kesehatan masyarakat melalui BPJS Kesehatan. Tanpa dukungan APBN yang kuat dan berkelanjutan, sistem jaminan kesehatan nasional ini tidak akan mampu melayani jutaan peserta, terutama dari kalangan tidak mampu.

Ketersediaan dana yang memadai memastikan bahwa hak dasar kesehatan masyarakat terpenuhi, mulai dari layanan primer hingga penanganan kasus-kasus kesehatan yang kompleks. APBN memastikan tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan karena kendala biaya.

Mendorong UMKM Naik Kelas Melalui Subsidi KUR

Misbakhun juga menyoroti peran strategis Anggaran Negara 2026 sejahtera dalam mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor UMKM adalah motor penggerak ekonomi rakyat yang memerlukan dukungan permodalan yang mudah dan terjangkau untuk dapat naik kelas.

Dukungan tersebut diwujudkan secara konkret melalui skema subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Skema ini secara drastis menurunkan beban bunga pinjaman bagi pelaku usaha kecil, yang sebelumnya harus mengikuti bunga pasar yang tinggi.

Misbakhun menjelaskan, untuk segmen ultra mikro, bunga yang dikenakan hanya 3%, sementara segmen mikro mendapatkan bunga 6%. Penurunan suku bunga ini memberikan ruang bernapas bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya tanpa terbebani cicilan yang memberatkan.

Misbakhun menegaskan bahwa negara hadir dengan mengalokasikan puluhan triliun rupiah setiap tahun untuk subsidi ini. Dana besar ini bertujuan mengatasi tekanan yang dihadapi usaha kecil dalam mendapatkan akses permodalan dan pembiayaan, sekaligus menciptakan pemerataan ekonomi yang lebih inklusif.