Trump Resmikan Perombakan Birokrasi AS Trump: PNS Bisa Dipecat

Uptodai.com - Donald Trump secara resmi meluncurkan langkah yang ia janjikan sejak masa kampanye, yakni Perombakan birokrasi AS Trump yang memungkinkan presiden memiliki kekuasaan penuh untuk merekrut dan memecat ribuan pegawai negeri sipil (PNS) federal. Kebijakan ini merupakan realisasi dari janji untuk menghilangkan perlindungan kerja bagi PNS yang dianggap menghambat agenda eksekutif.

Kantor Manajemen Personalia (OPM) Amerika Serikat baru saja merilis aturan final terkait kebijakan kontroversial ini. Aturan tersebut secara efektif menghidupkan kembali konsep “Schedule F”, sebuah klasifikasi baru yang pernah digagas oleh Trump pada periode pertama jabatannya, namun kemudian dibatalkan oleh pemerintahan Joe Biden.

Mengaktifkan Kembali ‘Schedule F’ dan Kekuasaan Eksekutif

Langkah yang diambil OPM ini menandai perubahan paling signifikan dalam struktur birokrasi federal Amerika Serikat dalam kurun waktu satu abad terakhir. Kebijakan Schedule F Trump menargetkan posisi-posisi yang memiliki peran dalam pembuatan kebijakan, alih-alih pegawai yang hanya menjalankan fungsi klerikal.

Melalui aturan ini, puluhan ribu PNS yang sebelumnya dilindungi oleh sistem meritokrasi akan kehilangan status tersebut. Mereka akan diklasifikasikan ulang sebagai pegawai yang dapat dipecat dengan alasan apa pun, mirip dengan posisi politik yang diangkat langsung oleh presiden.

Alasan Efisiensi dan Kontrol Perombakan Birokrasi AS Trump

Pemerintahan Trump berargumen bahwa perombakan ini sangat mendesak untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintah. Mereka menilai bahwa birokrasi saat ini diisi oleh individu yang loyalitasnya terbagi, sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan presiden terpilih.

Scott Kupor, Direktur OPM sekaligus pejabat tinggi urusan sumber daya manusia pemerintahan, memberikan penegasan terkait urgensi kebijakan ini. Kupor menyatakan bahwa mustahil menjalankan sebuah organisasi jika para pegawainya secara aktif menolak untuk melaksanakan tujuan dan perintah sah dari administrasi yang berkuasa.

Menurut Kupor, kebijakan ini bukan tentang politik, melainkan tentang kemampuan eksekutif untuk mengontrol arah pemerintahan. Apabila para birokrat senior tidak sejalan dengan visi presiden, maka proses pemerintahan akan macet, dan rakyatlah yang akan dirugikan.

Gelombang Gugatan dan Reaksi Serikat Kerja

Pengumuman resmi ini segera memicu gelombang reaksi keras dari berbagai pihak, terutama serikat pekerja federal dan kelompok masyarakat sipil. Mereka melihat aturan rekrut pecat PNS ini sebagai upaya politisasi birokrasi yang akan merusak independensi pegawai federal.

Sebelum aturan ini difinalisasi, kelompok-kelompok tersebut sebenarnya telah mengajukan gugatan hukum pada Januari lalu untuk menghentikan implementasi Schedule F. Namun, proses hukum tersebut sempat tertunda hingga OPM menyelesaikan prosedur administrasinya.

Skye Perryman, perwakilan dari organisasi Democracy Forward yang memimpin gugatan tersebut, menegaskan bahwa mereka siap kembali ke meja hijau. Perryman menyatakan bahwa mereka akan menggunakan setiap alat hukum yang tersedia untuk meminta pertanggungjawaban administrasi Trump atas aturan yang dianggap melanggar hukum ini.

Perlindungan Whistleblower Dirombak Total

Selain masalah pemecatan, perombakan birokrasi AS Trump juga mengubah prosedur perlindungan bagi pelapor pelanggaran atau whistleblower. Perubahan ini menjadi salah satu aspek paling dikhawatirkan oleh aktivis antikorupsi.

Sebelumnya, perlindungan terhadap pegawai yang melaporkan dugaan pelanggaran hukum atau pemborosan anggaran berada di bawah Kantor Penasihat Khusus (OSC), sebuah otoritas independen. Struktur independen ini dirancang untuk memastikan objektivitas dan mencegah pembalasan dari atasan.

Namun, dalam aturan baru ini, setiap instansi pemerintah kini diwajibkan mengelola sendiri perlindungan bagi pegawainya yang melaporkan dugaan pelanggaran. Artinya, investigasi dan penanganan kasus pembalasan akan ditangani secara internal oleh departemen yang sama dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran.

Menanggapi potensi konflik kepentingan yang sangat besar, seorang pejabat OPM menekankan bahwa objektivitas tetap menjadi prioritas. Pejabat tersebut memastikan bahwa pemerintah akan mewajibkan para pejabat instansi untuk bersikap tidak memihak saat menyelidiki tuduhan balas dendam yang dilaporkan oleh whistleblower.

Meskipun demikian, kritikus berpendapat bahwa memindahkan otoritas perlindungan dari lembaga independen ke tangan instansi internal secara inheren menciptakan risiko. Hal ini dikhawatirkan akan menghalangi pegawai federal untuk melaporkan penyimpangan, karena mereka kini harus mempercayai atasan mereka sendiri untuk bertindak adil.