KKP Ajukan Rp 25 M untuk Revitalisasi Tambak Garam Aceh Pascabanjir

Uptodai.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah berupaya keras mengamankan anggaran sebesar Rp 25 miliar khusus untuk program revitalisasi tambak garam Aceh yang mengalami kerusakan parah akibat bencana banjir. Dana ini diajukan sebagai bagian integral dari rencana pemulihan sektor kelautan dan perikanan di wilayah Serambi Mekkah tersebut.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, memastikan bahwa data kerusakan di Aceh sudah terekam dan akan dimasukkan dalam prioritas program pemulihan pemerintah. Ia menjelaskan bahwa proses pengajuan anggaran ini memerlukan persetujuan pembiayaan resmi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum eksekusi dapat dilakukan.

Anggaran Rp 25 Miliar Khusus Revitalisasi Tambak Garam Aceh

Koswara merinci bahwa kebutuhan anggaran Rp 25 miliar tersebut secara spesifik ditujukan hanya untuk pemulihan subsektor garam di Aceh. Angka ini berasal dari perhitungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) KKP, mencerminkan besarnya dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam.

Ia menekankan bahwa program pemulihan yang diusulkan KKP sejatinya tidak terbatas pada komoditas garam saja. KKP juga mengajukan pembiayaan untuk perbaikan tambak ikan dan subsektor kelautan serta perikanan lainnya yang ikut terdampak masif oleh luapan air.

Meskipun cakupan kerusakan luas, Koswara menegaskan KKP akan memfokuskan upaya revitalisasi hanya pada sektor yang menjadi kewenangan langsung kementerian. Langkah ini dilakukan sambil menunggu lampu hijau dan persetujuan alokasi pembiayaan resmi dari parlemen.

Delapan Kabupaten Sentra Garam Lumpuh Produksi

Sebelumnya, banjir yang menerjang wilayah Aceh dilaporkan menyebabkan kelumpuhan produksi garam rakyat di setidaknya delapan kabupaten sentra. Kerusakan ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap stabilitas pasokan dan ekonomi lokal.

Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita, pada akhir tahun sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa pendataan awal menunjukkan skala kerusakan yang luas pascabencana. Ia menyebutkan bahwa delapan kabupaten tersebut menjadi fokus utama intervensi KKP.

Delapan wilayah yang terdampak parah tersebut meliputi Aceh Besar, Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Utara, Pidie, Pidie Jaya, dan Bireuen. Wilayah-wilayah ini dikenal sebagai lumbung garam tradisional di kawasan Sumatra.

Kerusakan Meluas hingga Fasilitas Pendukung Produksi

Frista menambahkan bahwa kerusakan tidak hanya terjadi pada area tambak yang terendam total oleh banjir. Fasilitas pendukung produksi juga mengalami nasib serupa, yang memperparah kondisi para petani garam.

Mayoritas tambak garam di kabupaten tersebut dilaporkan terendam banjir secara menyeluruh. Selain itu, terdapat beberapa kerusakan rumah garam, bahkan 50% garam perebusan dilaporkan mengalami kerusakan total. Kerusakan infrastruktur ini menjadi alasan utama mengapa KKP membutuhkan dana revitalisasi tambak garam Aceh yang cukup besar.

Pemerintah pusat melalui KKP berkomitmen penuh untuk mempercepat proses pemulihan. Tujuannya adalah agar petani garam di Aceh dapat segera kembali berproduksi dan memulihkan mata pencaharian mereka yang sempat terhenti akibat musibah banjir besar.