Hamas Respon Rencana Pasukan Perdamaian Indonesia ke Gaza

Uptodai.com - Rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza mendapatkan respons langsung dari kelompok Hamas di Palestina. Pejabat senior Hamas, Osama Hamdan, menyatakan pihaknya telah menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah Indonesia terkait wacana tersebut.

Dalam sebuah wawancara melalui saluran televisi Al-Jazeera, Hamdan menekankan posisi penting Indonesia dalam misi kemanusiaan ini. Ia menggarisbawahi bahwa kehadiran militer internasional harus benar-benar berfungsi sebagai pelindung rakyat Palestina dari kekerasan.

Hamas menyambut baik niat tulus Jakarta untuk membantu menstabilkan situasi di wilayah konflik tersebut. Namun, mereka memberikan catatan khusus mengenai teknis penempatan personel di lapangan agar misi ini berjalan efektif sesuai harapan kedua belah pihak.

Hamas Minta Pasukan Indonesia Jaga Perbatasan

Osama Hamdan menegaskan bahwa jika pengiriman tersebut terealisasi, personel International Security Force (ISF) asal Indonesia harus ditempatkan di perbatasan. Penempatan strategis ini bertujuan untuk mencegah militer Israel melanjutkan agresi mereka di tanah Palestina.

Menurutnya, peran utama pasukan internasional adalah memisahkan wilayah Jalur Gaza dari jangkauan pasukan pendudukan. Langkah ini dianggap krusial untuk menjamin keamanan warga sipil yang selama ini menjadi korban dalam eskalasi konflik yang berkepanjangan.

Pihak Hamas juga mengaku telah mendengar pernyataan eksplisit dari pemerintah Indonesia mengenai komitmen kedaulatan. Jakarta memastikan tidak akan menjadi pelaksana agenda kepentingan Israel dalam bentuk apa pun di wilayah kantong tersebut.

Keyakinan ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pendukung setia kemerdekaan Palestina di mata dunia internasional. Hamdan percaya bahwa Indonesia tetap konsisten menolak segala bentuk agresi terhadap rakyat Palestina, termasuk dalam kerangka misi perdamaian ini.

Mandat Internasional dan Resolusi PBB

Wacana pengiriman pasukan ini merujuk pada potensi mobilisasi sekitar 5.000 hingga 8.000 prajurit TNI sebagai bagian dari ISF. Pasukan multinasional ini merupakan usulan konkret dalam kerangka perdamaian Gaza yang sedang dibahas di level global.

Pemerintah Indonesia sendiri menyatakan bahwa jumlah personel tersebut masih dalam tahap negosiasi dengan berbagai mitra internasional. Pembentukan ISF di Gaza didasarkan pada Resolusi 2803 yang telah diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB pada akhir tahun 2025.

Resolusi yang diusulkan oleh Amerika Serikat ini mendapatkan dukungan dari 13 anggota Dewan Keamanan, sementara Rusia dan China memilih untuk abstain. Mandat tersebut memberikan wewenang kepada negara anggota untuk membentuk pasukan keamanan sementara di bawah komando terpadu.

Tugas utama dari pasukan ini mencakup pengamanan wilayah, perlindungan terhadap warga sipil, serta dukungan stabilitas koridor kemanusiaan. Pendanaan misi ini direncanakan berasal dari kontribusi sukarela negara-negara anggota dan lembaga internasional terkait.

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk Palestina

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan penjelasan mengenai perkembangan rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza. Ia menyebutkan bahwa proses pembicaraan diplomatik masih terus berlangsung hingga saat ini.

Pemerintah Indonesia terus berupaya mendorong pengakuan kemerdekaan penuh bagi bangsa Palestina di berbagai forum dunia. Selain jalur diplomasi, bantuan fisik dan kemanusiaan juga menjadi prioritas utama kabinet saat ini untuk meringankan beban warga Gaza.

Indonesia bersama tujuh negara muslim lainnya telah memutuskan untuk bergabung dalam Board of Partners (BoP). Langkah kolektif ini diharapkan mampu mengurangi eskalasi konflik secara signifikan dan mempercepat pemulihan kondisi sosial di wilayah tersebut.

Prasetyo menambahkan bahwa saat ini fokus utama adalah memastikan bantuan makanan dan kebutuhan medis dapat masuk tanpa hambatan. Kehadiran pasukan perdamaian nantinya diharapkan menjadi katalisator bagi terciptanya stabilitas jangka panjang di tanah Palestina.