492 Dapur Program Makan Bergizi Gratis di Sumatra Disetop Sementara

Uptodai.com - Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Sumatra kini tengah menghadapi tantangan serius terkait pemenuhan standar kesehatan dan kelayakan operasional. Pemerintah mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara aktivitas ratusan dapur penyedia makanan karena alasan keamanan pangan. Langkah ini bertujuan untuk melindungi kesehatan para penerima manfaat, terutama anak-anak sekolah di seluruh wilayah Sumatra.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I, Harjito, mengonfirmasi bahwa kebijakan suspend atau penghentian sementara ini bersifat korektif. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemakanan Gratis (SPPG) benar-benar menjalankan prosedur yang aman. Tanpa standar yang jelas, risiko kontaminasi pangan bisa mengancam keberlangsungan program nasional ini.

Urgensi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)

Pemerintah mewajibkan seluruh pengelola dapur untuk mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak operasional. Harjito menjelaskan bahwa setiap SPPG yang sudah beroperasi lebih dari 30 hari wajib mendaftarkan diri ke dinas kesehatan setempat. Proses verifikasi ini mencakup pemeriksaan kebersihan fasilitas, peralatan masak, hingga sumber air yang digunakan.

Ketentuan ini tidak bisa ditawar karena menyangkut kualitas asupan gizi yang akan dikonsumsi oleh ribuan siswa. Standar higiene yang tinggi menjadi fondasi utama agar program ini tidak menimbulkan masalah kesehatan baru di kemudian hari. Oleh karena itu, verifikasi SLHS menjadi instrumen pengawasan yang sangat krusial bagi pemerintah pusat maupun daerah.

Hingga saat ini, masih banyak pengelola dapur yang belum menyelesaikan kewajiban administrasi dan teknis tersebut. Harjito menegaskan bahwa penghentian sementara akan terus berlaku sampai proses pendaftaran dan verifikasi selesai dilakukan. Setelah semua standar terpenuhi, dapur-dapur tersebut diperbolehkan untuk kembali mendistribusikan makanan bergizi kepada masyarakat.

Data Sebaran Dapur yang Terkena Suspend di Sumatra

Berdasarkan data terbaru per 7 Maret 2026, tercatat ada 492 SPPG di wilayah Sumatra yang belum mendaftarkan SLHS. Tim Koordinator Regional Sumatra menemukan angka ini setelah melakukan pemantauan langsung ke berbagai titik operasional dapur. Sebaran dapur yang belum memenuhi standar ini merata di beberapa provinsi besar di Pulau Sumatra.

Provinsi Sumatra Utara mencatatkan angka tertinggi dengan total 252 dapur yang harus menghentikan operasionalnya untuk sementara. Menyusul di posisi berikutnya adalah Lampung dengan 77 dapur, Aceh 76 dapur, dan Sumatra Barat sebanyak 69 dapur. Sementara itu, Riau memiliki 9 dapur, Kepulauan Riau 5 dapur, dan Bengkulu tercatat ada 4 dapur yang belum berizin.

Menariknya, terdapat tiga provinsi di Sumatra yang mencatatkan rapor bersih dalam hal administrasi kesehatan ini. Jambi, Sumatra Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung dilaporkan tidak memiliki dapur MBG yang bermasalah dengan sertifikat SLHS. Hal ini menunjukkan adanya koordinasi yang lebih cepat antara pengelola dapur dengan dinas kesehatan di wilayah-wilayah tersebut.

Komitmen Keamanan Pangan untuk Anak Sekolah

Pemerintah menekankan bahwa kebijakan tegas ini merupakan bagian dari penguatan pengawasan kualitas layanan Program Makan Bergizi Gratis di Sumatra. Harjito mengingatkan bahwa standar keamanan pangan adalah harga mati yang tidak boleh dikompromikan oleh pihak mana pun. Fokus utama program ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang aman.

Para pengelola SPPG yang terdampak suspend diminta untuk segera bergerak cepat melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan setempat. Percepatan proses pendaftaran SLHS sangat diharapkan agar layanan pemberian makan gratis tidak terhenti terlalu lama. Kerja sama yang solid antara pengelola dapur dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program ini ke depannya.

Dengan adanya standar operasional yang ketat, masyarakat diharapkan merasa lebih tenang terhadap kualitas makanan yang diterima anak-anak mereka. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengawal setiap tahapan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara optimal. Keamanan pangan tetap menjadi prioritas tertinggi di atas target kuantitas distribusi makanan harian.