Menko Airlangga: B50 Bikin Indonesia Bebas Ketergantungan Solar

Uptodai.com - Penerapan Program B50 Pertamina secara efektif menjadi pilar utama dalam menghapuskan ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak jenis solar. Langkah strategis ini beriringan dengan tuntasnya pembangunan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kombinasi diversifikasi energi tersebut memungkinkan Indonesia memproduksi kebutuhan bahan bakarnya secara mandiri. Hal ini disampaikannya dalam ajang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Summit di Jakarta.

Diversifikasi Energi untuk Hadapi Ketidakpastian Global

Dinamika geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global yang terus berjalan menuntut sektor energi nasional untuk bertransformasi dengan cepat. Oleh karena itu, langkah Pertamina dalam mencari sumber energi baru terbarukan menjadi sangat krusial bagi ketahanan nasional. Infrastruktur energi dinilai sebagai fondasi dasar sebelum pembangunan industri skala besar dan digitalisasi dapat terealisasi secara merata. Pemerintah memandang Pertamina sebagai benteng utama penyedia energi nasional yang siap menopang pertumbuhan ekonomi.

Pengembangan biodiesel B50, yang menggabungkan 50 persen minyak kelapa sawit dengan 50 persen solar, bukan sekadar respons terhadap krisis energi global. Program diversifikasi ini juga bertujuan memperkuat kestabilan neraca perdagangan nasional dengan menekan defisit impor migas secara signifikan. Selain itu, optimalisasi potensi kelapa sawit domestik memberikan nilai tambah yang besar bagi para petani sawit lokal di seluruh pelosok negeri. Sinergi antara sektor pertanian dan industri energi ini pun terus diperkuat demi keberlanjutan masa depan.

Di sisi lain, pemerintah secara konsisten menjaga daya beli masyarakat melalui alokasi subsidi bahan bakar minyak pada sektor-sektor produktif rakyat. Salah satu wujud nyata keberpihakan tersebut adalah penetapan harga khusus solar sebesar Rp15.000 per liter bagi armada kapal nelayan berukuran 30 hingga 200 GT. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan biaya operasional para nelayan sekaligus menggenjot produktivitas sektor perikanan nasional. Fasilitas energi murah dan terjangkau tetap menjadi prioritas utama penopang ekonomi kerakyatan.

Dorong Kemandirian Sektor Migas Lewat P3DN

Airlangga Hartarto turut memberikan apresiasi tinggi atas komitmen alokasi belanja produk dalam negeri Pertamina yang menembus angka Rp500 triliun. Meski demikian, Menko Perekonomian menyoroti masih tingginya pengeluaran modal belanja (capex) sektor migas untuk produk permesinan dan jasa rekayasa luar negeri. Beliau mendorong kementerian terkait untuk segera melakukan rekayasa industri agar proyek Engineering, Procurement, and Construction (EPC) dapat sepenuhnya digarap oleh SDM lokal. Indonesia dinilai telah memiliki kapasitas manufaktur domestik yang mumpuni seperti pembuatan wellhead dan pressure vessel.

Pemanfaatan kapasitas lokal ini secara khusus disoroti dalam pengerjaan proyek-proyek strategis nasional, seperti Andaman Project di lepas pantai Aceh. Airlangga menegaskan agar kawasan Aceh dijadikan sebagai laying down area utama demi memaksimalkan penyerapan tenaga kerja lokal dan dampak ekonomi berganda. Penggunaan insinyur-insinyur terbaik Indonesia serta rantai pasok industri dalam negeri diharapkan tidak hanya menekan biaya operasional, tetapi juga menciptakan transfer teknologi yang berkelanjutan. Kedaulatan energi nasional pun dapat terwujud sepenuhnya tanpa ketergantungan pada pihak asing.