Rosan: 6 Proyek Hilirisasi Groundbreaking 6 Februari 2026

Uptodai.com - Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, mengumumkan kabar penting terkait percepatan industrialisasi nasional. Rosan memastikan bahwa 6 proyek hilirisasi groundbreaking akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 6 Februari 2026. Kepastian jadwal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong nilai tambah sumber daya alam dan menciptakan ekosistem industri yang lebih kuat.

Pernyataan tersebut disampaikan Rosan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa (3/2/2026). Meskipun demikian, Rosan belum merinci secara detail lokasi spesifik dan jenis proyek mana saja yang akan menjadi prioritas utama dalam peletakan batu pertama tersebut. Informasi lebih lanjut mengenai detail teknis proyek akan segera diumumkan dalam waktu dekat.

Target Ambisius Enam Proyek Hilirisasi

Sebelumnya, Rosan sempat membocorkan beberapa proyek strategis yang masuk dalam daftar enam titik hilirisasi baru ini. Beberapa di antaranya mencakup proyek pengolahan bauksit menjadi alumina, pembangunan pabrik bioavtur, pabrik bioetanol, serta fasilitas budidaya unggas. Fokus pada sektor-sektor ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada produk impor.

Rosan juga menyebutkan lokasi potensial yang menjadi target pelaksanaan proyek. Lokasi tersebut meliputi Refinery Alumunium di Mempawah, Refinery di Cilacap, dan juga proyek hilirisasi di Banyuwangi. Proyek-proyek ini diproyeksikan mampu menciptakan ekosistem industri yang lebih mandiri, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Mengejar Investasi Hilirisasi US$6 Miliar

Total nilai investasi proyek hilirisasi dari keenam titik ini dilaporkan mencapai angka fantastis, yaitu US$6 miliar. Jumlah tersebut setara dengan lebih dari Rp 101 triliun, jika menggunakan asumsi kurs Rp 16.843 per dolar AS. Angka investasi yang besar ini menunjukkan besarnya potensi ekonomi yang terkandung dalam program hilirisasi.

Perintah untuk mempercepat peletakan batu pertama ini datang langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto. Arahan tegas tersebut menjadi pembahasan utama dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang melibatkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, pada Minggu (11/1/2026). Perkembangan rencana ini bahkan sempat diunggah oleh Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, melalui akun instagram @sekretariat.kabinet.

Fokus Hilirisasi Energi: Substitusi Impor LPG dengan DME

Salah satu proyek krusial yang terus didorong dalam kerangka hilirisasi adalah konversi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME). DME ini berfungsi sebagai pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang selama ini sangat diandalkan oleh masyarakat. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menekankan betapa pentingnya proyek DME ini mengingat tingginya ketergantungan Indonesia pada impor LPG.

Saat ini, konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 10 juta ton per tahun, sementara kapasitas produksi domestik hanya mampu menyediakan sekitar 1,6 juta ton. Kesenjangan pasokan yang lebar ini memaksa pemerintah mencari alternatif energi yang lebih terjangkau dan tersedia secara lokal. Oleh karena itu, DME menjadi solusi strategis yang didukung penuh.

Bahlil menjelaskan bahwa pembangunan pabrik LPG domestik sulit dilakukan karena membutuhkan bahan baku gas dengan kandungan Propane (C3) dan Butane (C4). Sayangnya, cadangan gas nasional justru didominasi oleh kandungan C1 dan C2. Oleh karena itu, pemanfaatan batu bara berkalori rendah untuk menghasilkan DME menjadi jawaban untuk mensubstitusi impor LPG secara berkelanjutan.

Upaya percepatan ini terlihat dari langkah korporasi, di mana PT Pertamina (Persero) bersama Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID) telah melakukan penandatanganan kerja sama terkait proyek hilirisasi energi ini. Langkah ini diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan industri, memperkuat ketahanan energi nasional, dan memastikan 6 proyek hilirisasi groundbreaking berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan.