Amerika Serikat larang ekspor chip AI: Kongres Ingin Kudeta Keputusan Trump

Uptodai.com - Tensi politik di Washington D.C. kembali memanas setelah Komite Luar Negeri DPR AS mengusulkan aturan baru yang bertujuan memastikan Amerika Serikat larang ekspor chip AI canggih ke China, sebuah langkah yang secara langsung menantang keputusan Presiden Donald Trump.

Usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) ini mencuat ke permukaan pada Rabu (21/1) waktu setempat, menciptakan friksi signifikan antara lembaga legislatif dan Gedung Putih. Keputusan ini menunjukkan adanya perpecahan internal yang mendalam di pemerintahan AS, terutama terkait strategi teknologi dan keamanan nasional menghadapi Beijing.

Aksi Balik Kongres AS dan RUU ‘AI Overwatch Act’

RUU yang diusulkan oleh Komite Luar Negeri DPR AS ini memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada Kongres dalam mengawasi lisensi ekspor chip kecerdasan buatan buatan Amerika. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap langkah kontroversial yang diambil oleh Presiden Trump di akhir tahun 2025.

Adapun pemicu utama perlawanan ini adalah persetujuan yang diberikan Trump untuk pengiriman chip H200 Nvidia ke China. Chip H200 sendiri dikenal sebagai salah satu prosesor AI tercanggih kedua buatan Nvidia yang beredar di pasaran global.

Perwakilan Brian Mast dari Florida, yang memimpin Komite Luar Negeri DPR AS, merupakan sosok di balik pengenalan RUU yang dinamai ‘AI Overwatch Act’ tersebut. RUU ini secara spesifik memberikan wewenang kepada Komite Luar Negeri DPR dan Komite Perbankan Senat untuk melakukan kajian mendalam selama 30 hari sebelum lisensi ekspor chip AI AS ke China dapat disahkan.

Jika RUU ini berhasil disahkan, Kongres berpotensi besar memblokir lisensi ekspor chip AI, bahkan jika izin tersebut sudah mendapatkan restu langsung dari Presiden. Keputusan ini secara efektif dapat menjadi kudeta kebijakan chip Trump, mengikis otoritas eksekutif dalam isu perdagangan teknologi sensitif.

Mengapa Chip H200 Menjadi Pusat Konflik?

Sebelum Trump melunak di akhir 2025, chip H200 telah lama ‘diharamkan’ untuk beredar di China karena potensi penggunaannya dalam aplikasi militer dan pengawasan canggih. Kekhawatiran utama Kongres adalah bahwa teknologi AI mutakhir ini akan memperkuat kemampuan militer China, mengancam keamanan global.

Rep. Brian Mast menegaskan bahwa isu ini jauh melampaui kepentingan komersial semata. Sebelum pemungutan suara digelar, Mast menyatakan, “Jika kita berbicara terkait perang game di Xbox, Jensen Huang [CEO Nvidia] bisa menjual sebanyak apapun chip yang dia mau ke siapa saja.”

Namun, ia melanjutkan dengan nada serius, “Ini bukan tentang anak-anak bermain Halo di televisi mereka. Ini tentang masa depan perang militer.” Pernyataan ini memperjelas bahwa pertarungan regulasi ini adalah pertarungan ideologis mengenai supremasi teknologi militer.

Tuduhan ‘Never Trumpers’ di Balik Manuver Kongres

Meskipun Komite Luar Negeri DPR telah memberikan voting mayoritas (42 anggota setuju, 2 menolak, 1 netral) untuk meneruskan aturan tersebut, perlawanan dari Gedung Putih juga tidak surut. Kepala AI Gedung Putih, David Sacks, menolak keras inisiatif ini.

Pekan lalu, Sacks bahkan memposting ulang unggahan dari akun X yang menuduh bahwa RUU tersebut diatur oleh kelompok ‘Never Trumpers’. Kelompok ini, yang diklaim terdiri dari mantan staf Presiden Barack Obama dan Joe Biden, dituduh berusaha melemahkan otoritas Trump dan strategi ‘America First’ yang diusungnya.

Unggahan tersebut secara spesifik menyebut Dario Amodei, CEO perusahaan AI Anthropic. Amodei diklaim mempekerjakan mantan staf Biden untuk secara aktif mendorong isu pembatasan ekspor chip ini. Hal ini menunjukkan bahwa pertarungan teknologi ini juga merupakan perpanjangan dari persaingan politik domestik AS.

Meskipun juru bicara Anthropic menolak berkomentar mengenai RUU tersebut, Amodei memang dikenal blak-blakan mengungkapkan penolakannya terhadap ekspor chip canggih seperti H200 ke China. Ia pernah menyatakan bahwa menjual chip ke China adalah sebuah kesalahan strategis yang berpotensi merugikan AS di masa depan.

RUU ‘AI Overwatch Act’ saat ini masih berada dalam tahap pengajuan dan membutuhkan persetujuan dari DPR secara keseluruhan, serta Senat. Perjalanan regulasi ini diperkirakan akan menjadi salah satu pertarungan politik paling sengit di Capitol Hill, menentukan sejauh mana Amerika Serikat larang ekspor chip AI dan bagaimana negara tersebut akan mengelola risiko keamanan teknologi tinggi di tengah persaingan global.