Uptodai.com - Larangan Dapur MBG terkait penggunaan komoditas bersubsidi kini resmi ditegaskan oleh pemerintah demi menjaga distribusi bahan pokok yang tepat sasaran. Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) dilarang keras menggunakan gas melon 3 kilogram, Minyakita, serta beras SPHP dalam mengolah makanan. Kebijakan ini diambil agar alokasi subsidi energi dan pangan nasional tetap terlindungi serta dapat dinikmati oleh masyarakat yang paling membutuhkan.

Sanksi Tegas Hingga Penutupan Operasional

Badan Gizi Nasional (BGN) tidak akan segan memberikan sanksi berat bagi pengelola dapur yang melanggar aturan penggunaan bahan baku bersubsidi tersebut. Tindakan tegas akan dimulai dari teguran tertulis hingga penutupan fasilitas operasional bagi dapur yang tetap membandel. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan pelanggaran melalui saluran pengaduan resmi jika menemukan indikasi kecurangan di lapangan.

Penerapan Harga Acuan Pemerintah untuk Lindungi Peternak

Selain pembatasan bahan bersubsidi, setiap unit dapur MBG diwajibkan membeli komoditas pangan sesuai dengan Harga Acuan Pemerintah (HAP). Sebagai contoh, ketika harga telur ayam di pasaran anjlok hingga Rp12.000 per kilogram, pengelola dapur tetap harus membeli dari peternak sesuai HAP sebesar Rp25.000 per kilogram. Mekanisme flooring price ini dirancang khusus agar para peternak, petani, dan nelayan lokal tidak terancam gulung tikar akibat anjloknya harga pasar.

Baca Juga:
Naniek Deyang Mundur Kepala BGN dan Ungkap Trauma Akut
Sosok Sudaryono Kepala BGN Baru Pengganti Nanik Deyang
Laporan Keuangan BGN 2025: Ada Tunggakan Rp1,61 Triliun

Stabilisator Ekonomi Pangan dan Pemenuhan Gizi

Kehadiran program nasional ini diproyeksikan tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi anak sekolah, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen penguat ekonomi tingkat bawah. Salah satu keterlibatan nyata terlihat di SPPG Halim Perdanakusuma ‘Dapur Sehat Anak Bangsa’ yang menyajikan menu seimbang seperti ayam teriyaki, tumis buncis, nasi, dan buah pisang. Lewat rantai pasok yang transparan dan terserap langsung dari produsen lokal, stabilitas pasokan pangan serta kesejahteraan produsen dapat terus terjaga secara berkelanjutan.